BANYUMAS – Menjelang Musyawarah Nasional (Munas) XII ORARI pada 20–22 November 2026 di Bengkulu, menjadi momentum tepat bagi seluruh anggota dan jajaran pengurus ORARI, mulai tingkat Lokal, Daerah hingga Pusat, untuk kembali memahami aturan dan esensi musyawarah organisasi.
Musyawarah Lokal (Muslok), Musyawarah Daerah (Musda), dan Musyawarah Nasional (Munas) bukan sekadar agenda pergantian atau pemilihan pemimpin. Ketiganya merupakan forum organisasi untuk mengevaluasi pertanggungjawaban kepengurusan, membahas program kerja, menetapkan kebijakan, serta menentukan kepemimpinan sesuai AD/ART dan Peraturan Organisasi.
Secara umum, Muslok dilaksanakan setiap tiga tahun, sedangkan Musda dan Munas setiap lima tahun, sesuai ketentuan organisasi.
Siapa penyelenggara dan siapa pesertanya?
Muslok diselenggarakan oleh Pengurus ORARI Lokal dengan melibatkan anggota Lokal yang bersangkutan. Musda diselenggarakan oleh Pengurus ORARI Daerah dengan melibatkan utusan sah ORARI Lokal. Sementara Munas diselenggarakan oleh Pengurus ORARI Pusat dengan melibatkan utusan sah ORARI Daerah.
Dalam setiap forum terdapat perbedaan kedudukan antara peserta yang memiliki hak suara, peninjau, dan undangan. Karena itu, keabsahan peserta, surat mandat, administrasi keanggotaan, serta hak suara harus diperiksa berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Bagaimana dengan persyaratan peserta dan bakal calon Ketua?
Pada prinsipnya, peserta harus memenuhi persyaratan keabsahan sesuai tingkat musyawarah. Khusus Musda dan Munas, keabsahan utusan harus dibuktikan melalui mandat atau pengesahan yang sah. Dalam Muslok, hak anggota untuk hadir dan memberikan suara mengikuti ketentuan keanggotaan serta administrasi organisasi.
Demikian pula bagi bakal calon Ketua. Hak memilih dan dipilih harus dilaksanakan berdasarkan aturan, bukan semata-mata popularitas, kedekatan, ataupun dukungan kelompok.
Persyaratan pencalonan Ketua Umum ORARI Pusat dalam Munas harus mengacu pada AD/ART, ketetapan musyawarah sebelumnya, dan tata tertib Munas yang berlaku. Sementara pencalonan Ketua ORARI Daerah melalui Musda dan Ketua ORARI Lokal melalui Muslok harus mengikuti ketentuan Peraturan Organisasi tentang tata cara musyawarah.
Persyaratan administrasi, kesediaan menjadi calon, pakta integritas, keabsahan IAR dan KTA, serta ketentuan pencalonan lainnya perlu diperiksa sesuai tingkatan dan aturan masing-masing. Jangan menyamakan persyaratan calon Ketua Umum, Ketua Daerah, dan Ketua Lokal tanpa dasar peraturan yang jelas.
Bagaimana musyawarah seharusnya dilaksanakan?
Musyawarah harus berlangsung tertib, transparan, demokratis, dan sesuai mekanisme organisasi. Mulai dari persiapan, pemeriksaan peserta dan kuorum, penyampaian laporan pertanggungjawaban, pembahasan program kerja, proses pencalonan, pemilihan, hingga pengesahan hasil musyawarah.
Pertanggungjawaban keuangan, administrasi, inventaris, dan aset organisasi juga tidak boleh diabaikan. Pergantian kepengurusan harus disertai kesinambungan administrasi dan tanggung jawab terhadap seluruh kekayaan organisasi.
Mengapa seluruh anggota perlu memahami AD/ART?
Karena AD/ART dan Peraturan Organisasi bukan sekadar dokumen formal yang dibaca ketika menjelang musyawarah. Di dalamnya terdapat landasan, hak, kewajiban, kewenangan, mekanisme kepemimpinan, serta pedoman penyelenggaraan organisasi.
Oleh sebab itu, seluruh anggota, pengurus Lokal, pengurus Daerah, maupun Pengurus Pusat sebaiknya kembali membuka, membaca, dan memahami dokumen resmi AD/ART serta Peraturan Organisasi yang masih berlaku.
Sebagai bahan rujukan, antara lain AD/ART hasil Munas Khusus 2019, Peraturan Organisasi Nomor 02 Tahun 2025 tentang tata cara Musda/Muslok, beserta perubahan melalui PO Nomor 03 Tahun 2025. Ketentuan teknis Munas juga harus dicocokkan dengan ketetapan dan tata tertib Munas yang berlaku.
Apabila terdapat perbedaan pemahaman, jangan hanya mengandalkan informasi lisan, potongan dokumen, atau pendapat dalam percakapan grup. Periksa kembali naskah resminya agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami maupun menerapkan aturan.
Munas XII: Momentum menjaga persatuan dan amanah
Munas XII ORARI di Bengkulu bukan hanya tentang siapa yang akan terpilih menjadi Ketua Umum dan bagaimana susunan kepengurusan berikutnya. Lebih dari itu, forum nasional ini menjadi kesempatan untuk mengevaluasi perjalanan organisasi, memperkuat tata kelola, menjaga transparansi, menata aset, serta membangun kesinambungan program kerja.
Sebagai anggota ORARI Lokal Kabupaten Banyumas, saya memandang bahwa memahami aturan bukan hanya tanggung jawab pengurus atau peserta musyawarah. Setiap anggota juga memiliki tanggung jawab untuk mengetahui, menghormati, dan mengamalkannya.
Berbeda pilihan tidak harus berbeda persaudaraan. Berbeda pendapat tidak berarti mengabaikan aturan. Siapa pun yang terpilih, organisasi tetap harus berjalan berdasarkan AD/ART dan Peraturan Organisasi.
Pada akhirnya, jabatan memiliki masa bakti, tetapi amanah menjaga organisasi merupakan tanggung jawab bersama.
Mari mengingatkan yang lupa, memahamkan yang sudah tahu, dan mengamalkan bagi yang sudah paham.
Sebab ORARI bukan milik satu orang, satu kepengurusan, ataupun satu kelompok. ORARI adalah rumah besar seluruh anggotanya.
Bersatu, Berkarya, Mendunia.
Banyumas (07/11/2026)
Djarmanto-YF2DOI
Anggota ORARI Lokal Kabupaten Banyumas – Jawa Tengah
