BANYUMAS – Kunjungan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul ke Banyumas menjadi momentum percepatan digitalisasi perlindungan sosial. Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menargetkan registrasi Perlinsos Digital mencapai 50 persen dari seluruh kepala keluarga (KK) hingga akhir Desember 2026.
Target tersebut disampaikan dalam kegiatan pengarahan, monitoring, dan evaluasi Perlinsos bersama Mensos RI di Sasana Krida GOR Satria Purwokerto, Minggu (01/11/2026) malam. Kegiatan diikuti sekitar 3.500 peserta, terdiri atas pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), ketua RT/RW, agen Perlinsos, dan operator desa.
Gus Ipul: Data Harus Akurat dan Terpadu
Dalam arahannya, Gus Ipul menegaskan pentingnya kesamaan data antarlembaga melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar penentuan penerima bantuan sosial.
“Pemutakhiran data dapat dilakukan melalui jalur formal mulai dari RT/RW hingga pemerintah daerah, maupun partisipasi masyarakat melalui aplikasi Cek Bansos,” ungkap Gus Ipul.
Ia menjelaskan, masyarakat dapat mengusulkan warga yang layak menerima bantuan sekaligus menyampaikan sanggahan apabila menemukan penerima yang dinilai tidak tepat sasaran.
Kemensos juga mengembangkan Perlinsos Digital dengan dukungan kecerdasan buatan (AI) dan teknologi pengenalan wajah (face recognition) untuk memperkuat registrasi serta verifikasi identitas penerima bantuan.
“Identitas penerima bantuan nantinya akan terekam melalui teknologi pengenalan wajah atau face recognition dan masuk dalam basis data Perlinsos Digital,” jelasnya.
Dalam dialog bersama peserta, Gus Ipul turut menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawal kesesuaian data dengan kondisi nyata di lapangan.
Sadewo: 209.176 KK Sudah Terregistrasi
Sementara itu, Bupati Sadewo menyampaikan Banyumas termasuk satu dari 42 kabupaten/kota yang menjadi lokus perluasan proyek percontohan digitalisasi bantuan sosial tahun 2026.
Dari total 649.343 KK di Banyumas, sebanyak 209.176 KK telah terregistrasi atau mencapai 32,21 persen. Adapun jumlah agen Perlinsos tercatat 7.933 orang, dengan 4.113 agen di antaranya sudah aktif.
“Proses registrasi masih terus berjalan, dan hingga akhir Desember 2026, kita targetkan cakupannya dapat mencapai 50 persen dari seluruh KK di Banyumas,” tegas Sadewo.
Untuk mengejar target tersebut, Sadewo mengapresiasi Kecamatan Lumbir, Purwojati, dan Sumbang yang mencatat aktivitas registrasi tertinggi.
Ia sekaligus meminta seluruh camat, ketua RT/RW, operator SIKS-NG, agen Perlinsos, serta SDM PKH memperkuat pendampingan agar masyarakat dapat mengikuti proses registrasi dengan baik.
“Digitalisasi perlindungan sosial bukan sekadar membuat aplikasi, tetapi membangun reformasi proses bisnis, integrasi data penerima, dan verifikasi digital. Tujuannya agar penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran, berorientasi pada manusia, dan berbasis data,” ujar Sadewo.
Ketidaksesuaian Desil Jadi Catatan Evaluasi UHC
Selain percepatan registrasi, Sadewo juga menyoroti ketidaksesuaian pengelompokan desil kesejahteraan masyarakat yang berdampak terhadap pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC) di Banyumas.
Dalam evaluasi UHC 2026, ditemukan persoalan masyarakat yang secara ekonomi dinilai mampu, tetapi tidak lagi bersedia membayar iuran BPJS Kesehatan secara mandiri setelah sebelumnya menjadi peserta mandiri. Sebaliknya, terdapat masyarakat yang seharusnya masuk kelompok desil 1 hingga 4, tetapi justru tercatat pada desil 6, 7, bahkan 8.
“Kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan yang perlu segera dibenahi agar penyaluran bantuan dan program perlindungan sosial benar-benar sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Akurasi Data Menjadi Kunci
Percepatan Perlinsos Digital di Banyumas bukan hanya persoalan mengejar angka registrasi, melainkan juga memastikan identitas dan kondisi ekonomi masyarakat tercatat secara benar.
Keterlibatan pemerintah daerah, perangkat desa, RT/RW, pendamping PKH, agen Perlinsos, serta partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam mewujudkan bantuan sosial yang lebih transparan, akurat, dan tepat sasaran.
Target 50 persen hingga Desember 2026 kini menjadi pekerjaan bersama, sekaligus ujian bagi efektivitas pendataan dan verifikasi digital agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak terlewatkan.
(Pambayun/Djarmanto-YF2DOI)
