BANYUMAS – Satresnarkoba Polresta Banyumas mengungkap dugaan aktivitas produksi dan penjualan minuman keras (miras) ilegal di Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas. Sebanyak 1.138,8 liter miras berbagai jenis diamankan dalam kegiatan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD), Sabtu (31/10/2026).
Pengungkapan berlangsung pukul 10.00–14.00 WIB di sebuah rumah milik SB (34). Berawal dari informasi masyarakat, petugas melakukan penyelidikan sebelum mendatangi dan menggeledah lokasi sesuai prosedur.
Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan puluhan jeriken berisi tuak, botol dan satu galon berisi ciu, serta perlengkapan yang diduga berkaitan dengan aktivitas produksi dan pengemasan miras.
Selain 1.138,8 liter miras, polisi turut mengamankan 1.100 botol kosong, satu ikat kayu bahan minuman tuak, dan 45 lembar stiker bertuliskan Arak Bali.
Kapolresta Banyumas Kombes Pol. Dhovan Oktavianton, S.H., S.I.K., M.Si., melalui Kasat Resnarkoba Kompol Willy Budiyanto, S.H., M.H., menegaskan bahwa KRYD merupakan langkah kepolisian untuk menekan peredaran miras ilegal sekaligus mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Dalam keterangannya, Kompol Willy Budiyanto menyampaikan:
“Kegiatan KRYD ini merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam menekan peredaran minuman keras ilegal dan mencegah potensi gangguan keamanan serta ketertiban masyarakat.”
Selain melakukan pengamanan barang bukti, petugas juga memberikan pembinaan kepada pemilik rumah melalui edukasi, imbauan, dan sosialisasi mengenai ketentuan hukum serta larangan memperjualbelikan miras ilegal.
Polresta Banyumas mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dengan tidak memproduksi maupun memperjualbelikan miras ilegal. Warga juga diminta segera melaporkan kepada kepolisian apabila mengetahui aktivitas yang berpotensi mengganggu keamanan lingkungan.
Melalui KRYD berkelanjutan, Polresta Banyumas berkomitmen memperkuat sinergi dengan masyarakat demi mewujudkan Banyumas yang aman, sehat, dan kondusif.
Catatan: Informasi mengenai penetapan status hukum SB, hasil pemeriksaan, serta proses penyidikan lebih lanjut belum disampaikan dalam keterangan yang diterima. Karena itu, dugaan aktivitas tersebut tetap harus ditempatkan dalam koridor asas praduga tak bersalah.
(Agus/Djarmanto-YF2DOI)
