BANYUMAS – Satreskrim Polresta Banyumas mengungkap dua perkara dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite di Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas. Dalam penindakan pada Selasa (27/10/2026), petugas mengamankan sekitar 195 liter Pertalite beserta dua sepeda motor dan sejumlah peralatan yang diduga berkaitan dengan pengangkutan BBM tersebut.
Berdasarkan informasi PID Polresta Banyumas yang diterima awak media, pengungkapan berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan penampungan dan penjualan kembali BBM bersubsidi. Petugas Unit IV Satreskrim kemudian menindaklanjuti informasi tersebut melalui kegiatan di lapangan.

Dalam penanganan perkara pertama, petugas menghentikan pengendara sepeda motor Suzuki Thunder yang membawa lima jeriken. Dua jeriken diketahui berisi sekitar 60 liter Pertalite, sedangkan tiga lainnya kosong. Pengendara tersebut disebut dalam informasi awal dengan inisial TW.
Pada perkara kedua, petugas mendapati pengendara sepeda motor Honda Verza membawa lima jeriken berisi sekitar 135 liter Pertalite.
Berdasarkan keterangan awal yang dihimpun dalam penanganan kedua perkara, BBM tersebut diduga dibeli secara bertahap di sejumlah SPBU wilayah Bumiayu, kemudian dipindahkan ke dalam jeriken menggunakan selang untuk selanjutnya dijual kepada pengecer di wilayah Pekuncen dengan harga lebih tinggi.

Kapolresta Banyumas Kombes Pol. Dhovan Oktavianton, S.H., S.I.K., M.Si., melalui Kasat Reskrim Kompol Ardi Kurniawan, S.I.K., M.A., menegaskan bahwa pengungkapan tersebut merupakan tindak lanjut informasi masyarakat sekaligus bagian dari upaya kepolisian mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi. Keterangan tersebut disampaikan berdasarkan informasi resmi PID Polresta Banyumas yang diterima awak media.
Polisi mengamankan sekitar 195 liter Pertalite, dua sepeda motor jenis Suzuki Thunder dan Honda Verza, jeriken, keranjang atau beronjong, serta selang yang diduga digunakan untuk memindahkan BBM. Kedua perkara masih dalam penanganan Unit IV Satreskrim Polresta Banyumas untuk kepentingan penyidikan dan pengembangan lebih lanjut.
Dalam informasi awal, perkara tersebut dikaitkan dengan dugaan pelanggaran ketentuan di bidang minyak dan gas bumi. Namun, penerapan pasal, unsur tindak pidana, serta ancaman hukumannya harus dipastikan berdasarkan keterangan resmi penyidik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penetapan sangkaan bukanlah putusan bersalah.
Awak media menegaskan bahwa pemberitaan ini mengedepankan asas praduga tak bersalah. Setiap orang yang disebut atau diperiksa dalam suatu perkara wajib diperlakukan sebagai pihak yang belum terbukti bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Penggunaan inisial, penyebutan status hukum secara tepat, serta kehati-hatian dalam menguraikan dugaan perbuatan merupakan bagian dari upaya menjaga hak setiap pihak dan memenuhi etika jurnalistik.
Pemberitaan ini disusun berdasarkan informasi PID Polresta Banyumas yang diterima awak media. Segala dugaan yang disampaikan tetap terbuka untuk pendalaman dan klarifikasi sesuai perkembangan penyidikan. Apabila terdapat keterangan tambahan, koreksi, atau penjelasan dari pihak-pihak terkait, informasi tersebut perlu dipertimbangkan secara proporsional demi menjaga keberimbangan dan akurasi pemberitaan.
Pengawasan distribusi BBM bersubsidi merupakan kepentingan publik. Namun, penyampaian informasi kepada masyarakat harus tetap mengutamakan fakta terverifikasi, menghormati hak setiap orang, dan tidak menggiring opini seolah-olah seseorang telah terbukti melakukan tindak pidana sebelum proses hukum selesai.
(Agus/Djarmanto-YF2DOI)












