BANYUMAS, oligarki.id – Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengakui data desil kesejahteraan masyarakat sebagai dasar penetapan penerima bantuan kesehatan melalui program Universal Health Coverage (UHC) masih perlu dibenahi. Banyumas juga berpeluang menjadi daerah percontohan dalam evaluasi dan pemutakhiran data tersebut.
Hal itu disampaikan Sadewo saat dikonfirmasi langsung awak media seusai upacara peringatan Hari Santri Nasional (HSN) tingkat Kabupaten Banyumas di Alun-Alun Purwokerto, Kamis (22/10/2026).
“Di lapangan harus saya akui, memang benar ada yang perlu dievaluasi,” ujar Sadewo.
Menurutnya, evaluasi dan verifikasi data diperlukan agar bantuan kesehatan tepat sasaran, sesuai kondisi nyata masyarakat. Berdasarkan pembahasan dengan pemerintah pusat dan menteri terkait, Banyumas berpeluang menjadi daerah percontohan. Namun, pelaksanaannya masih menunggu tindak lanjut serta kejelasan mekanisme dari pemerintah pusat.
Sadewo menjelaskan, skema yang dibahas mencakup pembiayaan kesehatan bagi masyarakat kelompok desil 1–4 dengan data yang telah diverifikasi. Sementara itu, kelompok desil 7–10 bukan menjadi prioritas dalam skema tersebut.
Saat ditanya awak media mengenai pihak yang bertanggung jawab atas ketidaksesuaian data desil, Sadewo menjawab, “Saya tidak tahu, mungkin karena sistem yang harus dicek lagi, harus dibahas lagi untuk solusi perbaikan desil sesuai dengan kondisi dan kenyataan di lapangan.”
Ia juga menceritakan seorang wartawan yang sebelumnya tidak pernah menerima bantuan sosial dari pemerintah, tetapi setelah sensus terakhir tercatat dalam desil 3. Wartawan tersebut bahkan sempat ditawari bantuan untuk biaya sekolah anak-anaknya, tetapi memilih tidak menerimanya.
Kisah itu menjadi gambaran bahwa hasil pendataan perlu dicermati dan diverifikasi agar klasifikasi kesejahteraan benar-benar mencerminkan keadaan masyarakat. Meski demikian, penentuan kelayakan penerima bantuan tetap harus mengacu pada hasil verifikasi dan ketentuan yang berlaku.
Anggaran UHC harus tetap untuk layanan kesehatan
Sadewo menegaskan, evaluasi data tidak boleh mengaburkan tujuan utama program UHC, yakni mendukung akses masyarakat terhadap layanan kesehatan sesuai kriteria yang ditetapkan.
“Anggaran UHC ya untuk UHC, ora kena nggo liyane,” tegas Sadewo.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa anggaran UHC harus digunakan sesuai peruntukannya, bukan dialihkan untuk kebutuhan lain.
Evaluasi data desil ini juga menjadi perhatian setelah persoalan bantuan UHC sebelumnya memicu aksi unjuk rasa. Pemkab Banyumas berharap pembenahan data dan kejelasan mekanisme dapat mencegah ketidaktepatan sasaran serta kesalahpahaman di tengah masyarakat maupun petugas pelayanan kesehatan.
Dengan verifikasi yang lebih akurat, warga yang benar-benar membutuhkan diharapkan tetap memperoleh akses layanan kesehatan sesuai ketentuan. Adapun kepastian skema baru dan tindak lanjut peluang Banyumas menjadi daerah percontohan masih menunggu keputusan pemerintah pusat.
(Djarmanto-YF2DOI)
