SEMARANG — Program wisata religi Pemerintah Kota Semarang melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) kini menjadi sorotan. Di tengah narasi efisiensi anggaran dan kondisi fiskal yang menjadi perhatian publik, pemberangkatan lebih dari 100 peserta menggunakan anggaran pemerintah harus dijelaskan secara terbuka, mulai dari dasar hukum, mekanisme seleksi, hingga pertanggungjawaban anggarannya.
Ketua DPD Jawa Tengah 14 Lembaga Investigasi Negara (LIN), Akhmad Syailendra, menyatakan pihaknya telah meminta klarifikasi kepada Kabag Kesra Kota Semarang, Dr. Ely Asmara, S.TP., M.M., terkait dugaan ketidaksesuaian kriteria peserta.
LIN mengaku memiliki data yang perlu diverifikasi mengenai peserta yang diduga tidak sesuai kategori penerima program, termasuk keterangan sebagai pemuda masjid, marbot, atau pengasuh pondok pesantren. Dugaan tersebut harus diuji melalui dokumen resmi dan klarifikasi pihak terkait, bukan sekadar perdebatan di ruang publik.
“Surat klarifikasi kami tujukan kepada Kabag Kesra. Kami meminta data konkret, mekanisme seleksi, regulasi, dan pertanggungjawaban anggaran. Kami akan tetap berjalan sesuai tugas organisasi dan meneruskan hasilnya kepada LIN Pusat,” tegas Syailendra.
Ketua Korp Komando LIN, Edy Sum, turut meminta agar persoalan ini dijawab melalui dokumen dan fakta, bukan tekanan dari pihak mana pun.
“Jangan sampai organisasi masyarakat dijadikan tameng untuk menghindari pertanyaan publik. Kami terbuka untuk komunikasi, tetapi klarifikasi harus dijawab secara transparan,” tegasnya.
DASAR HUKUM DAN DESAKAN KEPADA KPK
Persoalan ini perlu diuji berdasarkan ketentuan yang relevan, antara lain:
– Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik: badan publik wajib memberikan informasi yang berada dalam kewenangannya, serta memastikan informasi yang disampaikan akurat, benar, dan tidak menyesatkan, dengan tetap memperhatikan pengecualian yang sah.
– Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: mengatur penyalahgunaan kewenangan karena jabatan yang bertujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi dan dapat merugikan keuangan negara. Penerapannya harus berdasarkan pembuktian unsur hukum yang berlaku.
LIN mendesak Pemkot Semarang memberikan penjelasan mengenai dasar program, kriteria penerima, berita acara seleksi, dokumen penetapan peserta, serta laporan penggunaan anggaran sesuai ketentuan keterbukaan informasi.
KPK juga diminta mencermati dan menindaklanjuti informasi apabila ditemukan indikasi tindak pidana korupsi yang didukung bukti memadai. Permintaan pemeriksaan bukan berarti korupsi telah terbukti; penilaian dan proses hukum tetap menjadi kewenangan aparat yang berwenang.
Kini publik menunggu jawaban Dr. Ely Asmara: apakah seluruh peserta telah memenuhi kriteria, bagaimana proses seleksinya, dan bagaimana anggaran rakyat tersebut dipertanggungjawabkan?
Uang rakyat wajib dipertanggungjawabkan. Transparansi bukan pilihan, melainkan kewajiban penyelenggara pemerintahan.
Tim












