LIN Siap Laporkan Dugaan Penyimpangan Dana Wisata Religi Semarang ke KPK  

SEMARANG — Lembaga Investigasi Negara (LIN) menegaskan tetap melanjutkan langkah meminta pertanggungjawaban atas pelaksanaan program wisata religi Kota Semarang yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Sikap tersebut disampaikan menyusul adanya surat balasan dari pihak Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kota Semarang yang meminta kelengkapan bukti legalitas atau perizinan kelembagaan LIN.
‎
‎Edy, salah satu Korp Komando LIN yang akrab disapa Edy, menilai permintaan tersebut merupakan bagian dari prosedur birokrasi yang tidak perlu dipersoalkan. Namun, ia menyatakan bahwa identitas kelembagaan LIN telah tercantum dalam kop surat maupun kotak redaksi.
‎
‎“Silakan saja Kabag Kesra meminta kelengkapan lembaga kami. Tidak masalah. Identitas organisasi sudah jelas tercantum dalam surat dan bisa dilihat di kotak redaksi. Tetapi, kalau persoalannya sudah menyangkut penggunaan uang rakyat, substansi laporan dan data yang kami pertanyakan juga harus dijawab secara terbuka,” tegas Edy.
‎
‎Menurutnya, LIN merupakan lembaga yang berpusat di Jakarta, dengan DPD 14 Jawa Tengah yang diketuai Akhmad Syailendra. Ia menegaskan, permintaan kelengkapan administrasi tidak akan menghentikan upaya LIN untuk meminta penjelasan mengenai penggunaan anggaran publik.
‎
‎“Kalau memang harus menempuh mekanisme lebih lanjut, kami siap. Bahkan, kami berencana langsung membawa persoalan ini ke KPK agar mendapatkan perhatian dan pemeriksaan sesuai kewenangannya. Kami justru semakin bersemangat ketika menghadapi tantangan seperti ini,” ujarnya.
‎
‎Pertanyakan Keabsahan Peserta Wisata Religi
‎
‎Persoalan utama yang disoroti LIN bukan semata-mata mengenai administrasi organisasi, melainkan dugaan ketidaksesuaian data peserta program wisata religi yang diberangkatkan pada 30 September 2026.
‎
‎LIN sebelumnya telah melayangkan surat klarifikasi kepada Kabag Kesra Kota Semarang, Dr. Ely Asmara, untuk meminta penjelasan mengenai mekanisme penetapan peserta, dasar regulasi, kriteria penerima manfaat, serta pertanggungjawaban anggaran program tersebut.
‎
‎LIN mempertanyakan apakah peserta yang ditetapkan benar-benar memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan program, yang menurut informasi dan dokumen yang dipersoalkan berkaitan dengan pengasuh pondok pesantren, pemuka agama, marbot, maupun unsur keagamaan lainnya.
‎
‎“Kami meminta Dr. Ely Asmara mempertanggungjawabkan data yang dikeluarkan atau disahkan dalam penetapan peserta. Kalau program itu diperuntukkan bagi kelompok tertentu, tunjukkan dasar penetapannya dan bukti bahwa seluruh peserta memenuhi persyaratan. Ini menggunakan uang rakyat, bukan uang pribadi pejabat,” kata Edy.
‎
‎LIN menilai, apabila nantinya ditemukan data peserta yang tidak sesuai dengan persyaratan atau terdapat keterangan yang tidak benar, persoalan tersebut harus ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dokumen dan mekanisme hukum yang berlaku.
‎
‎Meski demikian, dugaan pemalsuan data maupun penyimpangan anggaran tersebut masih harus dibuktikan melalui verifikasi dokumen, klarifikasi pihak terkait, dan pemeriksaan oleh instansi berwenang.
‎
‎Syailendra: Kami Tidak Akan Mundur
‎
‎Ketua DPD 14 LIN Jawa Tengah, Akhmad Syailendra, menyatakan pihaknya tidak akan mundur hanya karena muncul polemik mengenai surat klarifikasi yang telah dilayangkan kepada Bagian Kesra.
‎
‎Menurut Syailendra, beredarnya surat klarifikasi tersebut di berbagai kalangan justru membuat sejumlah kolega menghubungi LIN untuk meminta penjelasan. Ia mengaku tidak mengetahui siapa pihak yang menyebarkan surat tersebut, tetapi menegaskan bahwa hal itu tidak mengubah langkah organisasinya.
‎
‎“Beberapa kolega hari ini mengonfirmasi kepada kami terkait surat yang ditujukan kepada Kabag Kesra. Kami tidak goyah. Justru semakin bersemangat untuk mengungkap persoalan yang kami nilai perlu dibuka secara terang-benderang kepada masyarakat,” ujar Syailendra.
‎
‎Ia menegaskan, LIN akan mengumpulkan dokumen dan bahan pendukung sebelum membawa persoalan wisata religi tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
‎
‎KPK Diharapkan Memeriksa Penggunaan Uang Rakyat
‎
‎LIN menyatakan rencana pelaporan ke KPK ditujukan agar persoalan program wisata religi Kota Semarang memperoleh pemeriksaan secara objektif, terutama menyangkut dasar hukum kegiatan, kriteria peserta, proses verifikasi, dokumen penetapan, serta realisasi dan pertanggungjawaban anggaran.
‎
‎LIN juga meminta Pemerintah Kota Semarang memberikan penjelasan secara transparan agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan tidak hanya disuguhi polemik administratif.
‎
‎Bagi LIN, perbedaan pandangan mengenai kelengkapan administrasi lembaga tidak boleh mengaburkan substansi persoalan yang sedang dipertanyakan, yakni apakah pelaksanaan program yang dibiayai APBD telah sesuai dengan ketentuan dan tepat sasaran.
‎
‎“Bagi kami, tidak ada masalah dengan permintaan kelengkapan lembaga. Silakan diperiksa. Namun, kami juga meminta data peserta dan penggunaan anggarannya diperiksa secara terbuka. Jika semuanya benar, tunjukkan bukti dan dasar hukumnya. Jika ditemukan pelanggaran, harus ada tindak lanjut sesuai aturan,” tegas Syailendra.
‎
‎Hingga berita ini disusun, tanggapan resmi Dr. Ely Asmara mengenai tudingan ketidaksesuaian data peserta dan rencana pelaporan LIN ke KPK perlu dikonfirmasi lebih lanjut. Prinsip praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan sampai ada hasil pemeriksaan atau keputusan dari pihak berwenang.
‎
‎LIN menyatakan akan melanjutkan pengumpulan bukti dan menyiapkan laporan resmi ke KPK. Publik kini menunggu penjelasan terbuka mengenai mekanisme penetapan peserta serta pertanggungjawaban anggaran wisata religi Kota Semarang yang diberangkatkan pada 30 September 2026.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *