KUDUS – Polda Jawa Tengah menegaskan perang terhadap premanisme berkedok penagihan utang. Kapolda Jateng Irjen Pol. Roy Hardi Siahaan turun langsung ke Kabupaten Kudus, Rabu (14/10/2026), memastikan penanganan dugaan kekerasan di Desa Jepang, Kecamatan Mejobo, berjalan sesuai hukum. Sebanyak 24 orang telah diamankan untuk kepentingan proses hukum.
“Siapa pun yang menggunakan ancaman dan kekerasan untuk memaksakan kehendak akan kami tindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” tegas Irjen Pol. Roy Hardi Siahaan. Ia mengajak masyarakat berani melapor dan tidak takut mencari pertolongan, meskipun menghadapi pihak yang datang berkelompok atau mengatasnamakan perusahaan maupun organisasi.
Peristiwa tersebut bermula dari persoalan utang-piutang yang diduga melibatkan jasa penagihan PT Jawara Mandiri Solution. Kedatangan rombongan ke rumah keluarga pihak yang memiliki kewajiban pembayaran pada Selasa (13/10/2026) berujung perselisihan. Berdasarkan keterangan yang dihimpun penyidik, kejadian itu diduga melibatkan pemukulan, pelemparan batu, penggunaan senjata tajam, serta perusakan rumah. Sejumlah orang dilaporkan terluka, termasuk Haris Yuliantoro Saputra yang diduga diserang menggunakan senjata tajam jenis bendo.
Polres Kudus bersama Polda Jateng telah mengamankan 24 orang, terdiri atas 21 orang dari kelompok jasa penagihan dan tiga orang dari pihak pengguna jasa. Polisi juga mengamankan tujuh kendaraan terkait perkara tersebut. Penyidik mendalami peran masing-masing pihak, termasuk dugaan keterlibatan pihak yang menggunakan jasa penagihan maupun yang mengatur kedatangan rombongan. Proses hukum tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Saat meninjau Mapolres Kudus dan mendatangi rumah korban di Desa Jepang, Kapolda didampingi Kapolres Kudus AKBP Wahyu Sulistyo, Dirreskrimum Polda Jateng Kombes Pol. Dr. Muhammad Anwar Nasir, Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol. Yuliyanto, serta unsur Forkopimda Kabupaten Kudus. Kapolda berdialog dengan korban dan keluarga, sekaligus memberikan santunan sebagai bentuk kepedulian.
Kapolda menegaskan, utang-piutang harus diselesaikan melalui mekanisme yang benar. Kewajiban membayar tidak membenarkan intimidasi, ancaman, kekerasan, ataupun tindakan melawan hukum. Masyarakat berhak merasa aman dan memperoleh perlindungan hukum.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol. Yuliyanto mengingatkan masyarakat agar tidak menghadapi ancaman sendirian.
“Kami memahami bahwa masyarakat bisa merasa takut ketika menghadapi ancaman, terlebih jika pelakunya datang berkelompok. Namun, kami mengimbau masyarakat agar tidak menghadapi situasi seperti itu sendirian. Segera laporkan kepada kepolisian supaya petugas dapat memberikan bantuan dan mengambil langkah sesuai ketentuan hukum,” ujar Yuliyanto.
Melalui semangat Polisi Bersama Masyarakat, Polda Jateng mengajak warga melawan premanisme dengan keberanian dan kepedulian. Sebab, menuntut hak harus tetap berlandaskan hukum, sedangkan menjaga keamanan dan martabat sesama merupakan tanggung jawab bersama.
(Ryan/Djarmanto-YF2DOI)
