BANYUMAS — Semangat membangun birokrasi yang bersih, adil, dan berpihak kepada masyarakat terus digelorakan Pemerintah Kabupaten Banyumas. Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mendampingi Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI Zudan Arif dalam kunjungan kerja pembinaan pejabat struktural di Pendopo Sipanji Purwokerto, Senin (05/10/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Sadewo menyampaikan Pemkab Banyumas secara resmi telah menerima rekomendasi penerapan Sistem Manajemen Talenta ASN dari BKN setelah berhasil melaksanakan ekspos Manajemen Talenta di Kantor BKN Pusat.
“Penerapan sistem ini menjadi bagian dari komitmen Pemkab Banyumas dalam membangun sistem pembinaan dan pengembangan karier ASN yang sistematis, objektif, transparan, serta berkesinambungan,” tegas Sadewo.

Menurutnya, manajemen talenta menjadi bagian penting transformasi tata kelola kepegawaian, dari pola subjektivitas menuju meritokrasi yang adil dan terukur.
“Dengan adanya manajemen talenta, penempatan dan promosi ASN tidak lagi didasari oleh kedekatan subjektif, melainkan berpatokan pada kapasitas, kompetensi, dan kualifikasi. Sistem ini memberikan kesempatan yang sama dan adil bagi setiap ASN untuk berkembang,” ujar Sadewo.
Sadewo menegaskan, pengisian jabatan melalui manajemen talenta wajib berpegang pada tujuh prinsip: objektif, terencana, terbuka, tepat waktu, akuntabel, bebas intervensi politik, serta bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
“Prinsip-prinsip tersebut harus menjadi pedoman bersama dalam setiap proses pengelolaan dan pengembangan karier ASN, sehingga sistem merit benar-benar dapat diterapkan secara konsisten,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala BKN RI Zudan Arif mengingatkan bahwa tata kelola kepegawaian harus berjalan seimbang antara aspek administrasi dan substansi. Administrasi penting sebagai pijakan akuntabilitas dan kepatuhan hukum, tetapi jangan sampai berubah menjadi birokrasi yang berbelit.
“Administrasi tidak boleh dijadikan alasan untuk memperpanjang jalur prosedur yang rumit. Reformasi administrasi harus bermuara pada pelayanan publik yang lebih mudah, cepat, murah, dan membahagiakan masyarakat sebagai pemilik negara,” ujar Zudan.
Zudan juga mendorong seluruh ASN dan organisasi perangkat daerah (OPD) bergerak serempak, menyatukan pandangan, serta memastikan setiap program pemerintah memberikan dampak yang terukur.
“Seluruh jajaran ASN dan OPD dihimbau untuk bergerak bersama dan menyatukan pandangan demi mewujudkan daerah yang adil, makmur, dan sejahtera,” ungkapnya.
Ia menekankan pengukuran efisiensi dan produktivitas ASN melalui rasio biaya dan output, pengukuran kinerja masing-masing OPD, serta peningkatan kualitas pelayanan seiring bertambahnya anggaran maupun biaya operasional.
Bagi Zudan, ukuran keberhasilan birokrasi bukan sekadar tertib administrasi, melainkan seberapa nyata manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat.
“Tujuan akhir dari keberhasilan tata kelola negara adalah ketika rakyatnya merasa bahagia. Untuk itu, seluruh elemen ASN harus fokus pada produktivitas dan efisiensi agar visi-misi daerah dapat tercapai secara optimal,” tutupnya.
Dari Pendopo Sipanji, pesan itu mengalir sederhana namun kuat: jabatan bukan sekadar kedudukan, melainkan amanah, birokrasi bukan sekadar prosedur, melainkan jalan pengabdian. Ketika kompetensi bertemu integritas dan pelayanan berujung pada kemanfaatan, di sanalah tata kelola pemerintahan menemukan makna sejatinya, bekerja untuk rakyat, demi Banyumas yang lebih adil, sejahtera, dan bermartabat.
(Pambayun/Djarmanto-YF2DOI)












