SEMARANG — Media sosial Kota Semarang kembali ramai membicarakan program perjalanan keagamaan yang dibiayai pemerintah daerah. Sorotan menguat setelah 108 peserta Program Perjalanan Keagamaan Tahap I diberangkatkan dari Balai Kota pada 29 September 2026, sementara 107 peserta lainnya dijadwalkan mengikuti tahap berikutnya. Program 2026 disebut memiliki 215 paket dengan anggaran Rp7,74 miliar.
Yang menjadi perdebatan netizen bukan kegiatan ibadahnya, melainkan penggunaan uang daerah dan transparansi pelaksanaannya.
Di berbagai unggahan dan perbincangan media sosial, muncul pertanyaan: dari rekening APBD mana anggaran tersebut berasal, berapa RAB setiap perjalanan, siapa yang menentukan peserta, bagaimana proses pengadaannya, dan seperti apa laporan pertanggungjawabannya.
Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti pun didorong membuka dokumen tersebut kepada publik. Terlebih, Pemkot telah memiliki Perwal Nomor 59 Tahun 2024 sebagai dasar pemberian bantuan biaya perjalanan keagamaan.
“Kalau memang semuanya sesuai aturan, buka saja datanya. Masyarakat tidak sedang mempersoalkan ibadah, tetapi ingin tahu bagaimana uang rakyat digunakan,” ini harus segera transparan sebelum KPK turun ujar seorang warga Semarang Tengah.
Gekrafs Banyumas Bergerak, Sadewo: Ekraf Jadi Kekuatan Baru Daerah
Nama Piton Prihantono juga muncul dalam pemberitaan terkait adu domba Ormas dikota semarang. Entah apa yang menjadi permasalahan sehingga muncul di akun dinas kegelapan kota semarang terkait adu domba tersebut. ,jika memang berita adu domba itu benar Piton dan tedjo harus menjelaskan perihalnya dalam berita yang masuk di medsos tersebut.
Sementara nama Tedjo ikut muncul dalam perbincangan sejumlah akun media sosial terkait polemik TP3KS dan dinamika ormas.dalam minggu ini berita mengenai peran mereka berdua menjadi hangat di Media sosial manapun. Instagram, tix tox dan Media lainya. Benar benar lakon kedua orang tersebut terang salah satu pewarta Media kota semarang.
Sorotan juga diarahkan kepada Bagian Kesra dan Elly Asmara. Publik meminta penjelasan mengenai RAB, daftar penerima, mekanisme penetapan peserta, penyedia perjalanan serta laporan pertanggungjawaban.
Di tengah narasi rasionalisasi anggaran, pertanyaan masyarakat semakin sederhana:
Kalau uangnya APBD, mengapa dokumennya tidak dibuka?
Program perjalanan keagamaan memang memiliki dasar regulasi. Karena itu, perdebatan seharusnya tidak berhenti pada tudingan di media sosial. Uji saja dengan dokumen APBD, RAB dan laporan pertanggungjawaban.
Kini masyarakat menunggu jawaban Wali Kota Agustina.
Bukan sekadar foto pelepasan. Bukan sekadar unggahan media sosial. Tetapi transparansi tentang ke mana uang rakyat dibelanjakan.
Tim
