Gadai Truk Berujung Petaka, SAT Diamankan Polisi! Uang Rp22,5 Juta Diduga Raib

BANYUMAS — Niat mencari jalan keluar dari kebutuhan ekonomi melalui gadai truk justru berujung perkara hukum. Satreskrim Polresta Banyumas mengungkap dugaan penipuan dan/atau penggelapan uang Rp22,5 juta dengan tersangka SAT (56), warga Kecamatan Patikraja. Informasi ini disampaikan PID Presisi Humas Polresta Banyumas.

Kasus tersebut bermula pada Desember 2023. Korban K (47), warga Patikraja, membutuhkan Rp25 juta dengan menjaminkan truk Mitsubishi F119 tahun 1997. Korban kemudian meminta bantuan SAT, yang dikenalnya sebagai tetangga, untuk mencarikan pihak penerima gadai.

Menurut Kapolresta Banyumas Kombes Pol Petrus P. Silalahi, SH, SIK, MH, korban bersama anaknya dan SAT mendatangi seseorang di Kecamatan Jatilawang. Transaksi kemudian dibuat seolah-olah jual beli kendaraan dengan kesepakatan kendaraan dapat dibeli kembali setelah uang dikembalikan.

Karena korban tidak memiliki rekening, SAT menawarkan rekening bank miliknya untuk menerima transfer. Dari Rp25 juta, Rp22,5 juta masuk ke rekening SAT, sedangkan Rp2,5 juta disebut diberikan sebagai jasa makelar kepada pihak lain untuk kemudian dibagi dengan SAT.

Korban sempat menanyakan uang tersebut dan SAT menyatakan uang sudah masuk serta berjanji menyerahkannya keesokan hari. Namun, pada Kamis (07/12/2023), SAT disebut tidak dapat dihubungi.

“Korban mengalami kerugian Rp22,5 juta dan diduga tersangka menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi,” terang Kapolresta Banyumas.

Perkara kemudian dilaporkan kepada kepolisian. Penyidik mengamankan sejumlah bukti, antara lain dokumen BPKB truk Mitsubishi F119, perjanjian utang dengan Bank BRI Unit Sidabowa, bukti transfer Rp22,5 juta, buku tabungan, serta mutasi rekening tersangka.

“Saat ini tersangka SAT telah diamankan dan penyidik masih melengkapi berkas perkara. Selanjutnya dilakukan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum untuk proses hukum berikutnya,” ungkap Petrus.

SAT dijerat Pasal 486 dan/atau Pasal 492 UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana hingga empat tahun penjara. Proses hukum tetap berjalan dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pelajaran sederhananya: ketika kepercayaan dan amanah dipertaruhkan, setiap rupiah memiliki cerita dan setiap janji memiliki pertanggungjawaban. Semoga perkara ini menjadi pengingat bahwa urusan ekonomi hendaknya ditempuh dengan kejujuran, keterbukaan, dan jalan yang diridai Tuhan.

(Ryan/Djarmanto-YF2DOI)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *