Oleh: Dr. H. Agus Fathuddin Yusuf, M.A.
Dosen FISIP Unwahas Semarang
Ada sebuah flayer yang menarik perhatian publik. Judulnya tegas, bahkan terdengar keras: “SIAP MEMBONGKAR MAFIA HAJI DAN UMRAH.” Di bawahnya terdapat pesan, “Bersama Haji yang Bersih untuk Umat.” Flayer itu menampilkan sosok M. Afief Mundzir, Direktur Bina Jemaah Haji Reguler, serta mencantumkan hotline pengaduan 0811 8885 888.
Bagi saya, flayer tersebut bukan sekadar materi publikasi. Ia merupakan tanda bahwa tata kelola haji dan umrah memasuki babak baru: masyarakat tidak lagi hanya ditempatkan sebagai penerima pelayanan, tetapi juga sebagai mata dan telinga pengawasan.
Kementerian Haji dan Umrah memang masih relatif baru sebagai institusi tersendiri. Secara kelembagaan, kementerian ini memiliki dasar antara lain Perpres Nomor 92 Tahun 2025, sedangkan penyelenggaraan haji dan umrah juga mengalami perubahan melalui UU Nomor 14 Tahun 2025. Portal resmi Kementerian Haji dan Umrah mencantumkan sejumlah regulasi baru yang mengatur haji reguler, haji khusus, perjalanan ibadah umrah, hingga tata kelola keuangan haji.
Karena itu, kemunculan hotline “Bongkar Mafia Haji dan Umrah” dapat dibaca sebagai bagian dari proses membangun sistem pengawasan baru.
Namun ada satu hal yang harus digarisbawahi: kata “mafia” tidak boleh berhenti sebagai slogan.
Ia harus diterjemahkan menjadi mekanisme hukum, pengawasan, pembuktian, perlindungan pelapor, dan tindak lanjut yang transparan.
Sebab kalau tidak, slogan yang sangat kuat itu justru berisiko menjadi bumerang.
Dari “Mafia” ke Mekanisme Pembuktian
Istilah mafia mempunyai daya tarik komunikasi yang luar biasa. Ia mudah dipahami masyarakat. Mafia menggambarkan jaringan yang bekerja secara tersembunyi, terorganisasi, mengambil keuntungan dengan cara tidak semestinya, dan memanfaatkan kelemahan sistem.
Tetapi dalam perspektif hukum dan administrasi publik, seseorang atau sebuah lembaga tidak boleh disebut sebagai pelaku kejahatan hanya karena ada pengaduan.
Pengaduan adalah pintu masuk, bukan vonis.
Inilah prinsip penting yang harus dijaga Kementerian Haji dan Umrah.
Masyarakat boleh melaporkan dugaan penyimpangan. Pemerintah wajib menerima dan memverifikasi. Aparat pengawasan melakukan pemeriksaan. Jika ditemukan dugaan pelanggaran administratif, diproses sesuai ketentuan administrasi. Jika ditemukan indikasi pidana, diteruskan kepada aparat penegak hukum sesuai kewenangannya.
Dengan demikian, istilah “bongkar mafia” harus memiliki alur:
laporan → verifikasi → investigasi → pembuktian → tindakan → pemulihan hak jemaah → transparansi hasil.
Tanpa alur itu, hotline hanya akan menjadi kotak pengaduan digital yang penuh laporan.
Sebaliknya, jika mekanismenya jelas, hotline dapat menjadi salah satu instrumen penting membangun public accountability dalam penyelenggaraan haji dan umrah.
Kementerian Haji dan Umrah sendiri menyatakan bahwa pengawasan mencakup aspek administratif dan keuangan, pelayanan dan pembinaan jemaah, perlindungan hak jemaah, serta kepatuhan PIHK dan PPIU terhadap regulasi.
Ini berarti persoalannya memang jauh lebih luas daripada sekadar mengejar orang yang diduga melakukan penyimpangan.
Yang harus dibangun adalah ekosistem haji yang bersih.
Haji Bukan Sekadar Industri Perjalanan
Kita harus mengingat satu hal mendasar.
Haji berbeda dari perjalanan wisata biasa.
Jemaah haji bukan sekadar konsumen yang membeli paket perjalanan. Mereka adalah warga negara yang sedang menjalankan ibadah yang menjadi bagian dari rukun Islam.
Di balik satu koper jemaah terdapat tabungan bertahun-tahun.
Di balik satu paspor terdapat penantian panjang.
Di balik satu keberangkatan terdapat doa orang tua, keluarga, anak-anak dan kerabat.
Banyak calon jemaah menabung selama puluhan tahun untuk bisa berangkat ke Tanah Suci.
Karena itu, ketika muncul persoalan pelayanan, persoalannya bukan sekadar soal “customer satisfaction”.
Ada dimensi ibadah, kemanusiaan, keadilan, dan kepercayaan publik.
Itulah sebabnya penyelenggaraan haji membutuhkan standar integritas yang jauh lebih tinggi.
Negara tidak cukup hanya memastikan jemaah berangkat dan pulang.
Negara harus memastikan bahwa seluruh proses berlangsung secara adil, transparan, aman, profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.
Di sinilah relevansi keberadaan Kementerian Haji dan Umrah sebagai institusi tersendiri.
Portal resmi Kementerian Haji dan Umrah saat ini bahkan telah memuat struktur kelembagaan yang mencakup Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Direktorat Jenderal Pelayanan Haji, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah, serta Direktorat Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
Struktur tersebut memperlihatkan bahwa urusan haji tidak hanya soal keberangkatan jemaah.
Ada pelayanan.
Ada penyelenggaraan.
Ada pengembangan ekosistem ekonomi dan ada pengendalian.
Karena itu, jargon “haji bersih” semestinya menjadi agenda kelembagaan, bukan sekadar kampanye.
Jangan Hanya Membongkar Orang, Bongkar Juga Sistem
Inilah pekerjaan rumah terbesar Kementerian Haji dan Umrah.
Jika ada praktik penyimpangan, jangan hanya mencari siapa pelakunya.
Pertanyaan yang lebih penting adalah:
Mengapa penyimpangan itu bisa terjadi?
Kalau ada travel bermasalah, bagaimana ia bisa mendapatkan izin?
Kalau ada jemaah terlantar, di mana sistem pengawasannya?
Kalau ada pungutan yang tidak semestinya, mengapa tidak terdeteksi sejak awal?
Kalau ada permainan kuota, siapa yang mengawasi?
Kalau ada manipulasi informasi, bagaimana informasi tersebut bisa beredar?
Kalau ada percaloan, di titik mana sistem pelayanan mengalami kebocoran?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut membawa kita dari pendekatan person-oriented menuju system-oriented.
Membongkar individu penting.
Tetapi membongkar sistem yang memungkinkan penyimpangan terjadi jauh lebih penting.
Sebab kalau hanya satu pelaku yang ditangkap tetapi celah sistem tidak diperbaiki, akan muncul pelaku baru.
Hari ini satu orang.
Besok mungkin orang lain.
Sementara modusnya tetap sama.
Karena itu, perang terhadap mafia haji dan umrah harus menjadi perang terhadap praktik penyimpangan sekaligus pembenahan sistem.
Hotline Jangan Menjadi Tempat Sampah Pengaduan
Saya menyambut baik kehadiran hotline pengaduan tersebut.
Tetapi hotline harus didesain sebagai pusat pengelolaan pengaduan publik, bukan sekadar nomor telepon yang menerima keluhan.
Ada lima hal yang menurut saya harus dipastikan.
Pertama, laporan harus mudah masuk.
Masyarakat tidak boleh dibuat takut melapor.
Jemaah lansia, keluarga jemaah, pembimbing, petugas, mantan jemaah, bahkan masyarakat yang memiliki informasi harus mempunyai akses yang mudah.
Saluran telepon penting.
Tetapi pada era digital, saluran tersebut idealnya dilengkapi dengan kanal WhatsApp, formulir daring, email, dan sistem pelaporan digital.
Kedua, identitas pelapor harus dilindungi.
Ini sangat penting.
Tidak semua pelapor memiliki posisi yang kuat.
Bisa saja seorang pelapor adalah pegawai biro perjalanan.
Bisa juga pembimbing ibadah.
Bisa keluarga jemaah.
Atau bahkan orang dalam yang mengetahui adanya dugaan penyimpangan.
Kalau identitas mereka tidak terlindungi, masyarakat akan memilih diam.
Padahal prinsip whistleblowing membutuhkan rasa aman.
Ketiga, setiap laporan harus mendapatkan nomor registrasi.
Pelapor seharusnya dapat mengetahui:
Laporan diterima → diverifikasi → diperiksa → ditindaklanjuti → selesai.
Jangan sampai masyarakat sudah melapor kemudian tidak pernah mengetahui nasib laporannya.
Keempat, harus ada klasifikasi laporan.
Tidak semua laporan mempunyai bobot yang sama.
Ada keluhan pelayanan.
Ada sengketa administrasi.
Ada dugaan penipuan.
Ada dugaan pungutan liar.
Ada dugaan manipulasi dokumen.
Ada dugaan korupsi.
Ada persoalan keselamatan jemaah.
Masing-masing membutuhkan mekanisme penanganan berbeda.
Kelima, hasil penanganan harus dapat dipertanggungjawabkan.
Tidak semua informasi memang dapat dibuka kepada publik karena menyangkut privasi, proses hukum atau data pribadi.
Tetapi pemerintah tetap dapat menyampaikan statistik:
Berapa laporan masuk?
Berapa yang diverifikasi?
Berapa yang terbukti?
Berapa yang tidak terbukti?
Berapa yang diselesaikan secara administratif?
Berapa yang diteruskan kepada aparat penegak hukum?
Transparansi semacam ini justru akan meningkatkan kepercayaan publik.
Jangan Sampai “Mafia” Menjadi Tuduhan Kolektif
Ada satu bahaya lain yang harus dihindari.
Ketika pemerintah menggunakan istilah “mafia haji dan umrah”, masyarakat bisa saja memahami bahwa seluruh pelaku usaha perjalanan haji dan umrah berada dalam satu kategori buruk.
Padahal tidak demikian.
Ada banyak PIHK dan PPIU yang bekerja secara profesional.
Ada KBIHU yang bertahun-tahun membimbing jemaah dengan penuh pengabdian.
Ada pembimbing manasik yang bekerja bukan semata-mata untuk keuntungan.
Ada petugas yang menghabiskan waktu jauh dari keluarga untuk melayani jemaah.
Ada biro perjalanan yang menjaga reputasi dengan pelayanan yang baik.
Karena itu, pemberantasan mafia jangan berubah menjadi kriminalisasi terhadap seluruh ekosistem usaha haji dan umrah.
Justru sebaliknya.
Pengawasan yang kuat akan melindungi pelaku usaha yang jujur.
Perusahaan yang bekerja sesuai aturan tidak seharusnya kalah bersaing dengan mereka yang menggunakan cara-cara ilegal.
Di sinilah konsep fair competition penting.
Yang harus dibangun adalah ekosistem di mana pelaku yang profesional memperoleh ruang berkembang, sementara pelaku yang melanggar aturan mendapatkan sanksi sesuai bukti dan ketentuan hukum.
Jemaah Harus Naik Kelas: Dari Objek Menjadi Subjek
Selama ini, dalam banyak pelayanan publik, masyarakat sering ditempatkan sebagai objek.
Diberi layanan.
Diberi informasi.
Diberi aturan.
Kemudian diminta mengikuti.
Model seperti ini sudah tidak cukup.
Jemaah harus diposisikan sebagai subjek pelayanan publik.
Artinya, suara jemaah mempunyai nilai.
Pengalaman jemaah harus menjadi data.
Keluhan jemaah harus menjadi bahan evaluasi.
Kepuasan jemaah harus menjadi indikator kinerja.
Bahkan pengalaman buruk jemaah harus menjadi bahan pembelajaran kelembagaan.
Karena itu saya melihat hotline “Bongkar Mafia Haji dan Umrah” dapat menjadi lebih besar daripada sekadar nomor pengaduan.
Ia bisa menjadi sensor sosial.
Bayangkan jika ribuan laporan masyarakat setiap musim haji kemudian dianalisis secara sistematis.
Pemerintah akan mempunyai peta persoalan.
Misalnya:
Di daerah mana pengaduan paling banyak?
Jenis pengaduan apa yang dominan?
Apakah persoalan lebih banyak terjadi pada pendaftaran?
Pembayaran?
Travel?
Akomodasi?
Transportasi?
Dokumen?
Bimbingan?
Pelayanan lansia?
Atau kepulangan?
Data tersebut kemudian bisa digunakan untuk membuat kebijakan.
Dengan kata lain:
pengaduan tidak berhenti menjadi keluhan; pengaduan harus berubah menjadi pengetahuan kebijakan.
Era Baru Kementerian Haji: Transparansi Harus Menjadi Budaya
Kementerian Haji dan Umrah berdiri dalam konteks perubahan kelembagaan yang cukup besar.
Tahun 2026 menjadi periode penting karena penyelenggaraan haji dan umrah telah memasuki fase baru di bawah kementerian tersendiri. Dokumen resmi kementerian menyebut transisi kelembagaan tersebut sebagai tonggak untuk memperkuat pelayanan yang akuntabel, profesional dan maslahat.
Karena itu, kementerian baru mempunyai kesempatan membangun budaya kerja yang baru pula.
Bukan sekadar memindahkan pegawai.
Bukan sekadar mengganti papan nama kantor.
Bukan sekadar membuat struktur organisasi.
Tetapi membangun new institutional culture.
Budaya kerja baru itu harus bertumpu pada beberapa prinsip.
Pertama, pelayanan.
Kementerian hadir karena jemaah.
Kedua, integritas.
Tidak boleh ada ruang bagi penyalahgunaan kewenangan.
Ketiga, transparansi.
Informasi publik harus mudah diakses.
Keempat, akuntabilitas.
Setiap keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan.
Kelima, digitalisasi.
Data haji harus terintegrasi dan dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan.
Keenam, partisipasi.
Masyarakat harus diberi ruang untuk mengawasi.
Dari “Bongkar Mafia” Menuju “Haji Bersih”
Saya kira pesan paling menarik dari flayer tersebut justru bukan kalimat “Bongkar Mafia Haji dan Umrah”.
Melainkan kalimat kecil di bawahnya:
“Bersama Haji yang Bersih untuk Umat.”
Kata “bersama” sangat penting.
Sebab haji bersih tidak mungkin dibangun oleh pemerintah sendirian.
Pemerintah membutuhkan masyarakat.
Masyarakat membutuhkan pemerintah.
Kementerian membutuhkan KBIHU.
KBIHU membutuhkan regulasi yang jelas.
PIHK dan PPIU membutuhkan kepastian hukum.
Petugas membutuhkan sistem pengawasan.
Media membutuhkan akses informasi.
Organisasi masyarakat membutuhkan ruang partisipasi.
Ulama membutuhkan peran edukasi.
Jemaah membutuhkan perlindungan.
Dengan demikian, pemberantasan penyimpangan harus menjadi gerakan bersama.
Di sinilah konsep collaborative governance menjadi relevan.
Pemerintah tidak boleh bekerja sendirian di menara birokrasi.
Ia harus membangun jejaring dengan masyarakat sipil, asosiasi penyelenggara, organisasi keagamaan, perguruan tinggi, media, aparat penegak hukum, dan terutama komunitas jemaah.
Media Juga Harus Ikut Mengawasi
Sebagai wartawan, saya melihat media mempunyai posisi penting dalam agenda ini.
Media tidak boleh hanya muncul ketika ada skandal.
Media juga harus mengawasi proses pelayanan sehari-hari.
Bagaimana jemaah mendapatkan informasi?
Bagaimana mekanisme pengaduan?
Bagaimana seleksi petugas?
Bagaimana pengawasan travel?
Bagaimana pemerintah menangani jemaah yang mengalami persoalan?
Media juga harus melakukan data journalism.
Bukan hanya memberitakan:
“Jemaah terlantar.”
Tetapi bertanya:
Mengapa terlantar?
Siapa yang bertanggung jawab?
Apa regulasinya?
Apakah ada pelanggaran?
Apakah sistem sudah memperingatkan sebelumnya?
Apa tindakan pemerintah?
Dengan demikian, media tidak menjadi pengadilan.
Media menjadi watchdog demokrasi dan pelayanan publik.
Ulama dan Ormas Keagamaan Jangan Hanya Menjadi Penonton
Dalam ekosistem haji dan umrah, ulama dan organisasi keagamaan juga mempunyai peran strategis.
Mereka dapat menjadi kekuatan edukasi.
Jemaah harus diajari membedakan antara:
janji pelayanan dengan fakta pelayanan,
promosi dengan kontrak,
harga murah dengan biaya realistis,
pembimbing resmi dengan pihak yang tidak jelas, dan informasi resmi dengan kabar media sosial.
Di sinilah literasi jemaah sangat penting.
Masyarakat yang melek informasi akan lebih sulit ditipu.
Jemaah yang mengetahui haknya akan lebih berani bertanya.
Jemaah yang memahami prosedur akan lebih sulit dimanfaatkan oleh calo.
Dengan demikian, pencegahan mafia sebenarnya dimulai jauh sebelum jemaah berangkat ke Tanah Suci.
Ia dimulai dari literasi.
Jangan Hanya Menunggu Kasus Viral
Salah satu penyakit tata kelola publik kita adalah tindakan baru bergerak ketika persoalan sudah viral.
Padahal teknologi memungkinkan pemerintah membangun sistem early warning.
Jika ada banyak keluhan tentang satu penyelenggara, sistem harus memberikan tanda.
Jika ada pola pengaduan yang sama di banyak daerah, harus ada pemeriksaan.
Jika ada perubahan pola transaksi yang mencurigakan, harus ada pengawasan.
Jika sebuah travel berkali-kali mendapatkan keluhan, jangan menunggu korban berikutnya.
Prinsipnya:
lebih baik mencegah daripada memadamkan kebakaran.
Kementerian Haji dan Umrah bahkan telah menunjukkan perhatian terhadap perlindungan jemaah dari travel bermasalah melalui agenda penguatan perlindungan jemaah dan revitalisasi KBIHU.
Ini harus terus diperkuat.
“Mafia” Harus Berakhir pada Keadilan
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan hotline bukan banyaknya laporan yang diterima.
Juga bukan banyaknya orang yang diperiksa.
Bukan pula berapa banyak berita tentang penindakan yang muncul.
Ukuran keberhasilannya adalah:
apakah jemaah semakin terlindungi?
Apakah biaya semakin transparan?
Apakah pelayanan semakin baik?
Apakah penyelenggara yang nakal semakin sulit bergerak?
Apakah pelaku usaha yang jujur semakin terlindungi?
Apakah masyarakat semakin berani mengawasi?
Yang paling penting:
apakah kepercayaan jemaah kepada negara semakin kuat?
Inilah substansi sesungguhnya dari “haji bersih”.
Haji bersih bukan berarti tidak boleh ada keluhan.
Haji bersih justru berarti ketika ada keluhan, negara hadir.
Ketika ada dugaan penyimpangan, negara memeriksa.
Ketika ada pelanggaran, negara menindak berdasarkan bukti dan hukum.
Ketika jemaah dirugikan, negara membantu pemulihan hak.
Ketika sistem ternyata memiliki kelemahan, negara memperbaikinya.
Jangan Takut pada Pengaduan
Pemerintah seharusnya tidak alergi terhadap kritik.
Kementerian yang kuat bukan kementerian yang tidak pernah mendapatkan pengaduan.
Kementerian yang kuat adalah kementerian yang mampu mengelola pengaduan menjadi perbaikan.
Karena itu, hotline 0811 8885 888 harus dipandang sebagai pintu partisipasi publik.
Masyarakat tidak perlu takut melapor apabila menemukan dugaan persoalan.
Tetapi masyarakat juga harus bertanggung jawab.
Jangan memfitnah.
Jangan menyebarkan tuduhan tanpa bukti.
Jangan menggunakan hotline untuk konflik pribadi.
Jangan menjadikan pengaduan sebagai alat menjatuhkan orang.
Laporkan fakta.
Sertakan bukti jika tersedia.
Jelaskan kronologi.
Sebutkan waktu dan tempat.
Jelaskan kerugian atau persoalan yang dialami.
Biarkan mekanisme pemeriksaan bekerja.
Dengan demikian, pengaduan publik menjadi instrumen kontrol sosial yang sehat.
Dari Hotline Menuju “Haji yang Bersih untuk Umat”
Flayer “Siap Membongkar Mafia Haji dan Umrah” sebenarnya membawa pesan yang lebih besar daripada sekadar kampanye pemberantasan.
Ia adalah ujian pertama bagi Kementerian Haji dan Umrah dalam membangun trust.
Sebab semakin keras negara mengatakan “kami akan membongkar”, semakin besar pula ekspektasi masyarakat.
Masyarakat akan menunggu hasilnya.
Masyarakat akan melihat tindak lanjutnya.
Masyarakat akan menilai apakah laporan benar-benar diproses.
Masyarakat akan melihat apakah hukum berlaku sama kepada siapa pun.
Karena itu, keberanian membuka hotline harus diikuti keberanian membangun sistem yang transparan.
Jangan hanya membuka pintu pengaduan. Bukalah pula pintu pertanggungjawaban.
Jangan hanya mengatakan “bongkar mafia”.
Bangun sistem yang membuat praktik mafia sulit tumbuh.
Jangan hanya menghukum pelaku.
Perbaiki celah yang memungkinkan pelanggaran terjadi.
Jangan hanya berbicara tentang pelayanan.
Jadikan jemaah sebagai pusat dari seluruh kebijakan.
Sebab pada akhirnya, haji bukan tentang birokrasi.
Bukan tentang kementerian.
Bukan tentang travel.
Bukan tentang proyek.
Bukan tentang kepentingan kelompok.
Haji adalah tentang manusia yang memenuhi panggilan ibadah kepada Allah.
Karena itu, seluruh sistem yang mengelilinginya harus tunduk pada satu prinsip:
jemaah harus dilayani, dilindungi dan diperlakukan secara adil.
Kementerian Haji dan Umrah kini mempunyai kesempatan untuk membangun sejarah baru pelayanan haji Indonesia.
Sejarah itu tidak cukup ditulis dengan gedung kementerian baru, struktur organisasi baru atau slogan baru.
Sejarah itu harus ditulis dengan integritas.
Hotline “Bongkar Mafia Haji dan Umrah” bisa menjadi awal yang baik jika benar-benar menjadi pintu masuk menuju pengawasan yang profesional, independen, transparan dan berbasis bukti.
Tetapi pekerjaan besarnya justru dimulai setelah telepon berdering.
Di situlah publik menunggu:
Apa yang dilakukan setelah laporan diterima?
Karena haji yang bersih tidak lahir hanya dari keberanian membongkar. Ia lahir dari keberanian membangun sistem yang tidak memberi ruang bagi penyimpangan. Jika itu benar-benar terwujud, kalimat “Bersama Haji yang Bersih untuk Umat” tidak lagi menjadi tulisan di sebuah flayer.
Ia akan menjadi budaya baru dalam pelayanan haji dan umrah Indonesia. Semoga bermanfaat. Wallahu a’lam bishawab.
Demikian yang awak media dapatkan dari Dr. H Agus Fathuddin Yusuf, M.A.,
Sekretaris Komisi Dakwah
MUI Provinsi Jawa Tengah
Dosen FISIP Unwahas Semarang
Pembimbing Ibadah PT ABBA Tour Semarang.
Wartawan Harian Suara Merdeka. Senin malam (21/092026).
(Djarmanto-YF2DOI)












