BANYUMAS Oligarki.id— Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyumas meluruskan informasi terkait perkara penganiayaan terhadap mahasiswa Universitas Harapan Bangsa (UHB), Edgina Ranggar Kananta. Kejari menegaskan, tuntutan terhadap terdakwa adalah pidana penjara nyata selama 3 bulan, bukan hukuman percobaan.
Klarifikasi tersebut disampaikan Kepala Kejari Banyumas Bambang Sunoto, S.H., M.H., melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum) Amanda Adelina, S.H., M.H., atas arahan Kajari Banyumas, guna meluruskan informasi hukum yang berkembang di tengah masyarakat.
“Apa yang disampaikan oleh pihak ibu korban itu tidak benar. Kami tegaskan tuntutan yang diajukan bukan hukuman percobaan, melainkan penjara nyata sesuai mekanisme yang berlaku,” tegas Amanda Adelina.
Kejari menjelaskan, perkara tersebut dikategorikan sebagai penganiayaan ringan dengan ancaman maksimal 2 tahun 6 bulan penjara. Berdasarkan mekanisme hukum yang dijelaskan Kejari, perkara dengan ancaman di bawah tiga tahun diarahkan melalui Mediasi Perkara Ringan (MKR).
Upaya mediasi telah dilakukan sejak tingkat kepolisian hingga pengadilan, namun tidak tercapai kesepakatan perdamaian. Karena terdakwa mengakui seluruh dakwaan secara terbuka, perkara kemudian diproses melalui pemeriksaan cepat (speedy trial).
Dalam mekanisme tersebut, penuntut umum dapat menyesuaikan tuntutan di bawah ancaman pidana maksimal, dengan tetap berupa pidana pokok. Karena itu, tuntutan tiga bulan yang diajukan Kejaksaan merupakan pidana penjara nyata, bukan pidana bersyarat atau percobaan.
Menanggapi kekecewaan keluarga korban yang menilai tuntutan terlalu ringan serta belum mencerminkan dampak trauma yang dialami korban, Kejari menyatakan telah memberikan penjelasan mengenai mekanisme MKR dan konsekuensi hukumnya sejak awal proses perkara.
Kejaksaan juga mengimbau seluruh pihak agar menyampaikan informasi berdasarkan fakta hukum secara utuh. Kejelasan informasi diperlukan agar proses hukum tidak diselimuti kesalahpahaman, keresahan, maupun informasi yang tidak tepat.
Sementara mengenai sorotan terhadap sikap Universitas Harapan Bangsa (UHB), Kejari menegaskan bahwa kebijakan internal kampus merupakan ranah tersendiri dan terpisah dari proses pidana yang sedang berjalan.
Hingga kini, Kejaksaan Negeri Banyumas masih menunggu petunjuk pimpinan terkait upaya hukum selanjutnya serta menyatakan komitmennya menjaga transparansi dan profesionalitas proses hukum.
Di tengah harapan keadilan yang terus mengetuk hati semua pihak, kejernihan fakta menjadi cahaya agar setiap langkah hukum berjalan pada jalurnya, teguh dalam aturan, namun tetap memberi ruang bagi kemanusiaan dan ketenangan bagi semua yang terdampak.
Berdasarkan informasi yang diperoleh awak media Sabtu (19/09/2026), klarifikasi Kejari Banyumas ini disampaikan untuk memastikan publik memperoleh gambaran yang utuh mengenai status tuntutan dalam perkara tersebut.
(Sigit/Djarmanto-YF2DOI)












