Semarang, 15 September 2026 — Komisi Yudisial (KY) mendorong penguatan kolaborasi dengan masyarakat sipil dan jejaring KY dalam mengawal implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), khususnya dalam memastikan proses peradilan berjalan dengan menjunjung tinggi integritas dan perilaku hakim.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi Yudisial RI sekaligus Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi, Abhan, S.H., M.H., dalam Forum Diskusi Terbatas bertajuk “Peranan Masyarakat Sipil dan Jejaring Komisi Yudisial dalam Pengawasan Efektivitas Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual” di Hotel Santika Semarang, Selasa (15/9/2026).
Abhan mengatakan, implementasi UU TPKS tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi membutuhkan keterlibatan berbagai elemen masyarakat. Masyarakat sipil dan jejaring KY dinilai memiliki posisi penting dalam memberikan informasi, pengalaman, serta perspektif mengenai praktik penanganan perkara kekerasan seksual.
“Pengawasan tidak mungkin dilakukan oleh Komisi Yudisial seorang diri. Partisipasi masyarakat menjadi bagian penting karena masyarakat memiliki pengalaman dan informasi yang dapat membantu Komisi Yudisial melihat bagaimana proses peradilan berjalan, termasuk bagaimana perilaku hakim dalam menangani perkara,” ujar Abhan.
Menurut Abhan, KY memiliki mandat untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Oleh karena itu, pengawasan terhadap perilaku hakim harus ditempatkan dalam kerangka menjaga kualitas dan integritas proses peradilan.
“Ketika berbicara mengenai pengawasan hakim, yang menjadi perhatian Komisi Yudisial adalah perilaku hakim. Apakah dalam menjalankan persidangan hakim telah menjaga independensi, profesionalitas, integritas, dan memenuhi standar perilaku sebagaimana diatur dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim,” jelasnya.
Dalam perkara kekerasan seksual, lanjut Abhan, aspek perilaku hakim menjadi semakin penting karena perkara tersebut sering kali melibatkan korban yang berada dalam posisi rentan. Sikap hakim selama proses persidangan harus tetap menjunjung penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia serta menghindari perlakuan yang dapat menimbulkan diskriminasi atau semakin memperberat posisi korban.
“Perkara kekerasan seksual memiliki karakteristik yang membutuhkan perhatian khusus. Karena itu, hakim harus mampu menjaga sikap dan perilakunya agar proses persidangan tetap memberikan ruang bagi pencarian keadilan, sekaligus menghormati hak-hak pihak yang berhadapan dengan hukum,” katanya.
Abhan menegaskan, informasi dari masyarakat dapat menjadi salah satu pintu masuk bagi KY dalam menjalankan fungsi pengawasan. Karena itu, masyarakat yang menemukan dugaan pelanggaran perilaku hakim diharapkan tidak ragu menyampaikan informasi kepada KY sesuai mekanisme yang tersedia.
“Partisipasi masyarakat merupakan bagian penting dalam membangun pengawasan yang efektif. Informasi yang disampaikan masyarakat dapat menjadi bahan bagi Komisi Yudisial untuk ditelaah sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku,” tutur Abhan.
Forum diskusi ini, menurut Abhan, sekaligus menjadi momentum untuk membangun kesamaan perspektif antara KY dan masyarakat sipil mengenai pengawasan implementasi UU TPKS. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menghasilkan pemetaan persoalan yang lebih komprehensif serta rekomendasi untuk memperbaiki implementasi UU TPKS.
“Yang kita bangun adalah ekosistem pengawasan. Komisi Yudisial memiliki kewenangan dan masyarakat sipil memiliki pengalaman serta perspektif dari lapangan. Kalau keduanya dipertemukan, kita berharap pengawasan terhadap perilaku hakim menjadi semakin kuat dan responsif,” ujarnya.
Ia berharap hasil diskusi tidak berhenti pada pertukaran gagasan, tetapi dapat menjadi masukan konkret bagi KY dan para pemangku kepentingan dalam memperkuat perlindungan korban serta meningkatkan kualitas peradilan.
Forum tersebut secara khusus diarahkan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dan menghasilkan rekomendasi perbaikan implementasi UU TPKS kepada pemangku kebijakan.
Kegiatan diikuti unsur Komisi Yudisial, Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah, masyarakat sipil, jejaring KY, serta media. Jejaring yang hadir antara lain UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah, LBH Apik Semarang, LRC-KJHAM, LBH Semarang, UPTD PPA Kota Semarang, LPSK Jawa Tengah, organisasi advokat perempuan, satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual sejumlah perguruan tinggi, organisasi perempuan, dan media.
Tim
