SEMARANG — Penataan Pasar Johar dan Shopping Center Johar (SCJ) kembali menjadi sorotan. Sejumlah pedagang, pemerhati persoalan pasar, serta pihak yang mengaku memiliki kepentingan terhadap keberlanjutan perdagangan di kawasan Johar menilai perlu dilakukan pendataan dan penataan ulang secara menyeluruh terhadap kios-kios di lantai 1 dan 2 SCJ.
Persoalan ini mencuat karena roda ekonomi terus bergerak, sementara masih terdapat pedagang yang mengaku belum memperoleh tempat berjualan di Pasar Johar maupun SCJ. Di sisi lain, sejumlah pedagang yang telah mengikuti proses undian mempertanyakan kepastian hak mereka atas lokasi yang seharusnya diperoleh berdasarkan proses penataan.
Nama FP, yang pada 2023 menjabat Plt Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang, turut menjadi sorotan. Berdasarkan pemberitaan saat itu, Pemkot Semarang memang mengambil alih pengelolaan SCJ dari pihak ketiga dan menargetkan masuknya sekitar 500 pedagang melalui tujuh paguyuban. Mekanisme pengundian lapak diserahkan kepada masing-masing paguyuban, sedangkan pedagang tetap diwajibkan mengisi sistem pendaftaran Dinas Perdagangan, yakni e-Pandawa.
Namun, persoalan muncul ketika sejumlah penerima undian mengaku tidak mendapatkan kejelasan mengenai nomor lapak, lokasi pasti, maupun lantai tempat mereka seharusnya berjualan.
“Saya mendapat undian di Shopping Center Johar. Tetapi anehnya tidak ada nomor lapak, lokasi, ataupun keterangan kami mendapatkan lantai berapa. Ketika kami tanyakan ke dinas waktu itu, jawabannya menunggu kontrak selesai, baru tempat akan dibagi,” ujar S, salah seorang pedagang yang mengaku hingga kini belum mendapatkan tempat sesuai hasil undiannya.
Menurut S, setelah batas waktu kontrak berakhir, dirinya justru mendapatkan informasi bahwa sejumlah tempat yang diharapkan menjadi bagian dari penataan pedagang baru tetap ditempati oleh pihak-pihak yang sebelumnya mengontrak maupun pihak yang mengaku memiliki HGB.
Kondisi tersebut, menurut para pedagang, menimbulkan pertanyaan besar: untuk apa proses pendataan, pendaftaran dan pengundian dilakukan apabila pada akhirnya pedagang penerima undian tidak memperoleh kepastian lokasi?
Bagi mereka, persoalan ini bukan sekadar mengenai sebuah kios, melainkan menyangkut kepastian administrasi, transparansi pengelolaan aset daerah dan nasib pedagang kecil.
DESAK PENDATAAN ULANG
Sejumlah pihak mendorong Pemerintah Kota Semarang melakukan audit administrasi dan pendataan ulang seluruh kios SCJ lantai 1 dan 2, termasuk mencocokkan data:
- pedagang penerima undian;
- data pendaftaran e-Pandawa;
- nomor dan lokasi kios;
- status penggunaan masing-masing kios;
- riwayat kontrak;
- pihak yang saat ini menempati kios;
- dasar hukum penguasaan atau penggunaan kios;
- serta pembayaran retribusi maupun kewajiban lainnya.
Langkah tersebut penting agar tidak terjadi tumpang tindih antara hasil pendataan, hasil undian dan kondisi riil di lapangan.
Apalagi Pemkot Semarang sebelumnya menyatakan pengelolaan langsung SCJ ditujukan antara lain untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi pedagang.
INFORMASI PUBLIK JADI KUNCI
Dari sisi pemerintahan, transparansi juga menjadi persoalan penting. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menempatkan keterbukaan informasi sebagai sarana pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan hal-hal yang berdampak pada kepentingan publik.
Sementara itu, UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur penyelenggaraan administrasi pemerintahan berdasarkan asas legalitas, perlindungan HAM dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Di dalamnya juga dikenal asas keterbukaan, kepentingan umum dan pelayanan yang baik.
Karena itu, pedagang menilai sudah semestinya Pemkot Semarang membuka informasi dan menjelaskan secara terang bagaimana proses pengundian diterapkan, bagaimana kios ditetapkan, serta apa dasar pihak tertentu tetap menempati kios setelah proses penataan dilakukan.
PEDAGANG SIAP TEMPUH JALUR HUKUM
S mengungkapkan, dirinya bersama puluhan pedagang lainnya tengah mengumpulkan dokumen dan bukti yang dianggap berkaitan dengan persoalan tersebut.
“Kami punya bukti. Ada undian, pendaftaran e-Pandawa, bukti surat dasar dan dokumen lainnya. Semuanya masih kami lengkapi. Kalau memang diperlukan, kami akan melaporkan persoalan ini ke Polda Jateng, termasuk melalui Krimsus,” tegasnya.
Menurutnya, langkah hukum bukan tujuan pertama. Pedagang masih menginginkan adanya klarifikasi dan penyelesaian secara transparan dari Pemerintah Kota Semarang.
Namun apabila tidak ada kejelasan, para pedagang menyatakan akan menggabungkan bukti masing-masing untuk menentukan langkah hukum secara bersama-sama.
MEDIA JUGA MENUNTUT KLARIFIKASI
Sorotan juga datang dari kalangan media yang berupaya meminta klarifikasi kepada pihak-pihak terkait, termasuk FP
Devi, salah seorang wartawan Radar Metro cabang Semarang, mengatakan pihaknya telah berupaya melakukan konfirmasi, termasuk melalui pesan WhatsApp dan telepon, namun belum mendapatkan jawaban.
“Bagi kami, informasi publik sangat penting, apalagi menyangkut persoalan konflik pasar Kota Semarang yang sedang ramai. Kami akan terus berupaya mendapatkan klarifikasi agar pemberitaan berimbang,” ujarnya.
Terkait upaya meminta klarifikasi melalui pihak keluarga FP yang disebut bekerja di KIP, wartawan tersebut mengaku juga belum berhasil bertemu karena yang bersangkutan disebut sedang tidak berada di tempat dan pada kesempatan berikutnya sedang rapat.
Hal ini perlu ditegaskan sebagai upaya konfirmasi jurnalistik, bukan tuduhan terhadap pihak yang bersangkutan. Klarifikasi dari FP tetap diperlukan agar seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan memperoleh ruang untuk menjelaskan posisinya.
PERTANYAAN BESAR UNTUK PEMKOT SEMARANG
Kini bola berada di tangan Pemerintah Kota Semarang.
Siapa sebenarnya yang berhak menempati kios SCJ lantai 1 dan 2?
Apakah seluruh penerima undian telah mendapatkan lokasi sesuai mekanisme yang ditetapkan?
Bagaimana status kios yang masih ditempati pihak lama?
Apa dasar penggunaan kios oleh pemegang kontrak maupun pihak yang mengaku memiliki HGB?
Dan yang paling penting:
Apakah data e-Pandawa, hasil undian, dokumen penguasaan kios dan kondisi faktual di lapangan benar-benar sudah sesuai?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak semestinya dijawab dengan saling lempar tanggung jawab. Pemerintah Kota Semarang perlu melakukan pendataan ulang, membuka data yang memang menjadi informasi publik, serta memberikan kepastian kepada pedagang yang telah mengikuti mekanisme resmi.
Sebab pada akhirnya, penataan pasar bukan hanya tentang bangunan dan kios. Penataan adalah tentang keadilan, kepastian usaha dan keberpihakan kepada masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari roda perdagangan.
Pedagang tidak meminta keistimewaan. Mereka hanya meminta kepastian atas hak yang menurut mereka telah diperoleh melalui proses resmi.
Tim
