SEMARANG — Persaudaraan haji kembali mengetuk pintu kebersamaan. Pengurus Wilayah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (PW IPHI) Jawa Tengah melakukan audiensi dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi di ruang kerja gubernur, Senin (07/09/2026).
Dipimpin Ketua PW IPHI Jateng Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., rombongan menyampaikan sejumlah program organisasi sekaligus menjelaskan posisi kepengurusan PW IPHI Jateng di tengah munculnya pihak lain yang juga mengatasnamakan organisasi tersebut.
Turut hadir Wakil Ketua H. Kabul Supriyadie, SH., MH.; Drs. H. Nur Fauzan Ahmad, M.Hum.; Hj. Gatyt Sari Khatijah, SH., MM.; Sekretaris Prof. Dr. H. Najahan Musyafak; Wakil Sekretaris Dr. H. Agus Fathuddin Yusuf, MA.; Bendahara Umum H. Nur Fuad, S.Ag.; dan Biro Humas H. Aris Syaifuddin, S.Ag.
Audiensi diterima langsung Ahmad Luthfi, didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah Iwanuddin Iskandar serta Kepala Biro Kesra dan Pengentasan Kemiskinan Setda Provinsi Jawa Tengah Syamsudin Isnaini.

Prof. Imam Taufiq mengatakan audiensi menjadi momentum untuk menyampaikan program PW IPHI Jateng, termasuk rencana Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) yang akan digelar di Semarang pada Oktober 2026.
“PW IPHI Jateng akan menggelar Rakerwil pada bulan Oktober di Semarang,” ujar Imam.
Selain program kerja, Imam menyampaikan persoalan kepengurusan IPHI di Jawa Tengah. Menurutnya, hal itu perlu diketahui pemerintah daerah agar setiap langkah dapat ditempatkan sesuai ketentuan hukum.
“Kami sampaikan kepada Gubernur agar beliau mengetahui dan bisa berposisi sesuai dengan aturan hukum yang ada,” katanya.
Kabul: Dualisme Sudah Berkekuatan Hukum Tetap
Wakil Ketua PW IPHI Jateng H. Kabul Supriyadie menegaskan bahwa kepengurusan PW IPHI Jateng di bawah Prof. Imam Taufiq merupakan kepengurusan yang legal.
Kabul menjelaskan, dualisme IPHI pernah muncul setelah terdapat dua Muktamar VII pada 2021. Salah satunya digelar di Jakarta pada 12 Juni 2021 dan memilih Dr. H. Erman Suparno sebagai Ketua Umum PP IPHI periode 2021-2026. Forum lainnya berlangsung di Surabaya pada 24-25 Juli 2021 dan memilih H. Ismed Hasan Putro.
Persoalan tersebut kemudian masuk jalur hukum. Menurut Kabul, gugatan terhadap keputusan administrasi terkait kepengurusan tersebut dikabulkan hingga tingkat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan berlanjut ke kasasi.
Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 480 K/TUN/2022 menolak permohonan dari kubu Ismed Hasan Putro. Putusan tersebut kemudian berkekuatan hukum tetap atau inkracht.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian Hukum dan HAM pada 17 Maret 2023 menerbitkan keputusan pencabutan terhadap SK yang sebelumnya menjadi dasar legalitas kepengurusan IPHI versi Muktamar Surabaya.
“Memang beberapa tahun lalu sempat terjadi dualisme dan sekarang sudah selesai. Kami adalah kepengurusan yang legal,” tegas Kabul.
Ia menambahkan, PW IPHI Jateng merupakan kepengurusan yang diresmikan oleh Erman Suparno.
“Kami adalah pengurus yang diresmikan oleh Erman Suparno,” ujarnya.
Kabul juga menyebut dinamika organisasi berlanjut dengan Munas IPHI di Kuta, Bali, 15-16 Juni 2026. Kepengurusan periode 2026-2031 kemudian dikukuhkan di Batavia Tower, Jakarta Pusat, pada 25 Juli 2026, dengan Erman Suparno kembali dipercaya sebagai Ketua Umum.
Atas dasar itu, PW IPHI Jateng meminta tidak ada pihak lain yang menjalankan aktivitas organisasi di Jawa Tengah dengan menggunakan nama IPHI tanpa dasar kepengurusan yang sah.
“Kami ingin tidak ada lagi pihak lain di Jateng ini yang beraktivitas dengan menggunakan nama IPHI,” kata Kabul.
Ahmad Luthfi: Pemerintah Akan Cermati Dokumen
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan akan menindaklanjuti persoalan yang disampaikan PW IPHI Jateng dengan mencermati dokumen dan berkas legalitas kepengurusan.
“Kita akan tindaklanjuti. Kita akan lihat berkas-berkas yang ada,” kata Ahmad Luthfi.
Meski demikian, Ahmad Luthfi berharap dinamika tersebut tidak berkembang menjadi perpecahan berkepanjangan. Ia mendorong kedua pihak yang mengklaim sebagai bagian dari IPHI menempuh jalan islah demi menjaga persaudaraan umat.
“Saya berharap ada islah kedua kubu ini. Jangan sampai ada perpecahan organisasi yang mengurusi umat Islam yang sudah haji ini,” ujarnya.
Ahmad Luthfi juga menegaskan posisi IPHI sebagai organisasi kemasyarakatan yang berorientasi pada persaudaraan dan kemaslahatan umat, bukan kepentingan politik.
“IPHI itu organisasi kemasyarakatan, bukan organisasi politik,” tegasnya.
Audiensi tersebut menjadi ikhtiar PW IPHI Jateng untuk menempatkan dinamika organisasi dalam koridor hukum sekaligus menjaga ruh persaudaraan. Sebab, bagi para alumni tanah suci, perbedaan kepengurusan semestinya tidak memadamkan cahaya ukhuwah, melainkan menjadi ruang untuk menemukan jalan terbaik demi kemaslahatan umat.
(Agus F/Djarmanto-YF2DOI)












