BANYUMAS — Ketika data berbicara, kehidupan nyata kadang memiliki cerita yang berbeda. Kisah Siti Aminah (35), warga RT 001/RW 004, Desa Sokawera, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, menjadi potret getir ketika satu Kartu Keluarga (KK) bersinggungan dengan persoalan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH).
Persoalan tersebut dibawa Nasihin, Kamis (03/09/2026) Kepala Dusun di Desa Sokawera, ke Klinik Hukum Peradi SAI Purwokerto untuk mendapatkan telaah hukum. Kepada advokat Djoko Susanto, S.H., Nasihin menyampaikan pengaduan mengenai terhentinya bantuan PKH yang sebelumnya diterima Siti Aminah.
Menurut keterangan Nasihin, Siti Aminah dinilai masih layak menerima bantuan. Namun, status bantuan berubah setelah seorang anak dari kakaknya yang berstatus duda dimasukkan ke dalam KK Siti Aminah dan kemudian diajukan sebagai bagian dari penerima manfaat PKH.
Persoalan menjadi semakin kompleks setelah anak tersebut, yang menurut keterangan Nasihin telah merantau ke Jakarta dan tidak tinggal serumah dengan Siti Aminah, terdeteksi terkait aktivitas judi online (judol). Kondisi tersebut kemudian berdampak pada terhentinya bantuan PKH yang diterima Siti Aminah.
“Persoalannya bukan sekadar satu KK, tetapi bagaimana kondisi nyata keluarga dibaca dalam sistem,” ujar Nasihin saat menyampaikan persoalan tersebut untuk mendapatkan pendampingan dan telaah hukum.
Nasihin menilai kondisi faktual tersebut perlu diverifikasi kembali. Sebab, anak yang menjadi faktor pemicu persoalan bukan anak kandung Siti Aminah, tidak tinggal serumah dengannya, dan menurut keterangannya lebih sering berada bersama orangtua kandungnya.
Ia kemudian menyerahkan dokumentasi kondisi rumah Siti Aminah kepada Klinik Hukum Peradi SAI Purwokerto sebagai bahan untuk melihat keadaan secara lebih utuh. Nasihin berharap tersedia mekanisme keberatan, verifikasi, atau pembaruan data sehingga kelayakan Siti Aminah sebagai penerima bantuan dapat dikaji kembali berdasarkan kondisi sebenarnya.
Kasus tersebut sekaligus membuka ruang refleksi mengenai tata kelola bantuan sosial. Pemerintah tentu berkepentingan menjaga agar bansos tepat sasaran dan tidak dinikmati pihak yang tidak memenuhi ketentuan. Namun, ketepatan data juga membutuhkan verifikasi ketika kondisi administratif tidak sepenuhnya menggambarkan realitas sosial-ekonomi warga.
Di sinilah persoalan Siti Aminah menjadi lebih dari sekadar bantuan yang terputus. Ia menyentuh pertanyaan kemanusiaan: seberapa cermat data membaca kehidupan, dan seberapa cepat sistem memberikan ruang koreksi ketika kenyataan di lapangan berbeda dengan data administratif?
Klinik Hukum Peradi SAI Purwokerto diharapkan dapat memberikan telaah mengenai ruang hukum dan administratif yang tersedia, sementara pihak berwenang dapat melakukan verifikasi terhadap kondisi faktual Siti Aminah.
Sebab, bantuan sosial semestinya hadir sebagai ikhtiar negara untuk menjaga martabat dan keberlangsungan hidup masyarakat yang membutuhkan. Data harus menjadi jalan menuju keadilan, bukan tembok yang membuat warga kehilangan harapan. Dalam semangat keadilan dan kemaslahatan, setiap persoalan layak diperiksa secara jernih sebelum keputusan menjadi vonis sosial.
(Widi/Djarmanto-YF2DOI)
