SEMARANG — Pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Alun-Alun Timur Johar, khususnya sisi barat dari belakang tembok Hotel Metro hingga kawasan tembok BPD, menegaskan sikap untuk tetap mempertahankan tempat usaha mereka. Para pedagang menyatakan memiliki Surat Tanda Daftar Usaha (TDU) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Semarang sebagai dasar legalitas kegiatan usaha mereka.
Dian, salah satu pedagang, mengatakan keberadaan pedagang yang memiliki dokumen perizinan resmi seharusnya dipandang sebagai bagian dari aset ekonomi masyarakat yang perlu dibina dan ditata, bukan langsung direlokasi.
«“Kami adalah aset yang seharusnya dipertahankan. Kami mempunyai TDU resmi dan setiap hari juga membayar kewajiban retribusi kepada Dinas Perdagangan Kota Semarang. Kewajiban itu kami jalankan karena memang menjadi ketentuan bagi pedagang yang memiliki izin,” ujar Dian kepada media Oligarki.id.»
Menurutnya, para pedagang tidak meminta perlakuan khusus. Mereka hanya meminta pemerintah memberikan perlindungan dan kepastian terhadap pedagang yang telah memiliki legalitas.
“Kami bertahan di sini bukan karena ingin melawan pemerintah. Kami hanya ingin usaha kami tetap berjalan sesuai dengan aturan dan tidak direlokasi tanpa dasar yang jelas,” tegasnya.
Tegaskan Tidak Berdiri di Atas Drainase
Sementara itu, Agus, salah satu pedagang lainnya, menyoroti persoalan drainase yang menjadi salah satu alasan munculnya wacana penataan maupun relokasi.
Agus menegaskan bahwa lapak yang mereka tempati tidak berada di atas saluran drainase.
«“Lapak kami tidak berada di atas saluran drainase. Jadi jangan semua pedagang disamaratakan. Kalau memang ada lapak yang berdiri di atas saluran atau melanggar aturan, silakan ditertibkan sesuai ketentuan. Tetapi kami yang mempunyai dokumen resmi juga harus mendapatkan perlindungan,” ungkap Agus.»
Ia juga menegaskan bahwa pihaknya tidak mengetahui secara pasti legalitas seluruh pedagang yang berada di kawasan tersebut. Namun, menurutnya, persoalan tersebut semestinya diverifikasi secara objektif oleh pemerintah, bukan dijadikan alasan untuk merelokasi seluruh pedagang.
Agus juga membantah apabila terdapat pihak yang mengatasnamakan kelompok paguyuban mereka untuk meminta relokasi.
“Kalau ada pedagang yang meminta relokasi, itu bukan bagian dari kelompok paguyuban kami. Kami memilih bertahan karena mempunyai dasar perizinan dan merasa masih mampu menjalankan usaha tanpa mengganggu fasilitas umum,” katanya.
Beri Kuasa kepada Lembaga Benteng Indonesia
Para pedagang juga menyatakan telah meminta pendampingan hukum dari Lembaga Benteng Indonesia, di bawah pendampingan Sri Sudibyo, S.H. dan Bowo Leksono, S.H.
Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk upaya para pedagang untuk memperjuangkan hak mereka sekaligus memastikan setiap kebijakan penataan dilakukan berdasarkan aturan dan tidak merugikan pedagang yang memiliki legalitas.
“Kami berjuang untuk tempat kami dan untuk para pedagang yang memang ingin bertahan. Kami tidak memaksa pedagang lain untuk tetap di sini. Tetapi kami juga meminta agar pilihan kami untuk bertahan dihormati,” ujar salah satu pedagang.
Kuasa Hukum: Pemerintah Harus Bertindak Adil
Sri Sudibyo, S.H., selaku kuasa hukum pedagang PKL Alun-Alun Timur, mengingatkan agar pemerintah melakukan verifikasi terhadap status masing-masing pedagang sebelum mengambil tindakan.
Menurutnya, apabila benar terdapat pedagang yang menempati area drainase atau tidak memiliki dasar perizinan, pemerintah dapat melakukan penataan maupun menyediakan solusi relokasi yang layak sesuai aturan.
Namun, ia menegaskan bahwa pedagang yang memiliki dokumen resmi tidak boleh diperlakukan sama dengan pedagang yang tidak memiliki dasar legalitas.
«“Tempat ini harus dilihat berdasarkan fakta dan dokumen. Jangan bertindak tidak adil kepada pedagang yang mempunyai legalitas. Kalau memang ada lapak yang berada di atas drainase, silakan ditata dan dicarikan solusi yang patut dan wajar,” ujar Sri Sudibyo.»
Ia juga meminta seluruh pihak tidak melakukan tindakan yang berpotensi menimbulkan konflik antarpedagang.
Terkait adanya dugaan provokasi maupun pernyataan yang dinilai merugikan pihak tertentu, Sri Sudibyo mengatakan pihaknya akan terlebih dahulu melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti yang ada.
“Kalau nantinya ditemukan bukti adanya perbuatan melawan hukum atau perbuatan tidak menyenangkan, tentu akan kami tempuh melalui prosedur hukum dan kami serahkan kepada pihak yang berwenang,” tegasnya.
Ia menambahkan, Indonesia merupakan negara hukum sehingga seluruh pihak, termasuk pemerintah maupun masyarakat, harus menghormati aturan yang berlaku.
Ketua Paguyuban: Tidak Ada Tawaran Relokasi
Sementara itu, Bambang selaku Ketua Paguyuban Pedagang PKL Alun-Alun Timur sisi barat menyatakan sikap tegas kelompoknya untuk mempertahankan lokasi usaha mereka.
«“Tempat ini akan kami pertahankan sampai titik darah penghabisan. Tidak ada sesi tawar untuk relokasi,” tegas Bambang.»
Menurut Bambang, sikap tersebut bukan bentuk perlawanan terhadap pemerintah, melainkan bentuk perjuangan pedagang untuk mempertahankan mata pencaharian yang selama ini menjadi sumber penghasilan keluarga.
Para pedagang berharap Pemerintah Kota Semarang dapat melakukan verifikasi satu per satu terhadap TDU, posisi lapak, kewajiban retribusi, serta kondisi drainase sebelum mengambil kebijakan penertiban atau relokasi.
Mereka juga meminta agar pedagang yang telah memenuhi persyaratan administrasi tidak menjadi korban kebijakan yang diberlakukan secara menyeluruh.
“Kalau ada yang memang ingin pindah karena tempatnya berada di atas drainase atau tidak mempunyai dasar surat, silakan pemerintah mencarikan solusi yang baik. Tetapi bagi kami yang mempunyai dokumen dan tidak berada di atas drainase, kami meminta hak kami untuk tetap dipertahankan dan ditata,” pungkas para pedagang.












