PURWOKERTO — Pemerintah Kabupaten Banyumas memperkuat manajemen talenta aparatur sipil negara (ASN) sebagai fondasi penempatan dan pengembangan karier berbasis kinerja, potensi, serta kredibilitas.
Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menegaskan, pemerintahan harus bersih dari praktik jual beli jabatan.
Penegasan tersebut disampaikan Sadewo saat memberikan pembinaan pegawai di Pendopo Si Panji, Rabu (26/08/2026).

Ia meminta seluruh jajaran pimpinan perangkat daerah memastikan penilaian kinerja ASN dilakukan secara objektif, jujur, dan berkesinambungan.
“Penilaian kinerja jangan sampai hanya menjadi rutinitas administratif atau sekadar memberikan angka di akhir periode. Penilaian harus dilakukan berdasarkan apa yang benar-benar dikerjakan, bagaimana hasilnya, dan bagaimana kontribusinya terhadap organisasi,” tegas Sadewo.
Menurutnya, manajemen talenta harus membuka ruang yang adil bagi setiap ASN untuk berkembang sesuai kemampuan, potensi, dan kinerjanya. Pegawai yang masih memiliki kekurangan perlu dibina, sedangkan mereka yang menunjukkan kinerja baik harus mendapatkan apresiasi dan kesempatan untuk terus berkembang.

“Saya minta kepada seluruh jajaran pimpinan perangkat daerah, khususnya para pejabat administrator yang hadir pada hari ini, untuk benar-benar melakukan proses penilaian kinerja pegawai di lingkungan masing-masing secara objektif, jujur, dan berkesinambungan,” ucapnya.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Banyumas Eko Prijanto menjelaskan, Pemkab Banyumas telah menjalani proses persetujuan pemanfaatan manajemen talenta sejak 2024. Proses tersebut kemudian beralih dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) setelah perubahan kelembagaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023.
“Pada akhirnya nanti pada tanggal 3 September besok, Bupati diundang ke BKN untuk menyampaikan progres tentang persiapan manajemen talenta di Kabupaten Banyumas,” terang Eko.
Dalam sistem tersebut, ASN dipetakan ke dalam sembilan kotak berdasarkan kinerja dan potensi. Kotak satu menggambarkan kinerja dan potensi rendah, sedangkan kotak sembilan menunjukkan kinerja dan potensi tinggi. Pemetaan itu menjadi bagian penting dalam pengembangan karier dan proses suksesi jabatan.
“ASN pada kotak tujuh, delapan, dan sembilan memiliki peluang mengikuti pengembangan karier dan seleksi sesuai ketentuan, termasuk untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi (JPT),” pungkas Eko.
Langkah tersebut menegaskan arah Pemkab Banyumas untuk membangun birokrasi yang lebih profesional dan berintegritas. Jabatan bukan sekadar posisi, melainkan amanah yang semestinya lahir dari kompetensi, kinerja, potensi, dan kredibilitas, bukan dari transaksi.
Dengan manajemen talenta yang objektif dan transparan, setiap ASN diharapkan memperoleh kesempatan yang setara untuk tumbuh dan mengabdi. Sebab, birokrasi yang bersih bukan hanya tentang aturan, tetapi tentang menghadirkan pelayanan yang benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
(Pambayun/Djarmanto-YF2DOI)












