Dinilai Merendahkan Martabat Profesi dan Mengkhianati Nilai Demokrasi_
*JAKARTA, 25 Juli 2026* – Perkumpulan Wartawan Online Independen Nusantara (PWO IN) mengecam keras pernyataan Presiden RI Ke-8 sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, *Prabowo Subianto*, yang menyebut wartawan dengan istilah *”Londo Ireng”* dalam acara di Jawa Tengah, Kamis 24 Juli 2026.
Ketua Umum PWO IN *Harun, S.T., S.H., M.I.Kom* menyatakan penolakan tegas atas pernyataan tersebut.
“Kami mewakili ribuan wartawan digital dan jurnalis di seluruh Indonesia menolak dan menyesalkan sekuat hati pernyataan Prabowo Subianto,” tegas Harun, Jumat 25 Juli 2026.
Menurut Harun, istilah “Londo Ireng” dalam budaya Jawa bermakna negatif dan merendahkan. Istilah itu menyamakan profesi kewartawanan dengan pihak asing yang bertindak sewenang-wenang.
“Padahal pers adalah Pilar Keempat Demokrasi yang dijamin UU. Kami bertugas menyajikan fakta, mengawasi pemerintah, dan menyuarakan aspirasi rakyat,” ujarnya.
PWO IN menilai pernyataan itu melanggar Pasal 28E UUD 1945, UU Pers No. 40/1999, prinsip Good Governance, dan Etika Komunikasi Publik.
PWO IN menuntut Prabowo menarik pernyataan dan meminta maaf terbuka. Organisasi ini juga akan berkoordinasi dengan Dewan Pers dan siap menempuh jalur hukum.
*Sumber: Sekretariat Jenderal PWO IN*
*Kontak: Binsar Siagian 0812-1853-3128*
—
*”LONDO IRENG” SAKITI HATI JURNALIS, PWO IN: PRESIDEN HARUS JAGA MARTABAT PERS*
_Sebutan dari Prabowo Dinilai Lukai Sejarah Perjuangan Pers Indonesia_
*JAKARTA, 25 Juli 2026* – Hati insan pers kembali terluka. Kali ini karena ucapan *Presiden Prabowo Subianto* yang menyebut wartawan sebagai *”Londo Ireng”* saat berbicara di Jawa Tengah.
Menanggapi hal itu, *PWO IN* melalui Ketum *Harun, S.T., S.H., M.I.Kom* menyampaikan kecaman dan keprihatinan mendalam.
“Kami menolak tegas. Istilah ‘Londo Ireng’ itu merendahkan. Secara sejarah, itu menyamakan kami dengan penjajah,” kata Harun.
Bagi PWO IN, wartawan bukan musuh. Wartawan adalah pilar demokrasi.
“Kami di garis depan mencari fakta, mengawasi kekuasaan, dan menyuarakan suara rakyat kecil yang tak terdengar. Menyamakan itu dengan sebutan memarjinalkan adalah penghinaan,” tegasnya.
Harun mengingatkan, ucapan seorang Presiden adalah cerminan sikap negara. Ucapan yang tidak bijak berpotensi memperburuk iklim kebebasan pers dan memecah hubungan pers dengan publik.
Karena itu PWO IN menuntut 4 hal: Permintaan maaf terbuka, imbauan beretika bagi pejabat, koordinasi dengan Dewan Pers, dan komitmen PWO IN tetap bekerja profesional.
“Pejabat publik harus jadi teladan. Hargai pers sebagai mitra, bukan lawan,” tutup Harun.
*Sumber: Sekretariat Jenderal PWO IN*
*Kontak: Binsar Siagian 0812-1853-3128
