BANYUMAS – Komitmen menjaga ketahanan pangan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih terus diperkuat.
Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono didampingi Sekretaris Daerah Agus Nur Hadie, jajaran kepala OPD, serta tamu undangan mengikuti rapat koordinasi dan monitoring bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pengendalian alih fungsi lahan sawah dan pengelolaan sampah di Ruang Joko Kahiman, Kamis (16/07/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga amanah pembangunan yang berkelanjutan.
Koordinator Harian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, Didik Mulyanto, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan 15 aksi strategis nasional. Salah satu fokus utama ialah pengendalian alih fungsi lahan sawah yang dinilai sangat menentukan keberlangsungan ketahanan pangan nasional.
Selain itu, monitoring juga menyoroti program prioritas Presiden, yakni menjaga ketersediaan pangan dan mendorong pertumbuhan koperasi.
“Salah satu fokus utama kami adalah pengendalian alih fungsi lahan yang sangat krusial bagi masa depan pangan Indonesia. Kami juga ingin melihat langsung kondisi di lapangan karena menyangkut program prioritas Presiden, yaitu menjaga pangan dan mendorong perkembangan koperasi,” tegas Didik Mulyanto.
Didik menambahkan, tim KPK bersama kementerian terkait masih berada pada tahap menghimpun data dan menyerap informasi dari pemerintah daerah.
Hasil pemetaan tersebut nantinya akan dibawa ke tingkat pusat sebagai bahan koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
“Saat ini kami masih fokus menyerap informasi dan memetakan kondisi di lapangan. Data yang terkumpul akan menjadi bahan koordinasi di tingkat pusat agar kebijakan yang dihasilkan mampu berjalan selaras dan memberikan solusi yang tepat,” jelasnya.
Sementara itu, Bupati Sadewo Tri Lastiono mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Banyumas menghadapi tantangan dalam mengendalikan pembangunan gerai usaha yang berdiri di atas Lahan Sawah Dilindungi (LSD) atau Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B).
Menurutnya, kompleksitas regulasi di tingkat pusat membuat pemerintah daerah memerlukan kepastian hukum dalam mengambil langkah.
“Kami sangat berterima kasih kepada tim dari Jakarta, termasuk rekan-rekan KPK, yang hadir membantu mencarikan solusi. Persoalan pemanfaatan Lahan Sawah Dilindungi ini bukan hanya terjadi di Banyumas, tetapi juga di banyak daerah lainnya,” ujar Sadewo.
Sadewo menegaskan, perlindungan lahan pertanian produktif merupakan amanah yang harus dijaga demi masa depan generasi bangsa.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Banyumas terus memperkuat koordinasi dengan kementerian terkait untuk memperoleh kepastian regulasi sekaligus mengkaji legalitas pemanfaatan lahan yang telah berubah fungsi.
“Kami akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat dan terus berkoordinasi agar tersedia kepastian hukum. Harapan kami, lahir regulasi yang mampu melindungi lahan pertanian sekaligus memberikan solusi bagi pemerintah daerah,” tegas Sadewo.
Melalui rapat koordinasi dan monitoring ini diharapkan terbangun kesamaan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga kelestarian lahan pertanian, memperkuat tata kelola pengelolaan sampah, serta menghadirkan kebijakan yang adil, berpihak kepada kepentingan rakyat, dan menjadi ikhtiar bersama dalam menjaga amanah Allah SWT untuk merawat bumi, melindungi sumber pangan, serta mewariskan lingkungan yang lestari bagi generasi mendatang.
(Pambayun/Djarmanto-YF2DOI)
