DPR RI Turun Tangan! Pemulihan Hak Pensiunan Banyumas Tak Boleh Ditunda

JAKARTA – Kasus dugaan investasi bodong yang menyeret lebih dari 130 pensiunan di Banyumas kini mendapat perhatian serius dari Komisi VI DPR RI. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) di Gedung Nusantara I, Jakarta, Rabu (8/7/2026), DPR mendesak agar langkah pemulihan kerugian para korban menjadi prioritas, seiring proses hukum yang sedang berjalan.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto, menyampaikan keprihatinannya terhadap nasib para pensiunan yang diduga menjadi korban. Menurutnya, para pensiunan merupakan kelompok yang sangat bergantung pada dana pensiun sehingga negara tidak boleh membiarkan mereka berjuang sendiri mencari keadilan.

“Kami sangat prihatin. Para pensiunan menerima uang pensiun yang relatif terbatas, namun justru diduga menjadi korban penipuan. Saya meminta PT Taspen bersama Bank Mandiri Taspen mengutamakan langkah-langkah pemulihan. Jangan sampai para pensiunan dibiarkan berjuang sendiri mencari keadilan,” tegas Adisatrya.

Selain meminta pemulihan hak korban, Komisi VI DPR RI juga meminta Direksi PT Taspen mengawal proses penegakan hukum hingga tuntas.

“Saya minta proses penegakan hukum ini dikawal sampai selesai. Jangan ada ruang bagi praktik yang merugikan masyarakat, terlebih para pensiunan,” tandasnya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh awak media dari narasumber, perkara ini berawal dari dugaan praktik yang dilakukan seorang mantan pegawai Bank Mandiri Taspen Cabang Purwokerto berinisial N alias D (36).

Tersangka diduga menawarkan investasi dengan iming-iming keuntungan tinggi kepada nasabah pensiunan.

Penyidik kepolisian menduga dana tersebut dikelola menggunakan pola skema Ponzi.

Saat ini, tersangka telah ditahan dan proses hukum masih terus berlangsung sesuai ketentuan yang berlaku.

Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mulai melakukan pendalaman terhadap dugaan pelanggaran dalam perkara tersebut. Pada hari yang sama, kuasa hukum para korban, H. Djoko Susanto, S.H., yang juga Ketua DPC Peradi SAI Purwokerto, mendatangi Kantor Pusat OJK untuk menyerahkan laporan dan melengkapi administrasi data sekitar 130 korban beserta perhitungan kerugian yang ditaksir mencapai lebih dari Rp27 miliar.

Menurutnya, penyidik OJK menunjukkan komitmen untuk mempercepat proses penanganan.

Perhatian DPR RI, proses penyidikan kepolisian, serta pendalaman oleh OJK menjadi harapan baru bagi para pensiunan agar tidak hanya memperoleh kepastian hukum, tetapi juga pemulihan atas hak-hak mereka.

Semoga setiap ikhtiar penegakan keadilan senantiasa berjalan dengan menjunjung tinggi hukum, kejujuran, dan nilai kemanusiaan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pelayanan publik tetap terjaga.

(Baldy/Djarmanto-YF2DOI)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *