SEMARANG [Oligarki.id]– Keberadaan Tim Percepatan dan Pengendalian Pembangunan Kota Semarang (TP3KS), dinilai sudah saatnya dievaluasi secara menyeluruh dan objektif.
Evaluasi tersebut tidak hanya menyangkut aspek legalitas, tetapi juga efektivitas, manfaat, capaian kinerja serta relevansinya terhadap kebutuhan pemerintahan daerah, di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang diterapkan secara nasional.
Hal itu ditegaskan mantan Sekretaris Gerakan Pemuda Merah Putih (GPMP), Harris Muntaha, S.E., bahwa Wali Kota Semarang harus berani mengambil langkah tegas terhadap keberadaan TP3KS, apabila hasil evaluasi menunjukkan tidak adanya kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan daerah dibubarkan saja.
Harris juga menyampaikan, sebagaimana disampaikan Prof. Widhi Handoko, keberadaan TP3KS memang memiliki dasar hukum melalui Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2025, sehingga secara legal formal tidak bermasalah. Namun, persoalan utamanya bukan terletak pada aspek legalitas, melainkan pada efektivitas dan kebutuhan riil atas keberadaan lembaga tersebut. Apabila fungsi-fungsinya telah dijalankan oleh perangkat daerah yang sudah ada, maka TP3KS berpotensi hanya menjadi lapisan birokrasi tambahan, yang justru memperlambat proses pengambilan keputusan.
“Saya tidak sedang mempersoalkan legalitas TP3KS. Yang saya pertanyakan adalah efektivitas dan manfaat nyatanya bagi masyarakat. Publik berhak mengetahui apa saja program percepatan yang berhasil diwujudkan, pembangunan apa yang berhasil dikendalikan dan sejauh mana kontribusi konkret TP3KS terhadap peningkatan kinerja Pemerintah Kota Semarang,” tegas Harris kepada Wartawan, Sabtu (20/6).
Menurutnya, penggunaan anggaran daerah harus selalu diukur berdasarkan prinsip manfaat, efisiensi, dan akuntabilitas. Karena itu, setiap lembaga atau tim yang dibiayai APBD wajib mampu menunjukkan hasil kerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Jangan sampai ada lembaga yang menghabiskan anggaran rakyat, tetapi manfaatnya tidak jelas dirasakan masyarakat. Di tengah kondisi ekonomi yang menuntut efisiensi, setiap rupiah APBD harus benar-benar memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah,” ujarnya.
Harris juga menjelaskan, bahwa secara kelembagaan Pemerintah Kota Semarang sebenarnya telah memiliki perangkat yang lengkap untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan. Perencanaan pembangunan berada di bawah Bappeda, koordinasi pemerintahan dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan para asisten, pengawasan menjadi tugas Inspektorat, sementara pelaksanaan teknis dijalankan oleh organisasi perangkat daerah (OPD).
Dengan struktur yang sudah tersedia tersebut, Haris mempertanyakan posisi dan nilai tambah TP3KS dalam sistem pemerintahan Kota Semarang.
“Kalau semua fungsi strategis sudah dijalankan oleh perangkat daerah yang memiliki kewenangan resmi, maka publik berhak bertanya apa fungsi tambahan TP3KS. Jangan sampai keberadaannya justru menciptakan tumpang tindih kewenangan, memperpanjang birokrasi, dan membingungkan OPD dalam menjalankan tugasnya,” tandasnya.
Harris menyoroti pula berbagai masukan yang diterimanya dari sejumlah kalangan, termasuk akademisi, aktivis, tokoh masyarakat, hingga aparatur pemerintahan yang mempertanyakan efektivitas keberadaan TP3KS maupun tenaga ahli (TA), yang ditempatkan di sejumlah OPD.
BPK Perlu Lakukan Audit
Menurutnya, evaluasi harus dilakukan secara terbuka dengan melibatkan auditor independen dan menghadirkan data kinerja yang dapat diuji oleh publik. Apabila perlu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perlu turun untuk melakukan audit.
“Kalau memang TP3KS berhasil mempercepat pembangunan, tunjukkan indikatornya. Kalau memang berhasil mengendalikan program pembangunan, tunjukkan hasilnya. Jangan hanya mengandalkan klaim tanpa ukuran kinerja yang jelas. Pemerintah harus transparan karena yang digunakan adalah uang rakyat,” tegas Harris.
Ia juga mengingatkan, bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengambil langkah evaluatif dengan membubarkan Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) melalui kebijakan gubernur. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi referensi bagi Pemerintah Kota Semarang, dalam melakukan penataan kelembagaan yang lebih efisien.
“Wali Kota harus berani mengambil keputusan berdasarkan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan kelompok tertentu. Jika hasil evaluasi menunjukkan TP3KS tidak efektif, tidak efisien dan tidak memberikan manfaat yang terukur, maka pembubaran merupakan langkah yang logis dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Lebih lanjut Haris kembali menegaskan, bahwa kritik yang disampaikannya bukan ditujukan kepada individu tertentu, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap tata kelola pemerintahan yang baik dan penggunaan anggaran daerah yang tepat sasaran.
“Saya tidak punya persoalan pribadi dengan siapa pun. Yang saya lakukan adalah menjalankan hak warga negara untuk mengawasi kebijakan publik. Kritik ini lahir dari kepedulian agar APBD digunakan secara efektif, transparan dan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat Kota Semarang,” pungkasnya.
Dikatakan Harris, keberanian melakukan evaluasi terhadap TP3KS akan menjadi bukti komitmen Pemerintah Kota Semarang, dalam mewujudkan pemerintahan yang profesional, akuntabel, efisien dan terbuka terhadap kritik demi kepentingan publik yang lebih luas.
Syailendra












