KKPH UHB dan BEM FH Unsoed Soroti Fenomena, No Viral, No Justice
PURWOKERTO – UKM Komunitas Kajian dan Penulisan Hukum (KKPH) Universitas Harapan Bangsa bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum (BEM FH) Universitas Jenderal Soedirman menggelar diskusi publik bertajuk “No Viral, No Justice?” sebagai ruang refleksi akademik untuk mengkaji dinamika penegakan hukum di era digital yang semakin menjadi perhatian masyarakat.
Kegiatan yang menghadirkan mahasiswa dan pegiat hukum tersebut membahas fenomena yang kerap muncul di tengah masyarakat, yakni anggapan bahwa suatu perkara baru mendapatkan perhatian serius setelah viral di media sosial. Diskusi ini menjadi wadah pertukaran gagasan mengenai hubungan antara hukum, media, dan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum.
Dalam suasana ilmiah yang penuh semangat intelektual, peserta diajak menelaah kembali hakikat Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Para peserta menyoroti pentingnya penegakan hukum yang berjalan berdasarkan aturan, fakta, dan alat bukti, bukan karena tekanan opini publik ataupun popularitas suatu kasus.
“Penegakan hukum seharusnya tetap berpijak pada prinsip negara hukum. Setiap perkara harus diperlakukan sama tanpa membedakan apakah kasus tersebut viral atau tidak,” tegas salah satu pemantik diskusi.
Diskusi juga mengulas teori rule of law yang dikemukakan A.V. Dicey mengenai prinsip equality before the law atau persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum. Prinsip tersebut dinilai menjadi fondasi penting dalam menjaga keadilan agar tidak dipengaruhi status sosial, jabatan, maupun kekuatan tertentu.
“Setiap warga negara berhak memperoleh keadilan yang sama. Hukum tidak boleh tunduk pada tekanan massa, melainkan harus tegak berdasarkan kebenaran dan keadilan,” ungkap peserta diskusi.
Selain itu, forum menyoroti menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum yang kerap dikaitkan dengan persoalan integritas aparat. Peserta menilai bahwa tantangan terbesar saat ini bukan hanya pada regulasi, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia yang menjalankan hukum itu sendiri.
“Persoalan utama sering kali bukan terletak pada kurangnya aturan, melainkan pada integritas, profesionalitas, dan tanggung jawab dalam pelaksanaannya,” ujar narasumber dalam diskusi tersebut.
Melalui pendekatan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dan Teori Agenda Setting dari Maxwell McCombs serta Donald Shaw, peserta diajak memahami bagaimana struktur hukum, substansi hukum, budaya hukum, serta pengaruh media dapat membentuk persepsi publik terhadap keadilan. Media sosial dinilai memiliki peran penting sebagai sarana kontrol sosial, namun tidak boleh menjadi penentu utama hadir atau tidaknya keadilan.
“Media dan masyarakat memiliki fungsi pengawasan yang penting, tetapi keadilan tidak boleh menunggu sebuah kasus menjadi viral terlebih dahulu,” tegas peserta forum.
Diskusi ditutup dengan refleksi bahwa pembenahan sistem hukum harus dimulai dari penguatan integritas dan moralitas penegak hukum. Hukum yang independen, objektif, dan konsisten diyakini menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta mewujudkan cita-cita negara hukum yang berkeadilan.
Semangat yang mengemuka dari forum tersebut adalah harapan agar keadilan hadir sebagai cahaya yang menerangi setiap warga negara tanpa syarat viralitas. Sebab dalam negara hukum yang bermartabat, keadilan bukan hadiah bagi yang ramai diperbincangkan, melainkan hak yang harus diterima oleh setiap insan secara setara dan bermartabat.
(Aris/Djarmanto-YF2DOI)
