Caption : Surat pernyataan yang dibuat Agus Safari untuk membayar atau mengembalikan uang sebesar Rp 60 juta kepada Ninis Sucimurtini, yang harusnya diberikan pada 10 Maret 2026 lalu. Foto : Dok Ist
SEMARANG [Oligarki.id]– Niat baik untuk membantu sesama ternyata tidak selalu berujung kebaikan. Hal itulah yang dialami Ninis Sucimurtini, warga Wanamukti, Kota Semarang, yang mengaku menjadi korban dugaan pencurian dan penggelapan oleh orang yang justru menjual mobil kepadanya.
Ninis mengaku kehilangan sebuah mobil Toyota Innova hitam bernomor polisi K 1019 FB yang sebelumnya telah diserahkan kepadanya dalam transaksi yang dilakukan secara terbuka dan disertai bukti pembayaran.
Menurut Ninis, peristiwa bermula pada 8 Desember 2025 lalu, ketika dirinya menyerahkan uang sebesar Rp73 juta kepada Agus Safari. Awalnya, transaksi tersebut dilakukan sebagai bentuk bantuan pinjaman dengan jaminan mobil tersebut, yang diakui oleh Agus sebagai milik bosnya yang bernama Miftah.
Namun dalam perkembangannya, Agus justru menawarkan agar mobil tersebut dibeli sekalian, dengan nilai transaksi sebesar Rp200 juta, yang pelunasannya akan dilakukan setelah proses administrasi dan balik nama kendaraan selesai.
“Saya awalnya hanya ingin membantu, karena yang bersangkutan mengaku membutuhkan uang. Kemudian mobil itu ditawarkan untuk dibeli sekalian, dengan harga Rp 200 juta. Saya setuju karena ada kesepakatan dan janji penyelesaian dokumen kendaraan,” ujar Ninis saat ditemui di kediamannya, Selasa (3/6).
Transaksi tersebut tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Karena saat penyerahan uang disertai kuitansi dan diketahui sejumlah saksi yang hadir saat proses berlangsung.
Namun harapan memperoleh kepastian hukum, atas kendaraan yang telah dibayarnya justru berubah menjadi persoalan panjang. Ninis mengaku mobil yang berada dalam penguasaannya, tiba-tiba diambil tanpa izin oleh Agus bersama istrinya pada malam hari menjelang pagi.
Ironisnya, saat kendaraan itu diambil, dokumen penting kendaraan seperti STNK maupun kunci mobil masih berada di tangan Ninis.
“Mobilnya diambil begitu saja tanpa izin. Padahal saya masih memegang STNK dan kunci kendaraan. Saya merasa sangat dirugikan, karena saya membeli dengan itikad baik. Ada dugaan Agus melakukan penggandaan kunci mobil saat sebelumnya pernah meminjam mobil itu,” ungkapnya.
Tak hanya kehilangan kendaraan, Ninis juga mengaku masih memiliki piutang yang belum diselesaikan. Ia menunjukkan surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani Agus Safari, yang berisi kesanggupan mengembalikan uang sebesar Rp60 juta paling lambat pada 10 Maret 2026.
Namun hingga kini janji tersebut belum dipenuhi oleh Agus sepenuhnya. Padahal pernyataan itu dibuat di hadapan pihak berwajib dan agar Ninis mencabut laporan yang sudah dilayangkan resmi ke Polrestabes Semarang pada tanggal 20 Februari 2026 dan diberikan uang sebesar Rp 30 juta.
“Jadi saat itu ada uang Rp 40 juta yang dibagi dua ya, Rp 30 juta untuk Saya dan yang Rp 10 juta diberikan untuk oknum Polisi di Polsek Tembalang, agar Saya mencabut laporan pencurian mobil, yang sudah Saya laporkan ke Polrestabes Semarang dan akhirnya dilimpahkan ke Polsek Tembalang,” tandas Ninis mengungkapkan kembali.
Kasus ini memunculkan pertanyaan serius mengenai perlindungan hukum bagi masyarakat, yang bertransaksi dengan itikad baik. Di tengah upaya membantu sesama, korban justru kehilangan kendaraan sekaligus harus memperjuangkan haknya, untuk mendapatkan kembali uang yang telah dikeluarkan.
Sejumlah pegiat advokasi hukum menilai, persoalan ini tidak boleh dipandang sebagai sengketa biasa. Apalagi terdapat dugaan penguasaan kendaraan tanpa hak, yang merugikan pihak yang telah melakukan pembayaran secara sah.
“Ketika seseorang membeli atau menerima kendaraan berdasarkan kesepakatan yang disertai bukti pembayaran dan saksi, kemudian kendaraan tersebut diambil kembali secara sepihak tanpa persetujuan, maka persoalan ini harus ditangani secara serius dan profesional oleh aparat penegak hukum,” ujar seorang pegiat advokasi hukum di Semarang.
Kasus ini menyangkut hak warga negara, untuk memperoleh perlindungan hukum yang adil. Ketika seseorang telah menyerahkan uang secara sah, memiliki bukti transaksi dan bertindak dengan itikad baik, maka negara wajib hadir memberikan kepastian hukum serta menjamin, agar keadilan tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar dirasakan oleh korban.
Miftah Bantah Terlibat
Sementara itu, Miftah yang namanya sempat disebut dalam rangkaian transaksi tersebut membantah terlibat dalam dugaan penggelapan maupun penguasaan kendaraan.
“Saya tidak tahu masalah itu. Masalah mobil itu urusan Agus sendiri, tidak ada kaitannya dengan saya. Hubungan saya dengan Agus hanya sebatas jasa mengenalkan saya dengan Bu Ninis terkait pengurusan sertifikat tanah,” tegas Miftah.
Menurutnya, dirinya tidak pernah menerima maupun menguasai kendaraan yang kini menjadi objek sengketa.
Tim
