Semarang, Oligarki.id – Publik Kota Semarang kini tidak lagi sekadar menunggu klarifikasi dari pemerintah. Yang dituntut masyarakat adalah keberanian membuka fakta secara terang: apakah roda pemerintahan benar-benar berjalan sesuai prinsip hukum, transparansi, dan meritokrasi, atau justru dikendalikan oleh lingkaran kecil kekuasaan yang bekerja di balik layar.
Sejumlah indikasi yang berkembang di tengah masyarakat menunjukkan pola yang patut dicermati secara serius. Figur-figur yang selama ini menjadi sorotan publik disebut masih tetap berada dalam orbit pengaruh kebijakan. Bahkan dalam proses strategis seperti seleksi Sekretaris Daerah (Sekda), muncul dugaan adanya peran informal yang ikut menentukan arah keputusan.
Situasi ini menjadi semakin sensitif ketika beredar narasi mengenai adanya pihak tertentu yang merasa memiliki kedekatan dengan aparat penegak hukum, termasuk institusi pemberantasan korupsi. Terlepas dari benar atau tidaknya klaim tersebut, persepsi yang muncul di ruang publik sangat berbahaya bagi demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Sebab, kesan yang terbentuk adalah seolah ada individu atau kelompok yang berada di atas mekanisme hukum dan pengawasan publik.
Jika kondisi seperti ini terus dibiarkan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kredibilitas proses seleksi jabatan, melainkan juga kepercayaan masyarakat terhadap integritas Pemerintah Kota Semarang secara keseluruhan.
Proses seleksi Sekda yang kini mengerucut pada tiga nama — Bambang Pramusinto, Budi Prakosa, dan Handi Priyanto — juga tidak luput dari kritik publik.
Masyarakat mempertanyakan sejumlah hal mendasar:
• Apakah proses penilaian benar-benar dilakukan berbasis sistem merit dan profesionalitas?
• Apakah rekam jejak seluruh kandidat telah diuji secara terbuka kepada publik?
• Adakah intervensi pihak di luar mekanisme resmi birokrasi?
Sorotan terhadap ketiga nama tersebut juga berkembang karena masing-masing pernah dikaitkan dengan sejumlah polemik yang sempat menjadi perhatian publik. Karena itu, muncul dorongan agar proses seleksi tidak hanya berhenti pada aspek administratif, melainkan juga mempertimbangkan rekam integritas, persepsi publik, serta komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih.
LSM dan elemen masyarakat sipil pun mulai mendorong langkah konkret, di antaranya,
”Audit independen terhadap proses seleksi Sekda, Seterbukaan dokumen penilaian kandidat kepada publik,
Pengawasan langsung dari lembaga berwenang, serta pelibatan unsur akademisi dan masyarakat sipil dalam pengawalan proses transparansi birokrasi.” Ujar LSM tersebut
Ini bukan sekadar soal siapa yang akan menduduki kursi Sekda. Ini menyangkut arah masa depan tata kelola pemerintahan Kota Semarang.
Karena ketika transparansi mulai tertutup, ruang spekulasi akan terbuka lebar. Dan ketika publik kehilangan kepercayaan terhadap proses pemerintahan, maka krisis legitimasi hanya tinggal menunggu waktu.
Tim
