Semarang, oligarki.id — Amarah pedagang kaki lima (PKL) Batan akhirnya meledak. Kebijakan auto debit yang dipaksakan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang, Aniceto Magno Da Silva, dianggap sebagai bentuk penindasan terhadap rakyat kecil.
Di tengah kondisi dagang yang sedang terpuruk, kebijakan ini justru dinilai sebagai langkah “gila” yang tidak berpihak kepada pedagang. Dalam rapat mendadak yang digelar, teriakan lantang menggema:
“Turunkan Moy! Turunkan Moy!”
Pedagang menilai tidak ada arah yang jelas dari kepemimpinan dinas. Bukannya menghadirkan solusi untuk meramaikan pasar, justru kebijakan yang lahir menambah beban dan keresahan.
“Ini bukan kebijakan, ini pemaksaan kehendak! Kami menolak auto debit sampai kapan pun!” tegas YS di hadapan pedagang lainnya.
Situasi semakin panas setelah muncul dugaan intimidasi terhadap pedagang. Nama-nama seperti Kardiman, Edi Subeno, dan Muh Rois disebut dalam berbagai kesaksian pedagang terkait tekanan dan ancaman.
Kasus yang menimpa pedagang Pasar Dargo bernama Edy menjadi salah satu pemicu kemarahan. Dugaan adanya intimidasi hingga ancaman membuat pedagang semakin tidak percaya terhadap dinas.
Tak hanya itu, isu pengambilalihan lapak yang dikaitkan dengan seorang anggota dewan juga memantik kemarahan. Pedagang menilai ini sebagai bentuk ketidakadilan yang tidak bisa ditoleransi.
“Lapak kami bukan untuk dibagi-bagi seenaknya! Kami akan lawan!” teriak salah satu pengurus.
Bahkan, utusan bank yang datang untuk sosialisasi auto debit diusir oleh pedagang sebagai bentuk penolakan nyata.
Kini, pedagang PKL Batan menyatakan siap turun ke jalan dan mendatangi Balaikota Semarang untuk menuntut keadilan kepada Wali Kota, Agustina Wilujeng.
“Tunggu kami di Balaikota! Kami akan datang dan kami tidak akan diam!” tegas pernyataan sikap mereka.
A. S
