Wali Kota Diduga Bungkam, Dugaan Permainan Anggaran Dinas Perdagangan Kota Semarang Kian Menguat

Semarang – Sorotan tajam kini mengarah kepada Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, yang dinilai “berdiam diri” di tengah mencuatnya berbagai persoalan serius di tubuh Dinas Perdagangan Kota Semarang, khususnya terkait dugaan penyimpangan anggaran perbaikan pasar tahun 2025,dan penempatan roti gambang di pasar johar utara.
‎
‎ Pedagang dari Pasar Waru, Bangetayu, hingga Pasar Bulu mengaku menjadi korban dari proyek renovasi yang tidak berjalan sesuai dengan anggaran yang telah digelontorkan. Setiap pasar disebut menerima alokasi sekitar Rp200 juta, namun realisasi di lapangan dinilai jauh dari harapan.
‎

Aji, Ketua Pedagang Pasar Waru, menegaskan bahwa sikap Wali Kota yang terkesan diam justru menimbulkan tanda tanya besar di kalangan pedagang dan publik.
‎
‎“Kenapa Wali Kota hanya diam saat media di Semarang sudah memporak-porandakan persoalan di Dinas Perdagangan? Banyak masalah yang belum diselesaikan. Kalau terbukti melanggar, seharusnya pejabat itu dicopot atau minimal dipindahkan. Tapi ini justru bungkam,” tegas Aji.
‎
‎Ia juga menyoroti proyek keramikisasi yang dijanjikan tahun lalu. Dari anggaran Rp200 juta, menurutnya hanya terealisasi pada dua blok kecil dengan ukuran sekitar 125 x 5 meter.
‎

“Kalau dihitung secara matematika, pengerjaan itu tidak sampai Rp10 juta. Lalu sisa anggarannya ke mana?” ujarnya.

Kegeraman pedagang pun berlanjut.
‎Bersama LBH Benteng Indonesia, mereka berencana mendatangi Inspektorat Kota Semarang untuk meminta kejelasan.
‎Sudibyo, Ketua LBH Benteng Indonesia Semarang, menyatakan pihaknya akan membawa langsung laporan tersebut.
‎

“Besok siang kami akan ke Inspektorat dan berkoordinasi dengan Kepala Inspektur Kota Semarang, Sumardi. Kami akan membawa pedagang yang dirugikan.beserta bukti,kami akan melaporkan tindakan Kepala Dinas Perdagangan Aniceto Magno Da Silva ke Inspektorat Kota Semarang,jika tidak bisa selesai maka langkah hukum ke Kejaksaan akan kami tempuh,” tegasnya dengan nada geram.
‎
‎Tak hanya Pasar Waru, persoalan serupa juga terjadi di Pasar Dargo. Meski Wali Kota disebut telah mengeluarkan surat disposisi, penyelesaian kasus justru berlarut-larut dan saling lempar tanggung jawab dengan pihak kontraktor.

Bahkan, muncul dugaan ancaman serius yang dilontarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan terhadap pedagang yang menuntut ganti rugi.
‎
‎“Ancaman pembunuhan itu tidak bisa dianggap sepele. Ini sudah masuk ranah hukum berat,” tambah Sudibyo.
‎

Di Pasar Kasmaran, kondisi tak kalah memprihatinkan. Pedagang yang telah menempuh prosedur resmi justru diabaikan, hingga akhirnya terpaksa melakukan kontrak “di bawah tangan” dengan pihak tak jelas, memunculkan dugaan adanya praktik perantara yang tidak transparan.
‎
‎Sementara di Pasar Johar, pedagang mengeluhkan maraknya surat peringatan yang berujung ancaman pengusiran. Kebijakan tersebut dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil.
‎Sudibyo menegaskan, pihaknya siap menggunakan dasar hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023, untuk melindungi pedagang dari tindakan sewenang-wenang.
‎

“Ini bukan sekadar kebijakan, ini sudah menyentuh pelanggaran hukum. Kalau tetap dipaksakan, maka hukum harus ditegakkan,” tegasnya.
‎
‎Situasi ini mempertegas desakan publik agar Wali Kota Semarang tidak lagi bungkam. Transparansi, evaluasi, hingga tindakan tegas terhadap pejabat yang diduga menyalahgunakan kewenangan kini menjadi tuntutan utama.
‎

Jika tidak, bukan tidak mungkin dugaan ini akan mengarah pada skandal yang lebih besar—dengan indikasi kuat praktik korupsi yang merugikan para pedagang kecil sebagai tulang punggung ekonomi pasar tradisional di Kota Semarang.

Tim
‎

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *