Pati, Upaya memperkuat perencanaan pembangunan daerah kembali dibahas dalam Pembukaan Forum Perangkat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2026 yang digelar di Ruang Rapat Rajawali Bapperida Kabupaten Pati, Rabu (11/3).
Kegiatan tersebut dihadiri Plt. Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) , Camat, Ketua Komisi A Narso, Ketua Komisi B Muslihan, Ketua Komisi C Joni Kurnianto, dan Ketua Komisi D Teguh Bandang Waluyo.
Forum ini menjadi ruang penting bagi pemerintah daerah, DPRD, akademisi, pelaku usaha, serta masyarakat untuk memberikan masukan terhadap rancangan rencana kerja perangkat daerah.
Berbagai program pembangunan dibahas secara terbuka guna memastikan perencanaan daerah selaras dengan kebutuhan masyarakat.
Kepala Bapperida Kabupaten Pati, Muhtar, menyampaikan bahwa forum perangkat daerah merupakan tahapan penting dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah.
Ia memaparkan sejumlah target pembangunan menuju tahun 2027, mulai dari pertumbuhan ekonomi, peningkatan produk domestik regional bruto, hingga penurunan angka pengangguran dan stunting.
Beberapa indikator lain juga menjadi perhatian, seperti peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kualitas layanan infrastruktur, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan seluruh perangkat daerah untuk bekerja lebih efektif dan terintegrasi.
Dalam Forum Perangkat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2026
Ketua Komisi C Joni Kurnianto, menyoroti masalah pekerjaan fisik yang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR).
Pasalnya, Joni menyoroti adanya temuan pekerjaan fisik yang mudah rusak meskipun belum lama dilakukan perbaikan. Hal ini menurutnya akan memberikan stigma negatif kepada masyarakat yang mengharapkan perbaikan jangka panjang.
“Kita akan mengevaluasi teman-teman pengawas di proyek. Saya baru turun, pengawasnya sudah bilang ini sudah sesuai. Jangan begitu, yang penting jenengan mengawasi jangan membela dari pemborong. Ini yang harus kita awasi,” kata Joni.
Politisi dari Partai Demokrat ini lantas meminta kepada seluruh pihak eksekutif melalui Plt Bupati Risma Ardhi Chandra untuk lebih meningkatkan pengawasan. Serta kolaborasi lintas sektoral dari tingkat daerah sampai pusat.
“Memang, pusat provinsi dan kabupaten harus kerja bareng. Ini harus dilakukan oleh pak plt Bupati bersama dinas terkait,” tandasnya.
Dengan adanya sinergi yang baik, Joni berharap Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2027 yang saat ini masih dirumuskan bisa lebih baik.
Plt. Bupati Pati menegaskan bahwa forum perangkat daerah merupakan tahapan strategis dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
“Forum perangkat daerah merupakan tahapan yang harus dilalui dalam proses perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Melalui forum perangkat daerah ini diharapkan rencana kerja perangkat daerah yang akan ditetapkan benar-benar responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Forum ini juga menjadi momentum memperkuat kolaborasi lintas sektor.
Perangkat daerah didorong untuk menyelaraskan program kerja dengan prioritas pembangunan daerah, sekaligus membuka ruang partisipasi dari berbagai unsur masyarakat agar perencanaan pembangunan semakin responsif dan berkelanjutan.
“Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya inovasi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Upaya tersebut tidak hanya bergantung pada sektor pajak, tetapi juga melalui berbagai terobosan dan kreativitas perangkat daerah dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki Kabupaten Pati.” Jelasnya (Agus)
