PURWOKERTO – Seorang jurnalis media daring Derap.id, Widhiantoro Puji Agus Setiono atau dikenal sebagai Baldy, resmi melaporkan tiga advokat berinisial SW, RYP, dan SM, serta seseorang berinisial TS, ke Polresta Banyumas didampingi kuasa hukumnya, atas dugaan upaya menghalangi dan mengintimidasi kerja jurnalistik melalui surat somasi.
Laporan tersebut teregister dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Polresta Banyumas pada Jumat, 5 Desember 2025 sekitar pukul 16.00 WIB. Seusai membuat laporan di depan Kantor SPKT, Baldy memberikan pernyataan kepada awak media.
Kutipan Baldy, Penegasan Dugaan Intimidasi
“Saya memilih H. Djoko Susanto SH dari Klinik Hukum Peradi SAI Purwokerto untuk mendampingi saya. Laporan ini terkait dugaan upaya pembungkaman terhadap saya sebagai jurnalis,” tegas Baldy.
Ia menjelaskan bahwa berita yang ia publikasikan sesuai data dan dokumen resmi yang bersumber dari laporan polisi.
“Pemberitaan yang saya buat sudah sesuai dengan laporan polisi, tanpa asumsi dan tanpa opini. Saya justru menerima respons berlebihan berupa somasi. Menurut saya, SW tidak memahami kerja jurnalistik,” ungkapnya.
Baldy juga mengungkap kepada media isi dari somasi tersebut, yang menurutnya berisi keberatan SW atas beritanya.
Kuasa Hukum Baldy, Somasi Dianggap Bentuk Intimidasi Hukum
Kuasa hukumnya, H. Djoko Susanto SH, menegaskan bahwa pihaknya melaporkan para terlapor karena somasi yang dilayangkan dinilai sebagai tindakan yang dapat mengganggu independensi pers.
“Kita melaporkan terduga terlapor SW dan TS, serta dua lainnya, karena mereka telah melakukan somasi terhadap klien saya. Tindakan itu berpotensi mencederai independensi insan jurnalistik,” ujar Djoko.
Menurut Djoko, laporan tersebut diajukan dengan dasar Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999.
“Ini bentuk keseriusan kami. Somasi tersebut kami nilai sebagai intimidasi yang bisa membungkam kerja jurnalistik. Kami berharap rekan-rekan media ikut mengawal agar jurnalis tidak ditekan oleh tindakan hukum yang tidak tepat dari oknum advokat,” tambahnya.
Sebagai sesama advokat, Djoko menyayangkan langkah somasi yang dilakukan SW dan kawan-kawannya.
“Saya prihatin ada rekan seprofesi melakukan langkah eksposisional tanpa memikirkan konsekuensi hukumnya. Semoga ini jadi pembelajaran bagi advokat lain agar lebih berhati-hati,” tegasnya.
Isi Somasi versi SW yang Ditirukan Baldy kepada Media
Ketika dimintai penjelasan, Baldy menyampaikan kembali kutipan dari isi somasi SW yang ia terima. Menurut Baldy, dalam surat tersebut SW menyatakan antara lain,

“Setiap warga negara berhak menempuh jalur hukum maupun mekanisme dalam Undang-Undang Pers. Saya, dalam kapasitas advokat, menjalankan tugas profesional yang dilindungi oleh Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, termasuk hak imunitas profesi.”
Dalam somasi itu, SW juga disebut menyampaikan bahwa dirinya belum membawa persoalan tersebut ke Dewan Pers atau Dewan Kehormatan profesi.
“Saya belum melangkah ke Dewan Pers atau Dewan Kehormatan. Klien saya menginginkan hal itu, saya hanya menjalankan tugas.”
SW turut menekankan bahwa hubungan personal tidak perlu terganggu.
“Secara pertemanan kita baik-baik saja, tetapi secara profesi kita punya ranah masing-masing. Harapannya semua tetap profesional.”
Seluruh kutipan tersebut merupakan isi somasi SW yang disampaikan kembali oleh Baldy kepada jurnalis saat memberikan keterangan.
Latar Belakang, Berawal dari Berita Dugaan Mafia IMB
Kasus bermula setelah Baldy mempublikasikan berita pada 1 Desember 2025 terkait dugaan praktik mafia dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di wilayah Purwokerto.
Beberapa waktu setelah berita tayang, ia menerima surat somasi dari SW yang berisi permintaan penurunan berita. Baldy menilai langkah tersebut sebagai upaya membatasi ruang kerja jurnalistik.
Dalam laporannya, Baldy menyebut kerugian yang dialaminya bersifat immateriil. Bukti laporan berupa salinan surat somasi dari pihak terlapor.
Proses Hukum Berlanjut
Dengan diterimanya laporan, Unit Reskrim Polresta Banyumas akan menindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pihak pelapor berharap proses ini menjadi preseden penting bagi perlindungan kerja pers.
“Kebebasan pers adalah pilar demokrasi. Kami ingin kejadian ini menjadi pelajaran agar tidak ada lagi jurnalis yang mengalami tekanan atau intimidasi,” ujar Djoko.
Kasus ini kini menjadi sorotan publik karena menyangkut relasi profesi advokat, ruang hukum, dan independensi kerja jurnalistik.
(Djarmanto-YF2DOI)












