BATANG – Olirgaki.id. – Seorang warga Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan tidak menyangka akan menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh oknum perangkat Desa Cokro, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang. Sebut saja Abdul Aziz yang awalnya berniat untuk membeli sebidang tanah namun ternyata ditipu oleh oknum perangkat desa berinisial S. Persoalan ini berawal pada tahun 2015 bahwa Abdul Aziz membeli tanah milik oknum perengkat desa berinisial S dan sudah dibayar lunas disertai dengan surat akad jual beli tanah,dan resmi diketahui oleh Kepala Desa (Kades ) Cokro Blado, akan tetapi dari tahun 2015 hingga sekarang tanah tersebut masih di kuasai oleh oknum S.
Dalam surat jual beli tanah itu oknum perades tersebut menggunakan nama istri dari S untuk administrasi akad jual beli. Dikarenakan hingga saat ini tidak ada kejelasan perihal tanah tersebut, kemudian Abdul Aziz meminta bantuan hukum kepada kuasa hukum Angga Risetiawan,S.H,M.H.
Angga Risetiawan selaku kuasa hukum Abdul Aziz kepada awak media menjelaskan kronologi persoalan tersebut bahwa pada tanggal 13 Agustus 2015 korban melakukankan transaksi jual beli tanah dengan S menggunkan nama istrinya N.
” Pada tanggal 13 Agustus 2015 korban membeli sebidang tanah milik S dengan menggunakan nama istrinya yaitu N, kemudian korban membayar tanah tersebut yang lokasinya berada di Desa Cokro, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang ,sesuai dengan bukti kwitansi dibayarkan oleh korban kepada S dan disaksikan oleh salah satu perangkat desa lainnya,”terang Angga.
Bahwa dalam kurun waktu kurang lebih 10 tahun atau saat ini, korban tidak mengusai tanah tersebut, yang akhirnya korban dan istrinya pada tanggal 21 Oktober 2024 ke notaris yang beralamat di Jl.Urip Sumoharjo Komplek ruko Sambong No 10 Batang yang bernama PONGKI SUGIARTO,S.H,M.Kn. untuk membuat sertifikat sesuai dengan surat keterangan jual beli yang dimilikinya
Namun pihak Notaris menyatakan bahwa sesuai dengan surat keterangan jual beli tersebut, tanah itu sudah menjadi sertifikat atas nama orang lain, hal tersebut dibuktikan setelah pihak notaris memeriksa langsung ke desa setempat .
Tanah tersebut dinyatakan sudah menjadi sertifikat oleh sekretaris desa yaitu Abdul Syukur, itu menurut keterangan dari Notaris Pongki. Setelah korban mengetahui bahwa menjadi tanah yang dimaksud sudah bersertifikat.
kemudian korban datang ke S untuk menanyakan kebenarannya, dan melakukan mediasi di Balai Desa Cokro pada tanggal 15 Januari 2025.
“Pemerintah Desa menyatakan bahwa benar tanah yang dimaksud sudah disertifikat oleh S. Kemudian korban memberikan kebijaksanaan saat itu diberikan waktu sampai 28 Februai 2025 untuk menyelesaikan akan tetapi tidak ada tindakan itikad baik dari S,”imbuh kuasa hukum Abdul Aziz.
“Kami selaku kuasa hukum sudah mencoba melakukan itikad baik untuk melakukan mediasi melalui Pemerintah Desa Cokro dan itu sudah dua kali, akan tetapi S tidak hadir dalam mediasi tersebut, sehingga kami dari kuasa hukum Abdul Aziz akan melakukan tindakan tegas dengan melaporkan hal ini kepada pihak yang berwajib agar segera menindak pelaku dugaan penipuan tersebut,” pungkas Angga Risetiawan sembari menunjukkan surat pelaporan yang akan ditunjukkan ke Polda Jateng, Rabu (26/3/25).
Sebagai tambahan informasi, persoalan tanah merupakan salah satu persoalan yang cukup krusial di masyarakat, diharapkan pihak terkait termasuk pihak aparat penegak hukum untuk tegas secara komprehensif dalam menangani perkara tanah saat warga masyarakat melaporkan adanya dugaan kasus penyerobotan atau lahan agar tidak menjadi permasalahan yang berulang.
(TIM)
