Tragis….!!Warga Menangis Diduga Kena Pungli PTSL Oleh Oknum Kepala Desa, Sertifikat Gagal Diterima

DEMAK Oligarki.id – Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah program dari Kementerian ATR/BPN, untuk masyarakat yang ingin membuat sertifikat tanah dengan gratis.

Program yang digagas oleh Kementerian ATR/BPN ini dijalankan dengan melibatkan Pemerintah Desa (Pemdes), serta bisa diikuti oleh semua lapisan masyarakat.

Banyak beredar informasi bahwa pembuatan sertifikat lewat program yang telah dilaksanakan sejak 2018 tersebut juga tidak dipungut biaya.
Namun beda dengan yg di alami oleh Karyati binti Mursyid salah seorang Korban program pembuatan Sertifikat PTSL, warga Desa Kedunguter RT 04/RW 03, Kecamatan Karangtengah, menangis meminta bantuan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yaitu LAI Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) Yoyok Sakiran, agar membantu menjembatani kasus yang dialaminya.

Karyati sendiri mengaku telah menyerahkan uang jutaan rupiah kepada Kepala Desanya, namun sampai berita ini tayang belum terealisasi, dan sertifikat belum diterimanya,pada hari Sabtu tanggal (04/01/2025).

Dalam keterangannya, Karyati menceritakan awal kejadian sertifikat masal atau Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) yang diduga terjadi pungutan liar oleh oknum perangkat desa atau lurah (MRK) setempat,”ucapnya.

“Saya sudah setor uang sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) kepada (RKM) selaku perangkat desa atas perintah Kepala Desa di tahun 2017 sampai sekarang 2025 sertifikat tidak jadi, waktu dulu selesai daftar selang dua tahun berjalan uang sudah saya minta tapi pelaku selalu menjanjikan bahwa sertifikat pasti jadi,” Ungkapnya pada awak media.

Namun setelah rumor ramai berkembang di masyarakat, istri kepala desa Kedunguter mendatangi Karyati (korban sertifikat gagal), untuk meminta maaf dan memohon supaya mau menerima uang 5 juta sebagai pengembalian pembayaran sertifikat yang belum diberikan. Namun dalam hal tersebut, Karyati menjawab singkat bahwa persoalan tersebut sudah diserahkan sepenuhnya kepada Yoyok Sakiran, ketua LAI Jawa Tengah.

Sementara itu Kepala Desa Kedunguter (RKM) saat dikonfirmasi oleh awak media tidak menjawab.

Yoyok Sakiran saat di konfirmasi oleh awak media terkait persoalan tersebut menjelaskan, bahwa sertifikat PTSL itu sebenarnya gratis.

“Pembagian sertifikat gratis melalui program PTSL merupakan Program Nasional Agraria (Prona), yang merupakan program andalan mantan Presiden RI Joko Widodo, seharusnya di bawah Badan Pertanahan Nasional yang diperuntukkan bagi masyarakat secara gratis, namun kenyataannya masyarakat harus merogoh uang puluhan juta rupiah,” ujarnya.

Yoyok membenarkan memang ada warganya yang diduga menjadi korban pungli oleh oknum kepala Desa Kedunguter.

“Perkara ini akan saya tindak lanjuti untuk membuat aduan laporan kepada aparat penegak hukum setempat, biar ada kepastian hukum dan keadilan buat Karyati selaku pihak yang dirugikan,padahal dalam kasus tersebut pelaku bisa melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara apalagi itu sebagai Kepala Desa,”
Pungkasnya.

*(Reporter:BANU ABILOWO).*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *