DEMAK, Oligarki .id – Dinas Pendidikan Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, menjadi sorotan setelah munculnya informasi dari Masyarakat melaksanakan pengadaan Lembar Kerja Siswa (LKS) untuk siswa Sekolah Dasar (SD), Ada Apa Dengan Dugaan Kebijakan Pengadaan LKS Mijen.
Jika benar, Langkah ini diduga melanggar aturan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah terkait larangan pengadaan LKS yang dibebankan kepada orang tua murid.
Menurut sejumlah sumber, pihak sekolah diminta untuk mengarahkan pembelian LKS tertentu kepada wali murid. Padahal, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2008 telah menegaskan bahwa pembelian buku pelajaran, termasuk LKS, tidak boleh diwajibkan kepada siswa atau orang tua.
Seorang wali murid yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan keluhan terkait hal ini. “Kami merasa keberatan karena pengadaan ini tidak transparan, Padahal, pemerintah sudah melarang adanya kewajiban membeli LKS,” ujarnya.
Praktik ini menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat. Seandainya ini benar sangat di sayangkan langkah Diknas yang dianggap kurang mematuhi regulasi. “Ini mencederai prinsip pendidikan gratis dan wajib belajar yang digaungkan pemerintah,” Ujar pengamat pendidikan
Menanggapi dugaan pelanggaran ini, Rosyid Korwil Dinas Pendidikan Mijen saat di konfirmasi mengelak, “tidak benar, itu saya tolak” ucap Rosyid Rabu, (4/12/2024).
Langkah pengadaan LKS ini juga menuai kritik dari aktivis pendidikan yang menilai bahwa kebijakan semacam ini membebani orang tua siswa. “Fokus pendidikan harus pada peningkatan kualitas pembelajaran, bukan pada praktik komersialisasi seperti ini,” ujar seorang pemerhati pendidikan.
Hal semacam ini menjadi pengingat penting bagi semua pihak untuk mematuhi kebijakan yang mendukung akses pendidikan yang adil dan merata.
Investigasi lebih lanjut diharapkan dapat memberikan kejelasan dan memastikan kejadian serupa tidak terulang.
(Red)
