Wakil Ketua Permandes Kabupaten Pati, H Nabiyanto.
PATI, Oligarki.id – Persatuan Mantan Kepala Desa (Permandes) Kabupaten Pati menyayangkan pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa digelar berbarengan dengan tahapan Pilkada 2024.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Permandes, Nabiyanto, menanggapi pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa di Kabupaten Pati, yang terkesan dipaksakan.
“Permandes menyayangkan hal itu. Kenapa harus berbarengan dengan tahapan Pilkada Pati. Tidak menunggu setelah terpilih dan dilantiknya Bupati-Wakil Bupati Pati. Ini ada apa”, tegas Nabiyanto, Jumat (01/11/24).
Pihaknya menilai, penyelenggaraan Pengisian Perangkat Desa yang mengacu pada Perbup Pati Nomor 35 Tahun 2023 tentang Perangkat Desa, tidak jauh lebih baik dari sebelumnya, mengingat mencuatnya isu jual-beli jabatan perangkat desa.
“Mencuat isu jual-beli jabatan dan suap-menyuap. Serta pengkondisian calon perangkat yang bakal lolos ujian seleksi”, tambahnya.
Sekalipun pelaksana ujian seleksi oleh pihak ketiga, yakni Universitas Indonesia, lanjut Nabiyanto, pihaknya masih tidak yakin atau meragukan hasil ujian seleksi akan objektif, transparan dan akuntabel.
Apalagi menurutnya, pelaksanaan ujian yang dijadwalkan digelar di Semarang, hari ini, Jumat (01/11), dengan menggunakan sistem Lembar Jawab Komputer (LJK), hasilnya harus menunggu dalam waktu 3 hari.
“Mengapa harus di Semarang dan hasilnya masih menunggu dalam 3 hari. Timbul kerawanan-kerawanan di situ”, ujarnya.
Mantan Kepala Desa Margorejo, Kecamatan Margorejo ini tidak habis pikir, disaat situasi yang serba transparan dan arus informasi yang sangat terbuka ini, masih ada oknum-oknum yang mengambil keuntungan dan kepentingan pribadi.
“Terkait pelaksanaan pengisian perangkat desa berbarengan dengan tahapan Pilkada, secara undang-undang memang tidak dilarang. Tetapi seharusnya mengedepankan etika”, tandas Nabiyanto. ( Aguspras )
