Warga Pedurungan Tengah RT 06 RW 01 Tolak Izin Ulang Tower

Pedurungan Tengah, Kota Semarang, 13 Oktober 2024, Oligarki.id — Warga Pedurungan Tengah RT 06/RW, 01 Kota Semarang menggelar aksi penolakan terhadap izin ulang pembangunan menara telekomunikasi yang rencananya akan diperpanjang habis masa perijinannya yang berada di kawasan mereka.

Warga merasa khawatir akan dampak kesehatan dan lingkungan yang ditimbulkan, karena selama berdirinya bangunan tower banyak warga sekitar Tower merasa sakit sakitan, dan barang elektronik sering rusak.

Menurut salah satu warga sekitar menara Bani, yang didampingi warga lain Sutiyo dan Rakhiman, mengatakan pada media ini akan berpotensi mengganggu kenyamanan hidup warga. “Kami sudah cukup khawatir dengan kesehatan keluarga kami. Kami tidak ingin ada yang terpapar radiasi dari menara ini,” ujarnya.

Bani juga menyoroti kurangnya sosialisasi dari pihak pengembang terkait proyek ini. Mereka menganggap bahwa informasi mengenai pembangunan menara tersebut tidak disampaikan dengan jelas kepada masyarakat. “Kami merasa terabaikan. Harusnya ada dialog yang lebih baik antara warga dan pihak pengembang,” tambah Bani.

Sebagai bentuk penolakan, warga akan mengumpulkan tanda tangan dan berencana mengirimkan surat resmi kepada pemerintah setempat untuk meminta agar izin pembangunan ditinjau kembali. Mereka berharap suara mereka didengar dan keputusan yang diambil memperhatikan kepentingan masyarakat.

Sementara itu, pihak ketua RT 06, yang di dampingi sekretarisnya Akhyadi, saat di konfirmasi terkait penolakan ini mengatakan warga sebenarnya sudah setuju, “Karena saat rapat yang pertama sudah bertanda tangan, bisa dilihat buku hadir warga yang saat itu hadir dalam rapat” ujar Hanan ketua RT 06 pada media di kediamannya. Minggu (13/10/2024).

Hanan ketua RT. 06 dan Akhyadi SekretarisAkhyadi yang mendampingi ketua RT, menjelaskan bahwa rapat tanggal 9 Desember 2023 dihadiri 23 orang telah di sepakati warga RT 06. Masalah kompensasi tower yang berada di RT 06, sesuai permintaan warga yaitu Rp. 125 juta, lalu sesuai proses di setujui warga.

Tetapi melalui proses di setujui oleh pihak pengembang sebesar Rp. 20 juta, proses terus berlanjut akhirnya rapat kedua di putuskan oleh pihak pengembang kepada warga mendapatkan kompensasi sebesar Rp. 50 juta.

Karena belum ada titik temu akhirnya Pertemuan ketiga oleh pihak pengembang di putuskan sebesar Rp. 80 juta, dengan alasan di samakan dengan kontrak yang sebelumnya yaitu Rp. 75 juta.

“Saya tidak minta tapi pihak pengembang sendiri yang menyetujui, jadi salah paham kalau saya menyetujui, hanya karena tidak sesuai dengan tuntutan warga sekitar menara tersebut” terang Akhyadi.

Bahkan Akhyadi juga mengatakan kalau rapat tersebut di saksikan oleh dirinya ketua RT dan tokoh warga lain Joko Triyono, “Bahkan dana kompensasi juga belum saya terima dalam rapat hari Sabtu tanggal 12/10/2024 saya tawarkan kembali pada warga setuju apa tidak, siapa yang setuju dan siapa yang tidak setuju” pungkasnya.

Tapi anehnya ada pihak pihak yang justru berdampak langsung dalam rapat terakhir tidak dilibatkan, Aksi ini mencerminkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terutama pada Warga yang berdampak langsung dengan menara, warga berharap agar suara mereka tidak hanya menjadi gema, tetapi juga direspons dengan tindakan yang konkret dari pihak ketua RT .

TIM REDAKSI

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *