Wonosobo, oligarki.id – Pandemi Covid-19 yang telah berlalu ternyata masih menyisakan persoalan di Desa Reco, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Jateng. Ketika banyak korban berjatuhan kondisinya sangat memprihatinkan dimana makam desa yang telah penuh dengan banyaknya bangunan nisan yang bersifat permanen sangat sulit untuk dilakukan pembongkaran sehingga menyebabkan sebagian masyarakat sampai memakamkan jenazah anggota keluarganya di tanah pekarangan, kebun dan ladang-ladang pribadi.
Pada acara Musyawarah Desa tanggal 20 Januari 2021 yang dihadiri Masyarakat Desa Reco, Perangkat Desa dan Tokoh-tokoh Masyarakat telah disepakati untuk diadakan tanah makam baru menggunakan Tanah Kas Desa, namun dikarenakan kondisi Tanah Kas Desa yang berbatu dan terletak berdekatan dengan permukiman warga, maka disepakati untuk diadakan tukar guling dengan tanah warga yang berlokasi di pinggir Desa untuk dijadikan makam. Tetapi karena warga yang tanahnya akan dipergunakan sebagai makam menghendaki agar tanahya dibeli secara tunai oleh pihak Desa, maka disepakati pula untuk pendanaannya bersumber dari Tanah Kas Desa, sehingga Tanah Kas Desa akan difungsikan sebagai hunian yang rencananya akan dipasarkan kepada warga yang belum memiliki rumah secara kapling dimana hasil penjualannya untuk membayar tanah warga yang dijadikan sebagai makam baru tersebut.
Mengingat situasi yang demikian darurat pada saat itu dimana korban meninggal karena Covid-19 setiap hari selalu berjatuhan namun kesulitan dalam mengkebumikannya, akhirnya setelah diakukan kajian dari Tim Appresial Independen proses tukar guling secara riil dilangsungkan sambil menunggu selesainya proses perijinan dari Gubernur Jawa Tengah yang permohonannya telah dilayangkan melalui Bupati Wonosobo. Hal tersebut mendesak untuk dilakukan agar jenazah korban Covid-19 segera bisa dimakamkan di tanah makam yang baru yang telah dibayar oleh pihak Desa yang dananya berasal dari partisipasi para warga yang sudah bersedia menitipkan dananya kepada Panitia Pengadaan Tanah Makam yang telah dibentuk, dimana pada saat itu masih berlaku Kepres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Masyarakat Covid-19 sehingga kelengkapan administrasi dapat dikesampingkan.
Permasalahan muncul ketika pada tahun 2023 Polres Wonosobo mengadakan penyidikan atas dugaan terjadinya tindak pidana korupsi berupa Pengalihan Asset Tanah Kas Desa sehingga kepada seluruh Perangkat Desa berikut.
Panitia Pengadaan Tanah Makam dan warga yang menitipkan dananya dilakukan pemanggilan-pemanggilan dan dilakukan pemeriksaan di Polres Wonosobo, bahkan 4 buah asli Setifikat Tanah Kas Desa Reco berikut uang sebesar Rp. 57.000.000,- disita Polres Wonosobo, yang tak urung membuat situasi masyarakat Desa Reco menjadi tercekam karena perangkat Desa.
Banyak warga ketakutan jika sampai masuk penjara bahkan beberapa diantaranya hingga menderita stroke, dan proses perijinan tukar guling di Pemerintah Provinsi Jateng juga menjadi terhenti setelah pihak penyidik Polres Wonosobo menghubungi Kantor Dispermadesdukcapil Prov. Jateng terkait adanya kegiatan penyidikan tindak pidana korupsi atas Tanah Kas Desa.
Hampir genap 2 (dua) tahun proses penyidikan berjalan akhirnya pada tanggal 14 Juni 2024 Polres Wonosobo menetapkan Pejabat Sementara Kepala Desa Reco th 2021 – 2022 dan Ketua Panitia Pengadaan Tanah Makam Desa Reco ditetapkan sebagai tersangka karena dianggap telah melakukan tindak pidana korupsi berupa Pengalihan Asset Tanah Kas Desa.
Padahal jelas-jelas secara hukum status Hak Tanah Kas Desa belum pernah beralih dari Pemerintah Desa Reco kepada pihak manapun bahkan asli sertitikat Tanah Kas Desa Reco kesemuanya masih dipegang oleh Penyidik Polres Wonosobo.
Apabila kasus tersebut berlanjut ke Pengadilan Tipikor dan diputuskan telah terjadi tindak pidana korupsi maka secara otomatis proses tukar guling menjadi batal dan status tanah akan dikembalikan seperti sediakala yang berarti nasib puluhan jenazah yang telah dikebumikan di makam yang baru apakah harus diangkat kembali dari liang kuburnya ? Terlepas dari terpenuhinya unsur tindak pidana korupsi ataupun tidak, apakah dengan melayani kehendak Pelapor yang entah dari pihak mana dan atas motif apa akan lebih bermanfaat daripada melancarkan proses administrasi tukar guling yang telah terjadi karena keadaan dadurat yang sangat mendesak ? Kiranya penegakan hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan masyarakat luas sangat perlu dikedepankan sebagaimana andagium hukum ”Salus Populi Suprema Lex Esto” (keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi), apalagi dalam hal ini negara sama sekali tidak dirugikan mengingat sumber keuangan kesemuanya berasal dari partisipasi warga.
(Kantor Advokat Bambang Suroso & Partners)
