Tapsel, Oligarki.id – Lagi-lagi, kecurangan demi kecurangan yang dilakukan oknum penoda demokrasi pada Pilkada Tapanuli Selatan tampaknya masih terus berlanjut.
Adanya gerakan sistematis dan masif dari sekelompok ke kelompok lainnya bertujuan meloloskan bapaslon jalur perseorangan Dolly Pasaribu-Ahmad Buchori, tersingkap ke publik hingga terekspos media massa.
Terbaru, pengakuan tiga warga Kecamatan Saipar Dolok Hole (SDH), Doni, Sastuirma dan Sarrobia. Mereka tak pernah ditemui, tetapi diklaim sebagai pendukung bapaslon independen, Dolly Pasaribu-Ahmad Buchori.
Ironisnya, tidak cukup hanya tandatangan mereka yang diduga dipalsukan pada form surat pernyataan dukungan, di Lembar Kerja Verifikasi Faktual (Verfak) yang dibawa oleh petugas PPS, hal serupa kembali terulang.
Dugaan penyimpangan ini membuat Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Tapsel, Abdul Basith Dalimunthe, kembali angkat bicara. Ia meminta praktek-praktek yang melanggar aturan itu untuk segera disudahi.
“Tolong hentikan! Perilaku penyimpangan itu akan sangat berpotensi merusak tatanan demokrasi dan keutuhan bermasyarakat di Tapanuli Selatan,” katanya, saat dihubungi wartawan lewat sambungan telepon, pada Jumat (5/7/2024) malam.
Basith, sapaan akrab Ketua DPRD tersebut, menyebut, sejauh ini sudah banyak laporan yang ia terima seputar dugaan kecurangan yang terjadi di seluruh kecamatan di Tapsel.
Mulai dari adanya ajakan dukung bapaslon yang dimotori camat dan perangkat desa, penggalangan membuat surat pernyataan dukungan melibatkan OPD dan BKMT ke satu orang calon.
Dugaan pemalsuan tandatangan di surat pernyataan dukungan yang dilalukan oleh sejumlah ASN (PNS dan THL) Pemkab Tapsel yang kemudian di upload ke aplikasi sistem informasi pencalonan (SILON), turut menambah daftar pelanggaran terencana.
“Semua dugaan itu sudah kita sampaikan di Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan KPU dan Bawaslu pada 26 Juli 2024. Akan tetapi dari Pemkab Tapsel yang juga diundang di RDP tak seorang pun hadir,” ungkap Basith
Sedangkan KPU Tapsel dalam RDP itu, kata Basith, melalui Ketua KPU Tapsel, Zulhajji Siregar, sudah berjanji akan berkerja secara profesional dan mencegah pelanggaran etik dijajarannya, termasuk PPK maupun PPS.
Namun realitas di lapangan, justru PPS saat melakukan verfak ke warga, tidak bekerja secara profesional. Apa yang ditanyakan ke warga yang namanya tercatat sebagai pendukung, di luar juknis dan kelaziman.
Sesuai temuan di lapangan, ketika diverfak tidak sedikit warga menolak karena merasa tidak pernah nyatakan pilihan kepada Dolly-Buchori. Tetapi oknum PPS giring pemikiran warga, bahwa verfak hanya sebatas untuk mendukung saja dan bukan untuk memilih.
“Verfak seperti itu kan tidak benar, masa penyelenggara pengaruhi keinginan warga menentukan pilihannya. Dan yang paling celakanya, ada pula oknum PPS yang membubuhi langsung tandatangan warga,” ujar Basith menyinggung kejadian di SDH.
Dari segi pengawasan, kata Basith, Bawaslu Tapsel juga dinilai masih kurang responsif atas adanya berbagai dugaan pelanggaran yang terjadi di lapangan. Pada saat verfak, banyak petugas PPS tidak didampingi PKD.
Bawaslu berdalih kekurangan personil. Akan tetapi, tetap Itu tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak terlibat dalam tahapan verfak yang dilakukan KPU. Sebab itu ada pengaruh terhadap tertib dan akuntabel pelaksanaan pilkada sesuai prinsip Pemilu.
“Kalau kemudian Bawaslu Tapsel yang kita harapkan sebagai suvervisi penyelenggara pilkada tak bekerja sebagaimana mestinya, akan seperti apa nanti kualitas demokrasi dan pemimpin yang dihasilkan,” ujar Basith.
Ditanya apa langkah DPRD Tapsel ke depan terkait fenomena kecurangan yang terjadi di Tapsel, Basith mengungkapkan, sedang mempertimbangkannya dengan Komisi A DPRD Tapsel untuk berkonsultasi ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
“Dan, tidak menutup kemungkinan secara kelembagaan nantinya, kita (DPRD Tapsel) akan membuat rekomendasi kepada DKPP, untuk meminta penyelenggara Pilkada di Tapsel diperiksa. Kita lihat perkembangan nantinya seperti apa ya,” pungkas Basith. (Rel)
