Pemko Sidimpuan Gelar Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJPD

Padangsidimpuan, Oligarki.id – Pemko Padangsidimpuan gelar konsultasi publik rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045, di ruang rapat H. M. Abdul Pane, Kantor Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Baplitbangda) Provinsi Sumatera Utara. Senin (19/2).

Kegiatan ini dibuka Pj. Wali Kota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe. Menurutnya dalam upaya mewujudkan transformasi menuju Padangsidimpuan yang berkelanjutan, sejahtera dan maju, sesuai kewenangannya, Pemko Padangsidimpuan menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Hal itu dimulai dari penyusunan dokumen RPJPD yang memuat visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan untuk periode dua puluh tahun.

“Untuk itu, Pemko Padangsidimpuan harus melakukan penyelarasan RPJP 2025-2045 dengan RPJP Nasional 2025-2045 yang merupakan kunci sinergitas pembangunan pusat dan daerah,” kata Letnan.

Konsultasi publik Ranwal RPJPD ini, merupakan salah satu tahapan penyusunan RPJP yang bertujuan untuk memperoleh masukan secara langsung dari seluruh pemangku kepentingan, yang nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD untuk setiap jangka waktu lima tahun khususnya terkakit arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan.

Selanjutnya, Wali Kota mengajukan Ranwal RPJP Kota Padangsidimpuan 2025-2045 kepada Gubernur yang diterima oleh Kepala Baplitbangda Provsu Hasmirizal Lubis selaku wakil pemerintah pusat di daerah untuk mendapatkan masukan terhadap permasalahan, isu strategis, arah kebijakan dan sasaran pokok dalam Ranwal RPJP itu sendiri.

Kepala Baplitbangda Provsu Hasmirizal Lubis menyebut, penyusunan RPJPD dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Dijelaskan, RPJPD 2025-2045 yang diserahkan oleh Wali Kota akan dikonsultasikan dan diselaraskan dengan RPJPN (Nasional) 2025-2045 yang kemudian dilanjutkan dengan pembahasan substansi prioritas daerah yang dilakukan oleh Bappeda Provinsi. (war)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *