Pekalongan, www.oligarki.id – Netralitas TNI pada Pemilihan Umum tahun 2024 merupakan kewajiban bagi seluruh Prajurit TNI, termasuk anggota Kodim 0710/Pekalongan Korem 071/Wijayakusuma. Hal ini ditegaskan oleh Komandan Kodim 0710/Pekalongan Korem 071Wijayakusuma, Letkol Inf Rizky Aditya,S.Sos., M.Han, saat memimpin Jam Komandan kepada Danramil dan Babinsa di Aula Makodim setempat, Jl. Sriwijaya No 1 Medono Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, Selasa(23/1/24).
Dandim menjelaskan bahwa keberadaan anggota TNI, khususnya Bintara Pembina Desa (Babinsa) di desa, dapat mempengaruhi opini terkait Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden serta Wakil Presiden tahun 2024.
Letkol Inf Rizky Aditya memerintahkan jajarannya untuk menekankan kepada anggota bahwa Netralitas TNI adalah prinsip yang tak dapat ditawar, sehingga seluruh prajurit wajib menjaga dan mematuhi aturan yang telah ditetapkan.
Dandim Rizky juga menjelaskan beberapa bentuk Netralitas TNI dalam Pileg dan Pilpres sebagai pedoman bagi personel, antara lain tidak memihak atau mendukung Paslon dalam Pilpres maupun Parpol dan Caleg dalam Pileg. Fasilitas milik TNI tidak boleh diberikan kepada Paslon, Parpol, atau Caleg. Memberikan arahan untuk memilih pihak tertentu juga dilarang.
Prajurit dilarang memberikan tanggapan, komentar, atau meng-upload materi yang berkaitan dengan Paslon, Parpol, Caleg, atau simbol-simbol Pileg dan Pilpres. Dandim menegaskan bahwa tindakan politik praktis yang melanggar aturan akan ditindak tegas sesuai ketentuan hukum di lingkungan militer. (Alakbar)












