Bupati Semarang Akhirnya Menangkan Gugatan Sengketa Pilkades 2022 Desa Jetak

KAB. SEMARANG, Oligarki.id : Bupati Semarang H Ngesti Nugraha yang merupakan tergugat terkait dengan sengketa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Jetak, Kec Getasan, Kab Semarang dengan penggugat Wahyu Hariadi, akhirnya menghasilkan putusan Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya dengan kekuatan hukum tetap.

Kasi Datun Kejari Kab Semarang Dian Subdiana yang juga Jaksa Pengacara Negara menyatakan, bahwa Wahyu Hariadi sebagai penggugat telah melayangkan gugatan terkait Peraturan Bupati tentang Pengesahan Kepala Desa (Kades) Jetak. Dalam putusan PTUN Semarang 15 Agustus 2023 menyatakan menolak gugatan dari penggugat seluruhnya.

“Hal ini diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Surabaya 31 Oktober 2023, dengan demikian putusan itu telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap karena tidak mengenal adanya kasasi,” ujar Dian Subdiana, dalam konferensi pers “Penyelesaian Bantuan Hukum Litigasi oleh Tim Jaksa Pengacara Negara Kejari Kab Semarang Mewakili Bupati Semarang dalam perkara Tata Usaha Negara Nomor : 16/G/2023/PTUN.SMG pada PTUN Semarang”, yang digelar di Aula Kejari di Ambarawa, kemarin.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kab Semarang, Raden Roro Theresia Tri Widorini menambahkan, dalam hal ini penggugat Wahyu Hariadi merupakan Calon Kepala Desa Jetak tahun 2022. Untuk objek sengketa berupa Keputusan Bupati Semarang Nomor : 141/0590/2022 tanggal 1 Desember 2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 menjadi Kepala Desa Khususnya Nomor Urut 15 atas nama Sarinah dalam Lampiran Keputusan Bupati Semarang Nomor : 141/0590/2022.

“Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 menjadi Kepala Desa. Penggugat Wahyu Hariadi menduga ada pelanggaran pada tahapan Pemilihan Kepala Desa Jetak Tahun 2022 sehingga Keputusan Bupati Semarang Nomor : 141/0590/2022 Tanggal 1 Desember 2022 tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB),” kata Raden Roro Theresia Tri Widorini.

Ditambahkan, bahwa pengugat merasa kades yang terpilih itu menyalahi aturan yang berlaku. Ketika ditanyakan kepada warga sekitar, baha semuanya telah berjalan sesuai prosedur dan tidak ada bukti yang mengarah menyeleweng.

Sementara itu, Bupati Semarang H Ngesti Nugraha menyampaikan apresiasi dan terima kasih terhadap tim dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kab Semarang terkait pendampingan dalam kasus tersebut. Kasusnya ini sekarang telah berkekuatan hukum tetap, maka Pemerintah Desa Jetak dapat atau bisa bekerja lebih tenang dan masyarakat menjadi semakin kondusif.

“Sekarang ini, Pemdes Jetak bisa bekerja lebih tenang dan nyaman serta masyarakat Desa Jetak, Kec Getasan semakin kondusif. Untuk itu semuanya harus guyub, rukun, dan kompak dalam membangun desanya yaitu Desa Jetak agar semakin maju,” pungkas H Ngesti Nugraha. (HERU SANTOSO).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *