Semarang, //oligarki.id// Mafia tanah dari tahun ke tahun semakin meningkat bukan malah berkurang, kasus ini ditemukan oleh Pattiro dari beberapa media.
Demikian di katakan oleh Ronny KP2KKN dalam rangka acara Diskusi publik di Hotel Daffam Kamis 17/11/2023, dengan tema “Membongkar Praktek Mafia Tanah di Jawa Tengah” dengan narasumber Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Polda Jawa Tengah, Badan Pertanahan Jawa Tengah
Dihadiri tamu undangan dari Lembaga Swasta yang diundang menjadi peserta ada DPD Peradi, Pengurus Ikatan Notaris Jawa Tengah, LP2K, LBH Semarang, LRC KJHAM, KP2KKN Jawa Tengah, FITRA Jateg, AJI Semarang, Jateng Corruption Watch dan FWLJ.
Lebih lanjut Ronny mengungkapkan bahwa, bentuk mafia tanah yang terjadi selama ini setidaknya ada dua modus diantaranya sertifikat ganda (penyerobotan tanah) dan persil tumpang tindih.
Sedangkan oknum-oknum yang berpotensi terlibat dalam permainan mafia tanah diantaranya oknum petugas BPN, notaris, maupun pejabat di pemerintahan seperti lurah/kepala desa, camat hingga pejabat pada level atas di Kabupaten/ Kota.
Masih ditempat yang sama Edy Sulistyo dari Krimsus kasubdit 2 Polda Jateng mengatakan bahwa mafia tanah adalah kejahatan yang terselubung dan kejahatan yang terorganisir “Peran media sangat penting dalam mengungkap kasus mafia tanah ini” ujar Edy
Sedang dari pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah mengatakan bahwa pihaknya sangat kesulitan dalam mengungkap kasus mafia tanah Kejaksaan harus melihat dari korupsinya “Kami hanya bisa menangani dari segi korupsinya, untuk pidananya ranah kepolisian, jika ada unsur korupsinya pihaknya langsung tangani dengan tegas.
Dari pihak BPN Kanwil sendiri menganggap bahwa kasus mafia tanah merupakan kasus yang levelnya sudah tingkat dewa, karena kompleksitasnya lebih komplek jadi tidak bisa memutuskan sendiri.
Kasus Mafia tanah tidak bisa sendirian tetapi bisa kelompok tapi bisa juga individu, “Kita butuh dukungan masyarakat, di dalam mengatasi mafia tanah ini” ucap Bambang Broto.
(Lendra)
