Jepara, oligarki.id – 3 Oktober 2023 – Kasus penyegelan dan corat-coret kantor BTN di Karimunjawa telah menjadi sorotan publik dan memunculkan kontroversi yang lebih dalam, terutama terkait respons Penjabat (Pj) Bupati setempat yang dianggap tidak bijaksana dalam menangani situasi ini.
Pada awalnya, kasus ini muncul ketika Dinas Perhubungan Karimunjawa melaporkan penyegelan dan corat-coret kantor BTN yang terletak di pulau tersebut. Laporan ini mendapat perhatian serius dari pihak Polres Jepara, yang segera melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap motif dan pelaku di balik tindakan tersebut.
Namun, apa yang mengejutkan banyak pihak adalah respons Pj Bupati Jepara Edy Supriyanta yang nampaknya tidak sejalan dengan upaya penyelidikan yang sedang berlangsung. Pihak Polres Jepara, yang telah turun untuk mengungkap kebenaran di balik kasus ini, mengalami hambatan dalam menjalankan tugas mereka.
Pj Bupati Jepara dikritik karena diketahui mencoba untuk mempengaruhi jalannya penyelidikan. Beberapa pihak bahkan menyebut bahwa ada tekanan politik yang mencoba untuk menghambat proses penegakan hukum.
“Kami telah menerima instruksi dari Pj Bupati untuk mencabut laporan terkait kasus ini,” sumber dari kepala dinas perhubungan Ony Sulistijawan.
Proses penyelidikan seharusnya berjalan tanpa intervensi politik.”
Kritik juga muncul dari masyarakat, ketua paguyupan tambak Karimunjawa Teguh yang merasa kecewa bahwa Pj Bupati seharusnya mendukung upaya penegakan hukum dan memberikan keadilan bagi korban dari tindakan corat-coret kantor BTN tersebut. Jangan terkesan kebal hukum untuk pelakunya, ini negara hukum, terlepas nanti apapun keputusan hukumnya, itu keputusan pengadilan. jangan karena intervensi terus dicabut begitu saja, siapapun berhak untuk melaporkan karena tindakan sudah melanggar hukum. dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik tertentu, jangan dibuat mainan karena intervensi bisa memicu konflik baru. Hukum diberlakukan bukan untuk golongan, tidak untuk mainan, tapi hukum harus ditegakkan.
Situasi ini semakin memperumit masalah ini dan menimbulkan pertanyaan tentang independensi penegakan hukum di Jepara Karimunjawa. Masyarakat dan pihak berwenang setempat menantikan perkembangan selanjutnya dalam kasus ini, sambil berharap agar keadilan tetap dijunjung tinggi dan tidak terpengaruh oleh tekanan politik.












