Jepara, oligarki.id – Dugaan kasus pengangsu BBM Ilegal yang melanggar
Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang diubah Pada Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
Kasatreskrim Polres Jepara saat dikonfirmasi awak media Oligarki.id mengatakan bahwa batas penahanan untuk kasus pengangsu BBM ilegal tersebut tidak ada batas waktu.
“Tidak ada batas waktu penahanan karena masih lidik, sementara menunggu waktu saksi ahli dari jakarta” ujar Kasatreskrim Polres Jepara, Selasa (26/9/2023).
AKP Ahmad Masdar Tohari menambahkan bahwa untuk tersangka sementara baru sopirnya saja. “Tersangka baru sopirnya” imbuhnya.
Sementara itu Ormas GN-PK (Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) Kabupaten Jepara, H. Ali Akhwan mengatakan, “Kalau sebuah kasus tidak ada batas waktu lantas bagaimana bisa disidangkan kasus tersebut” ujar H. Ali Akhwan.
“Harusnya ada batas waktu agar bisa disidangkan, karena jelas pelanggarannya yaitu membeli BBM jenis solar subsidi tanpa prosedur ada indikasi memperkaya diri sendiri dan merugikan Negara” ucap H. Ali pada media ini, Selasa ( 26/9/2023).
“Solar subsidi untuk rakyat kecil, bukan untuk para pengusaha, dijual kembali ke perusahaan dengan harga non subsidi, jelas pelanggaran ” tandasnya.
(Ninik)
