12 Parpol di Kab Semarang Masih “Impor” Caleg Dari Luar Daerah, Ada 26 Caleg Dari Luar Kab Semarang

ket foto :
Syahrul Munir, Korda APD Kab Semarang. (Foto : IST)

KAB. SEMARANG, Oligarki.id : Sejumlah partai politik (parpol) di Kab Semarang hingga memasuki pengumuman Daftar Caleg Sementara (DCS) diketahui masih “impor” calon legislatif (caleg) untuk DPRD Kab Semarang pada Pemilu 2024. Demikian ditandaskan Syahrul Munir, Koordinator Daerah (Korda) Akademi Pemilu dan Demokrasi (APD) Kab Semarang kepada Oligarki.id, Kamis (31/08/2023).

“KPU Kab Semarang pada 19 Agustus 2023 lalu telah mengeluarkan pengumuman No : 52/PL.01.4-Pu/3322/2/2023 tentang Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kab Semarang dalam Pemilu 2024. Dari DCS itu ada jumlah Caleg yang diajukan oleh parpol berjumlah 544 orang. Terdiri Caleg laki-laki ada 325 orang dan perempuan ada 219 orang. Diantara jumlah Caleg tersebut, ada puluhan Caleg ber KTP non Kab Semarang atau dari luar Kab Semarang,” ujar Syahrul Munir, mantan anggota Bawaslu Kab Semarang.

Hal itu, nampak dari keterangan tempat tinggal bakal calon dan itu basis datanya adalah KTP. Jumlah caleg dari luar daerah ada 26 orang, diantaranya bahkan dari luar Provinsi Jawa Tengah. Dari 16 parpol yang mengajukan caleg di Kab Semarang, hanya 4 parpol yang keseluruhan DCS adalah warga Kab Semarang. Masing-masing Partai Buruh, Partai Hanura, Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Ummat.

Untuk 12 parpol lainnya, mengajukan DCS di antaranya berasal dari luar Kab Semarang. Mereka itu dari PAN ada 5 orang, PDI Perjuangan, Partai Nasdem dan PSI masing-masing 3 orang. Lalu PKB, Partai Gerindra, PKS dan Partai Demokrat masing-masing 2 orang. Partai Golkar, Partai Gelora, Partai Perindo dan PPP masing-masing 1 orang caleg dari luar daerah.

“Untuk daerah asal caleg “impor” ini dating dari 16 daerah di luar Kab Semarang. Baik itu dari kab/kota terdekat hingga dari daerah di luar Provinsi Jawa Tengah. Rinciannya, dari Kota Semarang 8 orang, Kota Salatiga (6), Kab Kendal (2), Kab Boyolali, Kab Karanganyar, Kab Purbalingga, Kota Surakarta, Kab Rembang dan Kota Magelang masing-masing 1 orang. Selain itu, dari DKI Jakarta dan Jawa Barat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Bekasi dan Depok masing-masing satu orang,” katanya, lebih lanjut.

Bahkan, dari sisi daerah pemilihan (Dapil), jumlah caleg “impor” paling banyak di Dapil Semarang IV (Kec Getasan, Kaliwungu, Susukan dan Tengaran) berjumlah 11 orang. Dapil I (Kec Bergas, Ungaran Barat, Ungaran Timur) dan Dapil II (Kec Bawen, Banyubiru, Tuntang, Pringapus) masing-masing 5 orang. Dapil III ada 2 orang dan Dapil V ada 3 orang.

“Semua itu secara regulasi tidak ada yang dilanggar oleh parpol dengan menempatkan DCS yang berasal dari luar daerah. Namun dari sisi substansi demokrasi, dimana parpol punya fungsi kaderisasi dan pendidikan politik. Fenomena ini menunjukkan bahwa kualitas dan kapasitas kader parpol dari warga Kab Semarang sendiri masih perlu ditingkatkan. Pertanyaan kami, apakah benar tidak ada kader partai dari warga kita sendiri yang berkualitas dan layak dicalonkan?,” tandas Munir.

Terpisah, sejumlah pengurus parpol di Kab Semarang menanggapi masih adanya “impor” Caleg dari luar Kab Semarang ataupun luar Jawa Tengah, hal itu sudah biasa terjadi setiap pencalonan. Bahkan, hal itu tidak menyalahi aturan masing-masing partai politik. Selain itu, para caleg impor tersebut juga mengikuti prosedur atau tahapan sesuai aturan partai untuk dapat menjadi caleg. Jadi, apakah hal ini salah atau membuat heran masyarakat atau pengamat politik.

“Dengan adanya Caleg dari luar Kab Semarang ataupun luar Provinsi Jateng yang masuk daftar di parpol, hal ini sudah terjadi sejak Pemilu sebelumnya. Dan ini juga tidak menyalahi aturan parpol masing-masing. Prosesnya juga sesuai dengan aturan parpol masing-masing. Bahkan, tiap parpol sudah membuka waktu pendaftaran pencalegan namun memang dari kader intern parpol di Kab Semarang tidak berminat, apakah salah mendaftarkan kader dari luar Kab Semarang. Mengapa baru sekarang diperdebatkan atau disoroti ?. Kecuali, yang dilakukan parpol itu ada kesalahan dan yang dilanggarnya. Jika sudah sesuai regulasi yang ada, mengapa “mau diramaikan” ?,” tandas SC, MM, dan YFh ketiganya dari parpol berbeda di Kab Semarang (yang minta namanya tidak disebutkan dengan jelas) ketika dimintai tanggapannya oleh Oligarki.id, Kamis (31/08/2023). (HERU SANTOSO).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *