Ket foto : Narasumber dari Dirjen Dalam Negeri dan pemandu workshop dari LPMP
SOLO – Olirgarki.ID. Forum Wakil Kepala Daerah (Forwakada) se Indonesia yang menggelar Workshopnya mulai Minggu-Selasa, 11-13 Juni 2023 di Hotel Sahid Jaya Solo memunculkan wacana agar Jabatan Wakil Kepala Daerah sebaiknya dihapus, jika kewenangan Wakil Kepala Daerah hingga saat ini tidak ada kejelasan. Bahkan terkesan dikerdilkan dan dihabiskan kewenangannya oleh Kekuasaan Kepala Daerahnya.
Hal ini sebagaimana terungkap dari Curhatan puluhan Wakil Kepala Daerah yang disampaikan kepada Kemendagri melalui Dirjen Otonomi Daerah (OTDA), Maria Tarigan yang menjadi Nara Sumber di Forum Para Wakil Kepala Daerah ini.
“Kami mengusulkan agar Jabatan Wakil Kepala Daerah dihapuskan saja daripada kewenangannya sampai saat ini tidak jelas, bahkan saat ini Kami pun tidak lagi menjadi Anggota Forkompinda,” ungkap Fahrurozi ,Wakil Bupati Kabupaten Lebong Bengkulu di Forum yang diamini seluruh rekannya. (Senin, 12/6-2023).
Dan kasus pelemahan Kewenangan Para Wakil Kepala Daerah diseluruh Indonesia ini , terindikasi terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia sebagaimana hasil survey Kemendagri yang terungkap dalam forum tersebut bahwa sebanyak 95 persen Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Indonesia terindikasi tidak harmonis hubungan antara keduanya yang sering memunculkan konplik internal di Pemerintahan Daerah.
Sementara itu Dirjen Otonomi Daerah (OTDA) Kemendagri melalui Maria Tarigan menjelaskan pihaknya selama ini telah mendorong adanya harmonisasi antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Indonesia. “Sebenarnya hal ini bisa dikoordinasikan di daerah, karena keduanya satu paket. Itu bisa dilakukan sebagaimana yang pernah kami tangani di Dairi ada kesepakatan pembagian kewenangan antara Bupati dan wakilnya. Intinya semua usulan ini kami catat dan akan dilaporkan ke Mendagri , karena memang dapurnya lewat kami,” ungkap Maria saat menjawab pertanyaan para peserta di Forum.
Selanjutnya Maria juga mengakuinya , jika adanya Disharmonisasi antara Kepala Daerah dan Wakilnya yang sering terjadi di daerah ,” Jika mengacu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 66 ayat 1 terkait Tugas Wakil Kepala Daerah hanya membantu Kepala Daerah, karena keduanya satu paket seperti pasangan suami Istri yang harus kerjasama dan saling melengkapi. Tapi memang Undang – undang ini perlu direviu agar kewenangan Wakil Kepala Daerah jelas,” imbuh Maria.
Senada juga disampaikan Wakil Bupati Kabupaten Bandung, Syahrul Gunawan yang merasa hubungan dengan Bupatinya paska kemenangan di Pilkada Bandung semakin merenggang dan semakin dikurangi kewenangannya untuk melayani Rakyatnya.
“Ada beberapa Program di pemerintahannya yang mestinya menjadi kewenangannya, tapi justru pada pelaksanaanya diserahkan kepada orang lain yang tidak diketahuinya. Ini Khan kurang baik. Padahal saya Khan juga punya amanat untuk melayani Masyarakat dengan baik,’ ungkap Pria yang juga Aktris yang mencuat lewat sinetron Jin dan Jun nya di Forum ini.
Namun Syahrul saat ini tidak ambil pusing kewenangannya dilemahkan , yang penting tetap melayani Masyarakat sebagai Wakil Bupati Kabupaten Bandung yang dipilih Rakyat secara langsung.
“Dulu tidak pernah terpikir untuk mencalonkan Bupati , tapi sekarang nampaknya perlu agar bisa terus membantu dan melayani Masyarakat,” imbuh Aktris yang selalu didampingi Istri barunya Dine Mutiara Aziz .
Sebagaimana informasi yang dapat dihimpun Media ini, memang pelemahan kewenangan para Wakil Kepala Daerah saat ini nampaknya banyak ditemukan diberbagai daerah di Indonesia yang mencapai 95 persen hubungan antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak harmonis sebagaimana diungkapkan para wakil kepala daerah yang hadir di Workshop Forwakada ini diantaranya Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan, Minahasa Selatan, Kuansing, Lebong Bengkulu, Sinjai, Blora, Madiun , Kota Tegal dan Kabupaten Temanggung yang berbagai keluhannya diamini semua peserta yang hadir dalam Forum Para Wakil Kepala Daerah seluruh Indonesia ini.
Namun pengalaman yang dialami beberapa Wakil Kepala Daerah diatas, mungkin tidak terjadi di Pemerintahan Kabupaten Kendal sebagaimana hasil pengamatan Media ini bahwa justru Wakil Bupati Kendal diberikan kewenangan yang cukup strategis dalam turut mengelola pemerintahan Kendal sesuai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada dibawah kewenangannya , baik dalam urusan personal, anggaran dan berbagai kegiatannya.
Selanjutnya secara terpisah Wakil Bupati Minahasa Selatan , Pdt Petra Yani Rembong mengharapkan agar ada regulasi baru dari Pemerintah Pusat untuk mencari solusi atas kemelut yang saat ini dialami Para Wakil Kepala Daerah di Negeri ini,” Salah satunya harus ada sangksi hukum atas peraturan yang dibuat pemerintah, karena ada hukum, maka harus ada sangksinya,” ungkapnya dihadapan Ketua Forwada Korwil Jateng dalam obrolan saat sarapan pagi. (Selasa, 13/6-2023). (TIM)
