Oleh : Dika RedanaI
Indonesia merupakan salah satu negara hukum yang menjunjung tinggi nilai- nilai demokrasi. Pada dasarnya, ciri-ciri negara demokrasi adalah kedaulatan berada di tangan rakyat.
Penerapan demokrasi di Indonesia didasari oleh Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945 dan Pancasila Sila ke empat yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”.
Pemilihan umum adalah wujud nyata perkembangan demokrasi di Indonesia. Sebagai salah satu aspek penting dalam berdemokrasi, pemilu diselenggarakan secara demokratis sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih pejabat legislatif maupun eksekutif dengan menerapkan asas langsung, umum, bersih, jujur dan adil.
Berdasarkan UU No. 7 tahun 2017, penyelenggara pemilu terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki peran pengawasan, Bawaslu bertugas untuk mengawasi setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, mencegah, dan menindak dugaan pelanggaran maupun sengketa pemilu.
Dalam melaksakan pengawasan, Bawaslu perlu melibatkan partisipasi dari masyarakat untuk mewujudkan pemilu yang demokratis. Pengawasan partisipatif merupakan upaya melibatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyelengaraan pemilu dan meningkatkan fungsi pencegahan pelanggaran pemilu.
Pengawasan partisipatif secara tidak langsung memberikan edukasi terhadap masyarakat mengenai proses penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, bagi masyarakat yang terlibat pengawasan partisipatif dapat mengkuti perkembangan dinamika politik, sehingga bisa menjadi pemilih yang kritis dalam menentukan pilihan.
Agar pengawasan partisipatif berjalan maksimal, Bawaslu juga perlu memaksimalkan peranan perempuan sebagai mitra pengawasan pemilu. Keterlibatan kaum perempuan memiliki peranan yang berhubungan dalam pengawasan partisipatif pemilu.
Ada beberapa unsur strategis yang dimiliki perempuan dalam pengawasan pemilu. Pertama, perempuan lebih aktif bermedia sosial. Banyak pihak menilai, kaum perempuan cenderung lebih aktif menggunakan media sosial. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi berkembang sangat pesat. Media sosial dianggap lebih menarik perhatian, dikarenakan proses penyampaian informasi lebih cepat. Media sosial dapat dijadikan sebagai media pencegahan pelanggaran pemilu.
Kedua, perempuan cenderung lebih aktif dalm kegiatan sosial kemasyarakatan. Peran aktif perempuan dalam kegiatan PKK, posyandu, pengajian, arisan, dan senam mengindikasikan bahwa perempuan mempunyai peranan strategis dalam pengawasan.
Ketiga, perempuan memiliki kelebihan secara teliti dan lebih cermat dalam menyampaikan hal-hal yang dirasa kurang sesuai. Hal ini bisa diindikasikan bahwa perempuan cenderung lebih berani menyampaikan informasi dugaan pelanggaran.
Penulis adalah Ketua PPS Desa Ponolawen, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan
