Caption : Ronny Maryanto, Sekretaris KP2KKN Jawa Tengah. Foto : Dok
SEMARANG, oligarki.id – Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah mendesak satgas anti mafia tanah dan Aparat Penegak Hukum (KPK dan Kepolisian), untuk segera membongkar praktik Mafia Tanah yang diduga ada di Kota Semarang.
Hal itu dinyatakan Sekretaris KP2KKN Ronny Maryanto, menanggapi pemberitaan pernyataan anggota Komisi III DPR-RI Dede Indra Permana Soediro, SH yang menyoroti terkait maraknya Praktik Mafia Tanah di Kota Semarang, yang dimuat di media online.
“Maka dengan ini kami, (KP2KKN Jawa Tengah) mendesak kepada satgas anti mafia tanah juga
apparat penegak hukum (KPK dan Kepolisian), untuk membongkar praktek-praktek mafia tanah di Kota Semarang dan tentunya, perlu adanya tindakan tegas kepada oknum-oknum baik di BPN Kota Semarang, maupun pejabat di pemerintahan yang bermain di lingkaran setan mafia tanah ini,” jelasnya melalui rilis yang diterima suarabaru.id, Sabtu (23/9/2023).
Pernyataan Dede tersebut, lanjut Ronny, telah dimuat di https://www.suaramerdeka.com/semarang-raya/0410244556/soal-dugaan-mafia-tanah-disemarang-begini-tanggapan-anggota-komisi-iii-dpr-ri, dengan pernyataan bahwa dari kasus-kasus tersebut (mafia tanah), patut diduga ada upaya melawan hukum, yang melibatkan sindikat dan oknum-oknum terkait.
“Namun sebelumnya masih ditahun ini (2023), tepatnya di bulan Mei, anggota Panitia Kerja Mafia Tanah Komisi II DPR-RI Guspardi Gaus dimedia juga menyatakan, ‘’meminta Satgas Anti Mafia Tanah untuk melakukan investigasi terhadap BPN Kota Semarang’’, yang dimuat di https://poskota.co.id/2023/05/22/satgas-anti-mafia-tanahlakukan-investigasi-dugaan-malpraktik-administrasi-bpn-kota-semarang,” ungkapnya.
Dari pernyataan kedua anggota DPR-RI, imbuh Ronny, yang bertugas di dua komisi yang berbeda, dapat menunjukkan bahwa dugaan kasus mafia tanah benar terjadi, khususnya di wilayah hukum Kota Semarang dan dugaan mafia tanah di Kota semarang yang disampaikan oleh dua wakil rakyat tersebut, pastinya berdasarkan fakta dan data yang cukup akurat.
“Dengan adanya hal tersebut, kami (KP2KKN Jawa Tengah) menyambut baik perhatian kedua anggota DPR-RI tersebut, terhadap praktik mafia tanah di Kota Semarang. Namun tentunya, hal tersebut juga harus di tindak lanjuti dengan membongkar siapa saja ‘’oknum-oknum terkait’’, apakah ada keterlibatan oknum BPN Kota Semarang dan Pejabat di pemerintahan lainnya, yang terlibat dan masuk dalam lingkaran setan mafia tanah di Kota Semarang,” tandasnya.
Dikatakan pula oleh Ronny, kasus mafia tanah ini dapat menimpa siapa saja, baik masyarakat kecil hingga pengusaha, yang secara ekonomi memiliki posisi kuat. Bahkan di tahun 2021 lalu, mantan Wali Kota Semarang Sukawi Sutarip juga pernah menjadi korban mafia tanah, dengan modus sertifikat ganda, namun akhirnya Sukawi memenangkan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Semarang.
“Melihat kasus kasus-kasus yang muncul dan yang menjadi korban adalah orang-orang berpengaruh tentunya tidak dapat kita bayangkan apabila hal ini dialami oleh masyarakat kecil tentunya akan banyak masyarakat kecil yang akan kehilangan tanahnya,” sesalnya.
“Bantuk mafia tanah yang terjadi selama ini, setidaknya ada dua modus, diantaranya sertifikat ganda (penyerobotan tanah) dan persil tumpang tindih. Sedangkan oknum-oknum yang berpotensi terlibat dalam permainan mafia tanah diantaranya oknum petugas BPN, notaris, maupun pejabat dipemerintahan seperti lurah/kepala desa, camat hingga pejabat pada level atas di Kabupaten/ Kota,” pungkasnya.
NoSa
