Bupati Sadewo: Transformasi Digital Banyumas Tanggung Jawab Bersama

BANYUMAS – Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menegaskan percepatan transformasi digital pemerintahan bukan hanya tanggung jawab Dinkominfo dan BKPSDM, melainkan seluruh perangkat daerah. Kepemimpinan dan komitmen bersama menjadi kunci menghadirkan birokrasi yang adaptif, inovatif, serta pelayanan publik yang semakin mudah dan cepat.

Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Forum Smart City Kabupaten Banyumas 2026 bertema “Kepemimpinan Digital sebagai Penggerak Terwujudnya Pemerintahan Digital di Kabupaten Banyumas”, di Oemah Daun Cafe & Resto, Purwokerto, Selasa (17/11/2026).

Forum yang diselenggarakan Dinkominfo bersama BKPSDM ini diikuti kepala perangkat daerah atau perwakilannya, direktur RSUD, camat, dan lurah secara langsung, serta pejabat struktural lainnya secara daring. Narasumber dari Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB, Muhammad Kevin, turut memberikan pemaparan.

Dalam sambutannya, Sadewo menekankan keberhasilan transformasi digital tidak cukup mengandalkan teknologi.

“Keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh kemampuan pemimpin dalam membangun pola pikir, budaya kerja, dan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif, inovatif, kolaboratif, serta berorientasi pada hasil,” tegasnya.

Ia meminta seluruh pimpinan perangkat daerah memetakan kompetensi digital ASN, mengintegrasikan data dan proses bisnis agar tidak terjadi duplikasi aplikasi, serta menjadi teladan dalam menjaga keberlanjutan inovasi.

Sadewo juga mencontohkan pentingnya kolaborasi lintas instansi dalam penataan pedagang Jalan Vihara. Sementara di bidang kepegawaian, promosi dan mutasi jabatan telah diarahkan berdasarkan manajemen talenta dan kompetensi.

Dari sisi capaian, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Banyumas mencapai 4,45 dengan predikat Memuaskan, meningkat dari 3,39 pada 2023. Capaian tersebut menempatkan Banyumas di peringkat pertama dari 16 kabupaten/kota se-Jawa Tengah dan peringkat keenam kategori kabupaten tingkat nasional.

Adapun Indeks Pemerintah Digital sementara tahun 2026 mencapai 2,02, melampaui target RPJMD serta indeks nasional sementara sebesar 1,54.

Dalam pemaparannya, Muhammad Kevin menjelaskan kepemimpinan digital merupakan kemampuan pejabat mengarahkan sumber daya manusia dan organisasi untuk memanfaatkan teknologi demi meningkatkan kualitas pemerintahan.

“Pada level 3, pejabat diharapkan mampu menganalisis dan memutuskan, bukan sekadar mengoperasikan aplikasi,” jelasnya.

Melalui forum ini, Pemkab Banyumas berharap seluruh pimpinan perangkat daerah memiliki kesamaan persepsi dan komitmen dalam mempercepat pemerintahan digital. Tujuannya bukan sekadar kemajuan teknologi, melainkan birokrasi yang lebih sederhana, keputusan berbasis data, serta pelayanan publik yang semakin cepat, mudah, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan Banyumas yang Produktif, Adil, dan Sejahtera.

(Pambayun/Djarmanto-YF2DOI)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *