BANYUMAS – Pemerintah Kabupaten Banyumas memperkuat komitmen menghadirkan pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui program Sekolah Rakyat. Dukungan diwujudkan dengan pembentukan enam subsatgas teknis, penyiapan sekolah permanen hingga hibah lahan seluas 67.506 meter persegi kepada Kementerian Sosial.
Komitmen tersebut disampaikan Pj Sekretaris Daerah Banyumas, Dedy Noerhasan, saat menerima kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI di Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 1 Banyumas, Kamis (12/11/2026). Kunjungan dipimpin anggota Komisi VIII DPR RI, F. Alimudin Kolatlena, bersama tim untuk mengawasi penyelenggaraan program bagi anak-anak dari keluarga desil 1 dan 2.
Mewakili Bupati Banyumas, Dedy menegaskan, Sekolah Rakyat merupakan ikhtiar negara memperluas kesempatan pendidikan sekaligus memutus rantai kemiskinan.

“Sekolah Rakyat adalah ikhtiar negara untuk memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu memperoleh pendidikan yang bermutu,” tegasnya, sejalan dengan visi Banyumas PAS (Produktif, Adil, dan Sejahtera).
Ia menjelaskan, enam subsatgas yang dibentuk meliputi sarana prasarana, guru dan tenaga kependidikan, rekrutmen siswa, kurikulum, penganggaran, serta komunikasi publik. Pemkab juga menerbitkan izin pendirian, menyerahkan Sekolah Rakyat Menengah Pertama ke-13 di Banyumas, dan menyiapkan transisi menuju sekolah permanen.
Pada tahun ajaran 2026/2027, SRT 1 Banyumas melayani 340 siswa jenjang SD, SMP, dan SMA, termasuk 44 siswa titipan dari Kabupaten Kebumen serta 49 siswa dari sekolah rintisan Sentra Satria.

Selain pembelajaran akademik, siswa mendapatkan pembinaan sains, olahraga, keagamaan, lingkungan, serta keterampilan vokasional seperti tata boga, batik ecoprint, kerajinan tangan, dan hidroponik.
Dalam pemaparan operasional, Kepala Sentra Satria Baturraden, Darmanto, mengungkapkan masih terdapat sejumlah kebutuhan yang perlu diperkuat, terutama sarana prasarana, tenaga pendidik, sumber belajar, dan fasilitas pendukung asrama.
Sementara itu, anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya, menyoroti pentingnya sistem pendampingan dan perlindungan peserta didik. Guru, wali asuh, dan wali asrama harus bekerja secara terpadu untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, termasuk mencegah perundungan.
“Yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana kesiapan sistem secara internal, bagaimana para guru, kemudian wali asuh, dan wali asrama, semuanya bisa bekerja sama,” ujarnya.
Atalia juga mendorong pembentukan satuan tugas dan penyediaan saluran pengaduan yang mudah diakses siswa. Ia mengapresiasi keterbukaan sekolah terhadap masukan serta mendorong koordinasi kebutuhan yang belum terpenuhi bersama Pemkab Banyumas dan Kementerian Sosial.
Kunjungan tersebut diharapkan menghasilkan evaluasi dan rekomendasi konkret bagi peningkatan penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Sebab, pendidikan bukan sekadar menyediakan ruang belajar, melainkan membuka kesempatan bagi setiap anak untuk tumbuh bermartabat, mandiri, dan meraih masa depan lebih baik.
(Pambayun/Djarmanto-YF2DOI)












