PURWOKERTO – Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) bukan sekadar menghimpun dana umat lalu menyalurkannya kepada penerima manfaat. Di dalamnya terdapat amanah keagamaan, tanggung jawab hukum, prinsip keadilan, serta tuntutan transparansi dan akuntabilitas yang harus dijaga.
Hal tersebut menjadi salah satu pokok penjelasan Ketua BAZNAS Kabupaten Banyumas, Hj. Khasanatul Mufidah, S.H., di hadapan puluhan insan pers yang tergabung dalam Taktis Media BAZNAS Banyumas, dalam pertemuan di Aula BAZNAS Kabupaten Banyumas, Selasa (10/11/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.
Dalam paparannya, Mufidah menjelaskan bahwa pengelolaan zakat di BAZNAS berlandaskan tujuh asas, yakni syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.

Ketujuh asas tersebut menjadi pijakan agar pengelolaan dana ZIS tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga sesuai ketentuan agama, peraturan perundang-undangan, serta benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang berhak menerimanya.
Asas syariat Islam menegaskan bahwa zakat merupakan bagian dari pelaksanaan ajaran Islam, dengan syarat, ketentuan, dan tata cara yang telah diatur. Dalam hal ini, amil menjadi perantara antara muzaki atau orang yang menunaikan zakat dengan mustahik sebagai penerima zakat.
Asas amanah menuntut pengelola zakat dapat dipercaya, kompeten, legal, dan profesional. Sementara asas kemanfaatan mengarahkan agar dana yang dikelola memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi mustahik melalui pengelolaan yang baik.
Selanjutnya, asas keadilan mengharuskan pendistribusian dilakukan secara adil, berdasarkan skala prioritas, serta menghindari konflik kepentingan. Asas kepastian hukum memberikan jaminan bagi muzaki maupun mustahik melalui pengelolaan oleh lembaga resmi, pengawasan, serta kejelasan kriteria, hak, dan kewajiban.
Adapun asas terintegrasi menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi antarpengelola zakat untuk meningkatkan penghimpunan, pendistribusian, serta pendayagunaan. Sedangkan asas akuntabilitas mengharuskan seluruh proses pengelolaan dapat dipertanggungjawabkan dan diakses masyarakat, didukung standar operasional prosedur, audit, serta pelaporan berkala.
BAZNAS Banyumas juga memperkenalkan prinsip “Aman 3A”, yaitu aman syar’i, aman regulasi, dan aman NKRI. Prinsip ini menjadi pengingat bahwa pengelolaan ZIS harus selaras dengan ketentuan syariat, peraturan yang berlaku, serta kepentingan bangsa dan negara.
Dalam paparan profil kelembagaan, BAZNAS Banyumas mencantumkan landasan hukum antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaannya. Pada tingkat kabupaten, terdapat pula sejumlah surat edaran dan instruksi Bupati Banyumas terkait penyaluran serta optimalisasi pengumpulan ZIS.
Dari sisi tata kelola, paparan tersebut juga mencatat penerapan sertifikasi manajemen mutu ISO 9001:2015 dengan dukungan 59 standar operasional prosedur (SOP). BAZNAS Banyumas turut menyampaikan hasil audit Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk periode 2019 hingga 2025.
Aspek pertanggungjawaban juga ditopang penggunaan sistem digital, antara lain Sistem Informasi Keuangan Zakat (SIKAT), Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA), Sistem Informasi Pentasharufan Zakat (SITAZA), dan Sistem Informasi Pengumpulan Zakat (SIMPEZA).
Di hadapan insan pers, Mufidah menekankan pentingnya peran media dalam menyampaikan informasi, mengedukasi masyarakat, menyebarluaskan praktik baik, sekaligus menjadi saluran aspirasi dan masukan publik bagi pengembangan pengelolaan zakat.
“Kebaikan itu memang harus disuarakan,” tegasnya.
Ajakan tersebut menjadi penting karena kepercayaan publik merupakan salah satu fondasi keberhasilan pengelolaan ZIS. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana dana dihimpun, dikelola, disalurkan, dan dipertanggungjawabkan. Di sisi lain, lembaga pengelola zakat berkewajiban menjaga amanah melalui tata kelola yang terbuka, profesional, dan sesuai ketentuan.
Karena itu, keterlibatan insan pers tidak sebatas membantu menyebarluaskan program atau capaian lembaga. Pers juga memiliki peran edukatif dan kontrol sosial yang konstruktif, dengan tetap menjunjung kode etik jurnalistik, verifikasi informasi, keberimbangan, serta kepentingan masyarakat.
Momentum Hari Pahlawan menjadi pengingat bahwa kepedulian dan pengabdian dapat diwujudkan melalui berbagai cara. Menunaikan zakat, mengelola amanah umat secara bertanggung jawab, mengawasi dengan cara yang benar, serta menyuarakan informasi yang mencerahkan merupakan bagian dari ikhtiar membangun kehidupan sosial yang lebih adil dan berdaya.
Zakat adalah amanah umat. Pengelolaannya harus dijaga dengan syariat, profesionalitas, keterbukaan, dan tanggung jawab. Kepercayaan tidak cukup diminta, tetapi harus terus dibuktikan melalui kerja nyata.
(Djarmanto-YF2DOI)












